Komisi Online Travel Agency Terhitung Tinggi

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan para pemilik dan operator hotel saat ini harus bisa beradaptasi dengan tuntutan dari "online travel agency" yang meminta komisi lebih tinggi dari travel agency konvensional.

"Komisinya mereka itu cukup tinggi, antara 15-30 persen," katanya di Jakarta, Selasa (14/11/2017)

Hariyadi yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti dengan serius masalah perpajakan terkait Online Travel Agency asing, terutama terkait Pajak Penghasilan Pasal 26 (Pph Pasal 26).

"Problemnya OTA (Online Travel Agency) asing itu menyangkut pajak," katanya seraya menambahkan saat ini operator dan pemilik hotel dipaksa membayar PPH26 yang ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena para OTA asing tidak membayar pajaknya.

"Ini yang sedang di proses di dirjen pajak. Nah karena hotel tidak bisa narik, jadi mereka [Dirjen Pajak] meminta hotel yang membayarkan. Ini saya rasa semua hotel akan bereaksi keras karena ini kan jadi beban biaya tinggi. OTA asing ini meminta komisi antara 15-30 persen. Jadi dibayangkan saja?," katanya kepada awak media.

Hariyadi mengatakan PHRI kini sedang meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta OTA asing membuat badan usaha tetap di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan soal pajak ini ke ibu Sri Mulyani (menteri keuangan), mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ada jawaban. Kami mohon Menteri Keuangan bisa koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena beliau mungkin punya perspektif lain," katanya.

"Pertanyaannya adalah kalau mereka menolak gimana? Seperti kasus Google misalnya. Ini yang sedang kita bicarakan dengan rekan-rekan perhotelan kalau misalnya kita blokir saja gimana OTA asing ini? Mereka menyatakan siap mendukung," katanya.

Sementara itu, Alexander Nayoan, ketua umum dari Jakarta Hotel Association yang menaungi lebih dari 140 hotel bintang lima dan empat di Jakarta mengungkapkan bahwa industri perhotelan mengalami kekurangan tenaga ahli dibidangnya dan sertifikasi profesi yang belum memadai untuk posisi "top management" di industri ini.

"Buat sertifikasi General Manager misalnya itu apa aja yang dibutuhkan? Idealnya seorang GM harus memiliki sertifikasi dari semua posisi yg ada di bawahnya," kata Alex, yang juga merupakan salah satu petinggi di The Dharmawangsa Jakarta.

"Misalnya untuk posisi GM, dibutuhkan sekitar 54 sertifikasi profesi, sayangnya tidak semuanya bisa didapatkan. Yang tersedia mungkin sekitar 15 sertifikasi. Inipun mengambil dari banyak tempat [sertifikasi profesi]," katanya lagi.

Dia mengatakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata tidak bisa menyediakan standarisasi profesi yang jelas untuk pekerja di sektor hospitaliti.

Alex mengatakan industri perhotelan sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk serius membenahi masalah sertifikasi, karena masa depan dari industri ini sangat tergantung dari sumber daya manusianya.

Menurut dia, pelaku industri perhotelan telah mengeluhkan hal ini dari sekitar 6-7 tahun yang lalu, akan tetapi hingga saat ini belum ada solusi yang kongkret dari regulator.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, CNG Media & Events, yakni perusahaan yang bergerak di bidang pameran dan konferensi berbasis business-to-business (B2B), menggelar acara "The Hotel Week Indonesia", yang merupakan ajang konferensi dan eksibisi dengan fokus di bidang hotel dan pariwisata.

Mengambil tema khusus disrupsi digital, perhelatan yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 November 2017 dan bertempat di Jakarta Convention Center di Jakarta, ini didukung oleh dua asosiasi besar yakni Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Ratusan eksibitor dari industri pendukung perhotelan seperti hotel investment, teknologi perhotelan, hotel design, hotel solution, interior eco-tech telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi pada perhelatan akbar ini.