APTRI Akan Adukan Dugaan Monopoli Penjualan Gula Pasir ke KPPU

Oleh : Hariyanto | Senin, 18 September 2017 - 14:48 WIB

Ilustrasi Gula (Ist)
Ilustrasi Gula (Ist)

INDUSTRY.co.id - Kudus - Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) akan mengadukan dugaan adanya monopoli dalam penjualan gula pasir ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Laporan ke KPPU tersebut kami sampaikan pada tanggal 15 September 2017 beserta sejumlah alasan dan bukti yang kami miliki," kata Sekretaris Jenderal DPN APTRI M. Nur Khabsyin di Kudus, Minggu (17/9/2017).

Berdasarkan laporan tersebut, APTRI merasa keberatan dengan adanya aturan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lewat surat nomor S-202/M.EKON/08/2017 bahwa yang membeli gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN hanya Bulog dangan harga Rp9.700 per kilogram.

Menurutnya, kebijakan tersebut mengindikasikan ada monopoli gula petani oleh Perum Bulog, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN dibeli Bulog seharga Rp9.700 per kilogramnya.

Hal itu, kata M. Nur, berdampak pada pemasaran gula tani hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog, sehingga pedagang tidak bisa membeli langsung ke petani, karena harus melalui Bulog. "Pedagang nantinya juga hanya bisa menjual gula secara eceran, tidak dalam bentuk curah lagi," ujarnya.

M. Nur menjelaskan, kebijakan tersebut tentu merugikan petani, karena petani merasa dipaksa harus menerima harga pembelian gula sebesar Rp9.700/kg. "Patokan harga jual gula tersebut masih di bawah biaya produksi sebesar Rp10.600/kg," ujarnya.

Ia menduga praktik monopoli penjualan gula pasir tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada pasal 17, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, lanjut dia, pada ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.

"Pelaku usaha lain juga tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kembalinya The Winner (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 22:00 WIB

Kembalinya The Winner Band

Meski industri musik belum menunjukan gairahnya, ini ditandai belum maraknya para musisi dan penyanyi meluncurkan karya-karyannya. Namun hal itu tidak membuat para musisi muda yang tergabung…

Konferensi pers RedDoorz buka peluang jelajahi Indonesia melalui program 'Tenaga Kerja Impian' di Jakarta, Kamis (22/8).(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 21:12 WIB

Buka Peluang Jelajahi Indonesia Melalui Program 'Tenaga Kerja Impian'

Tiga orang terpilih akan berkesempatan menjelajahi Indonesia selama tiga bulan dan mewujudkan mimpi menjadi travel influencer.

First Media Luncurkan First Warriors (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:05 WIB

Siapkan Atlet eSport Handal, First Media Hadirkan First Warriors Berhadiah Total Rp1,3 Miliar

Dalam upayanya membangun ekosistem eSports, First Media bersama dengan para mitranya menyelenggarakan First Warriors melalui kompetisi di enam kota besar, yaitu Jakarta, Medan, Batam, Surabaya,…

Ilustrasi ekonomi.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:01 WIB

Desas-desus Tentang Stimulus Fiskal Menguat

Kekhawatiran resesi dunia meningkat menyusul perpindahan dana dari ekuitas ke obligasi.

Narada melakukan literasi keuangan terhadap anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 19:47 WIB

Cetak Duta Investasi dan Ibu Cerdas Keuangan

Kelas tersebut dihadiri oleh 73 anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.