Luhut: Koridor Cikarang-Purwakarta Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Oleh : Herry Barus | Kamis, 02 November 2017 - 21:02 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta (14/1). (Foto: Setkab.go.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta , Bappenas diminta Presiden Jokowi membuat kajian pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Cikarang-Purwakarta, dan menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator pembentukan KEK Cikarang-Purwakarta.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memberikan masukan kepada pemerintah agar KEK Cikarang-Purwakarta menjadi kawasan ekonomi kelas dunia.

Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengkaji kawasan tersebut, dan Menko Kemaritiman ditugaskan untuk menjadi koordinator.

"Pada tanggal 16 November mendatang, hasil kajian akan dilaporkan," kata Luhut usai pertemuan dengan sejumlah menteri dan Kadin membahas pembentukan KEK Cikarang-Purwakarta, di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Menurut Luhut, KEK Cikarang-Purwakarta juga dalam rangka pengembangan megapolitan Jakarta-Bandung yang sudah akan menjadi kesatuan yang terintegrasi dengan penduduk 80 juta pada 2045.

"Karena itu, sudah harus dipikirkan dan disiapkan infrastruktur yang baik, khusus dalam transportasi masal. Termasuk light rail train (LRT) sampai ke Karawang, elevated toll yang lebih lebar, high speed rail, paralel tol di selatan dari Cikampek, Pelabuhan Patimban, dan Bandar Udara Internasional Kertajati," jelasnya.

KEK Cikarang-Purwakarta, jelas Luhut, merupakan potensi besar bagi Indonesia karena lahannya cukup luas, perkiraan lahan mencapai 1.000 kilometer persegi.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menuturkan, potensi KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta cukup besar karena aktivitas industri sangat sibuk dan padat ditambah ketiga kawasan tersebut mempunyai jumlah penduduk mencapai 11 juta orang.

Saat ini, menurut Rosan, ketiga kawasan tersebut belum terintegrasi dan masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda beda. Agar bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus maka diperlukan kemudahan dan efisiensi mulai dari perizinan, infrastruktur dan birokrasi.

"Potensi KEK Cikarang-Purwakarta sangat besar, jika sudah terealisasi maka Indonesia akan bangga dan lebih kompetitif," ujarnya.

Rosan mengatakan, Kadin mengusulkan agar segera dibentuk Badan Otonomi Khusus yang fokus untuk mengembangkan KEK Bekasi-Karawang-Purwarkarta. "Badan Otonomi Khusus bertanggung jawab untuk semua perizinan, kemudahan birokrasi dan tentunya infrastruktur," ujarnya.

"Saat ini sedang dipersiapkan Pelabuhan Patimban, dan Bandar Udara Internasional Kertajati. Hingga 2045-2050 bila diperlukan akan ditambah 2 bandara dan 3 pelabuhan untuk mendukung KEK berskala internasional," tambahnya.

Rosan meyakini , keuntungan akan diperoleh Indonesia jika KEK Cikarang-Purwarkata benar-benar terealisasi. "Salah satunya adalah angka pengangguran turun karena mampu menyerap tenaga kerja, Indonesia menjadi lebih percaya diri dan tentunya akan menambah daya saing," ucapnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Menhub Budi Karya Sumadi dan Sanny Iskandar Ketua Asosiasi Kawasan Industri.