INDUSTRY.co.id, JAKARTA-Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akibat kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Beban subsidi dan kompensasi energi yang semula dianggarkan Rp338 triliun telah dinaikkan menjadi sekitar Rp500 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) hingga akhir Oktober 2026 mencapai sekitar US$93 per barel. Pada periode yang sama, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.508 per dolar Amerika Serikat.

Kondisi tersebut meningkatkan kewajiban pembayaran pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), terutama untuk subsidi serta kompensasi energi.

Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia pada 3 November 2026, Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kenaikan kebutuhan anggaran dengan meningkatkan alokasi subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp500 triliun dalam Laporan Semester I APBN 2026.

Hingga 30 Oktober 2026, pembayaran kepada Pertamina dan PLN telah mencapai Rp333,9 triliun. Pemerintah menyatakan akan melanjutkan pembayaran kewajiban tersebut pada November dan Desember sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Harga minyak mulai memberi peluang penghematan

Di tengah tekanan fiskal tersebut, perkembangan terbaru justru menunjukkan adanya peluang pengurangan beban anggaran apabila harga minyak dunia terus menurun.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 9 November 2026, Indonesia Business Post mengutip analisis ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia memperkirakan pemerintah berpotensi menghemat sekitar Rp15 triliun hingga Rp20 triliun apabila rata-rata ICP pada November dan Desember turun menuju US$90 per barel.

Namun, potensi penghematan tersebut belum cukup untuk menghapus tambahan beban subsidi dan kompensasi yang telah terbentuk sepanjang tahun.

Yusuf juga mengingatkan bahwa penurunan harga minyak mentah tidak selalu langsung menurunkan biaya pengadaan BBM. Harga produk olahan seperti solar masih dapat bertahan tinggi akibat gangguan kapasitas pengolahan di Timur Tengah, premi asuransi, serta ongkos pengiriman yang belum kembali normal.

Dengan demikian, pergerakan harga minyak mentah dunia tetap perlu dicermati bersama perkembangan harga produk BBM dan biaya distribusinya.

Pemerintah pertahankan harga BBM subsidi

Tekanan fiskal juga berhadapan dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

ANTARA pada 9 November 2026 melaporkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga 31 Desember 2026.

Pemerintah mempertahankan harga Biosolar bersubsidi sebesar Rp6.800 per liter dan Pertalite sebesar Rp10.000 per liter. Kebijakan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar gejolak harga energi global tidak langsung membebani masyarakat penerima subsidi.

Akan tetapi, kebijakan mempertahankan harga jual tersebut membuat pemerintah perlu mengelola selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar konsumen. Jika harga energi global tetap tinggi, kebutuhan subsidi dan kompensasi dapat terus menekan anggaran.

Bahlil juga meminta penguatan pasokan dan distribusi BBM, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan. Langkah ini penting karena selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke BBM yang memperoleh dukungan pemerintah.

Risiko terhadap keberlanjutan fiskal

Tekanan harga minyak dan pelemahan rupiah perlu dilihat sebagai risiko fiskal yang saling berkaitan. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya pengadaan energi, sementara rupiah yang melemah membuat kebutuhan pembayaran dalam mata uang asing menjadi lebih besar.

Bisnis.com pada 4 November 2026 melaporkan bahwa analisis sensitivitas APBN menunjukkan setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel berpotensi menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun. Sementara itu, pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi menambah belanja negara sekitar Rp6,1 triliun.

Angka sensitivitas tersebut menunjukkan bahwa perubahan kecil pada asumsi makro dapat berdampak besar terhadap kebutuhan belanja pemerintah.

Meski demikian, kondisi fiskal tidak hanya ditentukan oleh subsidi energi. Penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, belanja prioritas, serta biaya pembiayaan utang juga ikut menentukan kemampuan pemerintah menjaga defisit APBN.

ANTARA pada 2 November 2026 mengutip penilaian Allianz Global Investors Indonesia bahwa kondisi fiskal Indonesia masih relatif terkendali. Namun, perkembangan harga minyak, nilai tukar, penerimaan negara, dan kebutuhan subsidi tetap perlu dicermati.

Beban subsidi 2026 menjadi perhatian untuk APBN 2027

Tantangan subsidi energi tahun ini juga menjadi pelajaran penting dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

ANTARA melaporkan bahwa APBN 2027 menetapkan alokasi subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi BBM dan LPG 3 kilogram sebesar Rp131,39 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp130,11 triliun.

Pemerintah dan DPR juga membahas pembenahan data penerima subsidi melalui penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diharapkan membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran.

Ke depan, tantangan pemerintah bukan sekadar menyediakan anggaran untuk menjaga harga energi, melainkan memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Jika harga minyak kembali meningkat atau rupiah terus tertekan, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin terbatas. Sebaliknya, penurunan harga minyak dapat memberikan ruang penghematan, meskipun dampaknya tidak serta-merta menghilangkan beban anggaran yang telah terbentuk.

Karena itu, pengendalian subsidi energi, ketepatan sasaran penerima, penguatan pasokan, dan disiplin fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.