INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta lima pejabat pimpinan tinggi madya yang baru dilantik memperkuat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengoptimalkan penerimaan negara, serta meningkatkan sinergi fiskal pusat dan daerah.
Arahan tersebut disampaikan Suahasil saat melantik lima pejabat pimpinan tinggi madya di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (23/10/2026). Penguatan koordinasi lintas unit menjadi salah satu fokus untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lima pejabat yang dilantik adalah Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, serta Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Suahasil menegaskan, pengelolaan keuangan negara membutuhkan kerja sama lintas unit karena setiap kebijakan memiliki keterkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab lainnya. Oleh karena itu, para pejabat diminta tidak bekerja secara sektoral, melainkan membangun koordinasi yang kuat untuk mendukung pencapaian sasaran pemerintah.
Tantangan tersebut tercermin dalam sejumlah agenda yang harus dijalankan masing-masing pejabat, mulai dari modernisasi sistem perbendaharaan, perbaikan tata kelola transfer ke daerah, hingga penguatan pengawasan perpajakan.
Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Tri Budhianto, Suahasil meminta percepatan transformasi menuju modern treasury operations. Agenda ini mencakup digitalisasi, penguatan proses bisnis, dan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBN sekaligus memperkuat pengelolaan kas negara.
Modernisasi perbendaharaan dinilai penting agar pelaksanaan anggaran semakin efektif. Namun, transformasi tersebut juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian dan sektor keuangan sehingga pengelolaan kas negara dapat berjalan selaras dengan kebutuhan ekonomi.
Di sisi hubungan fiskal pusat dan daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti diminta memperbaiki desain, tata kelola, dan proses bisnis transfer ke daerah. Dukungan kepada pemerintah daerah juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.
Penguatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal dan memperluas pemerataan pembangunan. Dengan tata kelola transfer yang lebih baik, belanja pemerintah di daerah diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, pengamanan penerimaan negara menjadi perhatian dalam penugasan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Neilmaldrin Noor. Suahasil berharap pengawasan perpajakan dan integrasi data diperkuat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga penerimaan negara.
Di tengah dinamika ekonomi internasional, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Hidayat Amir juga diminta memperkuat analisis perkembangan geopolitik dan ekonomi global. Analisis tersebut diharapkan mendukung perumusan kebijakan serta diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi perubahan kondisi dunia.
Adapun Sekretaris Jenderal Astera Primanto Bhakti mendapat tugas memperkuat fondasi organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, dan aset. Dukungan manajemen yang kuat dinilai menjadi prasyarat bagi seluruh unit untuk menjalankan kebijakan pemerintah secara optimal.
Suahasil juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan agenda tersebut bergantung pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan membangun budaya kerja yang kolaboratif. Para pejabat diminta membuka ruang bagi gagasan, menjalin kedekatan dengan pegawai, serta menyiapkan calon pemimpin untuk keberlanjutan organisasi.
Menurut Suahasil, penugasan baru tersebut harus diikuti dengan hasil kerja yang dapat dirasakan, bukan sebatas perubahan struktur atau pembagian tanggung jawab. Kepercayaan Presiden kepada para pejabat perlu diterjemahkan melalui kinerja organisasi yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin efektif.
“Gunakan kepercayaan tersebut untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan, baik oleh pegawai internal Kementerian Keuangan maupun untuk masyarakat keseluruhan yang kita layani,” pungkasnya.
Penguatan koordinasi lintas unit diharapkan menjadi modal bagi Kemenkeu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Sinergi dalam pelaksanaan APBN, pengawasan penerimaan, dan distribusi fiskal ke daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian dan masyarakat.
