INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Panas ekstrem di kawasan perkotaan kian memperbesar kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tengah meningkatnya suhu dan keterbatasan kualitas hunian, warga masih harus mengandalkan upaya mandiri untuk menjaga kenyamanan rumah dan kesehatan, sementara akses terhadap pembiayaan perbaikan rumah serta perlindungan kebijakan belum memadai.

Temuan tersebut terungkap dalam Dialog Diseminasi Nasional Riset Beyond Housing Types (BeHousing) yang digelar pada Jumat (23/10/2026). Forum ini mempertemukan peneliti, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan media untuk membahas dampak panas perkotaan serta kebutuhan kebijakan hunian yang lebih adaptif dan inklusif.

Kondisi panas perkotaan menjadi semakin mengkhawatirkan di tengah kemarau panjang yang melanda Indonesia. Di Jakarta, salah satu lokasi penelitian, suhu harian dilaporkan dapat terasa melebihi 40 derajat Celsius pada puncak kemarau. Fenomena urban heat island atau pulau panas perkotaan turut memperburuk kondisi tersebut ketika beton, aspal, dan kaca menyerap panas, sementara gedung-gedung tinggi menghambat aliran angin dan ruang terbuka hijau belum memadai.

Dampaknya paling berisiko bagi warga yang tinggal di permukiman padat dengan kualitas bangunan rendah, ventilasi terbatas, serta penggunaan material atap yang memerangkap panas. Situasi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas, mengganggu waktu istirahat, dan meningkatkan risiko kesehatan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menilai hasil penelitian BeHousing dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap persoalan tersebut.

“Riset ini dibutuhkan. Hasil penelitian BeHousing penting sebagai masukan bagi pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan responsif. Sebab urban heat merupakan tantangan pembangunan yang membutuhkan kerjasama multipihak dalam menjamin terwujudnya hunian tangguh dan inklusif di berbagai skala,” ujar Diana dalam pidato kuncinya.

Riset BeHousing dipimpin Rujak Center for Urban Studies (RCUS) bersama Kota Kita Foundation, Arkom Indonesia, dan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) di Universiti Kebangsaan Malaysia. Penelitian ini mengkaji hubungan antara tipe hunian, kondisi sosial-ekonomi, tata kelola, dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam beradaptasi terhadap panas perkotaan.

Studi tersebut dilakukan di empat lokasi di Indonesia dan Malaysia, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Selangor, dengan melibatkan pengalaman 1.125 warga.

Direktur Eksekutif RCUS Elisa Sutanudjaja mengatakan, penelitian ini berangkat dari pengalaman sehari-hari masyarakat yang harus menghadapi panas di rumah maupun saat bekerja. Menurut dia, berbagai strategi yang dikembangkan warga menunjukkan kemampuan beradaptasi, tetapi belum cukup untuk mengatasi persoalan secara menyeluruh.

“Terima kasih kepada 1.125 warga. Riset ini tentang seluruh warga kampung dan rusun di tiap lokasi penelitian; tentang panas yang dihadapi oleh bapak, ibu, lansia, dan anak-anak setiap hari; dan tentang cara-cara cerdas warga temukan untuk tetap bertahan, baik secara individu maupun kolektif. Kami hanya membantu mengangkat ceritanya kepada publik dan para pengambil kebijakan,” kata Elisa.

Ia menambahkan, dampak panas tidak serta-merta hilang ketika suhu tidak lagi tercatat dalam pemantauan. Bagi pekerja luar ruangan dan masyarakat yang tinggal di kampung kota maupun permukiman padat, panas tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap riset ini senantiasa membersamai semua warga untuk mewujudkan kota yang adil dan lestari; kota yang tidak memaksa orang untuk memilih antara bekerja di luar atau tetap sehat; kota di mana rumah menjadi tempat kembali untuk berlindung, bukan tempat menyimpan panas. Rumah yang nyaman bagi semua,” ujarnya.

Panas memperlebar kesenjangan kesehatan dan ekonomi

Peneliti RCUS Benaya Valentino Ginting memaparkan bahwa paparan panas tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Kondisi ekonomi, karakteristik bangunan, dan keterbatasan sumber daya menentukan kemampuan warga mengurangi paparan panas serta memulihkan kondisi tubuh setelah beraktivitas.

Material atap dan dinding, termasuk asbes dan bata, menjadi bagian dari faktor yang diteliti. Namun, kondisi termal hunian tidak hanya ditentukan oleh material bangunan, melainkan juga desain, ventilasi, paparan matahari, dan lingkungan sekitar.

Keluhan warga akibat panas mencakup pusing, sakit kepala, keringat berlebih, batuk, dan sakit tenggorokan. Selain mengganggu kesehatan fisik, kondisi tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan psikologis serta aktivitas produktif, termasuk bekerja dari rumah, memasak, dan beristirahat.

Di sisi lain, keterbatasan ekonomi membuat penggunaan pendingin ruangan seperti AC sulit dijangkau sebagian rumah tangga berpenghasilan rendah. Akibatnya, kemampuan untuk mengurangi dampak panas sangat bergantung pada kondisi rumah dan sumber daya yang dimiliki masing-masing keluarga.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan belum terintegrasinya penanganan panas ke dalam kebijakan kebencanaan dan pelayanan publik. Kajian risiko, pemetaan wilayah rentan, serta penganggaran untuk perlindungan kesehatan dinilai diperlukan agar kelompok yang paling terdampak memperoleh penanganan yang memadai.

Perwakilan warga Kampung Marlina, Eny Rochayati, mengungkapkan bahwa warga telah mengalami dampak kesehatan akibat panas ekstrem, termasuk anak-anak yang membutuhkan perawatan medis. Ia juga menyoroti kesulitan masyarakat miskin perkotaan dalam mengakses layanan kesehatan.

“Panas tidak masuk prioritas bencana, ini sangat disayangkan. Padahal ini sebuah bencana pada kami. Kalau dari rumah sakit banyak korbannya anak-anak. Terutama kesulitan dalam akses ke rumah sakit. Mohon untuk dipermudah layanan kesehatan bagi warga miskin kota,” kata Eny.

Ia meminta pemerintah tidak menunggu jatuhnya korban lebih banyak untuk meningkatkan perhatian terhadap risiko panas.

“Jangan menunggu korban dulu baru dijadikan bencana. Bencana panas dari krisis iklim adalah bencana yang harus diprioritaskan oleh pemerintah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Melina Wulandari mengatakan panas ekstrem belum masuk kategori bencana tersendiri dalam klasifikasi yang digunakan saat ini. Kategori cuaca ekstrem, menurut dia, masih mencakup fenomena seperti angin kencang dan puting beliung.

Namun, perkembangan kondisi panas belakangan ini dinilai membuka ruang untuk mempertimbangkan risiko tersebut dalam pemetaan kebencanaan, antara lain dengan memanfaatkan peta panas yang disediakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pembiayaan adaptasi hunian masih terbatas

Selain persoalan kesehatan, riset BeHousing menemukan bahwa beban adaptasi terhadap panas masih banyak ditanggung individu dan rumah tangga. Warga melakukan berbagai penyesuaian, tetapi keterbatasan ruang, kondisi bangunan, biaya energi, dan kemampuan memperbaiki rumah membuat upaya tersebut belum selalu menghasilkan kenyamanan termal yang memadai.

Peneliti Kota Kita Aprisia Rasya Murran menjelaskan, peneduh, penghijauan, dan penghawaan merupakan tiga elemen penting untuk mengurangi panas di tingkat hunian. Meski demikian, penerapannya memerlukan dukungan yang lebih luas, termasuk penyediaan ruang bersama yang lebih sejuk atau cool spots di lingkungan permukiman.

Masalah pembiayaan menjadi salah satu hambatan utama. Perbaikan rumah dan penerapan desain pasif untuk mengurangi panas masih banyak mengandalkan dana swadaya masyarakat dan dukungan filantropi. Sementara itu, pembiayaan formal belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan perbaikan rumah secara kolektif melalui koperasi.

Salah satu inisiatif yang disoroti dalam diskusi adalah skema Jaringan Penguatan Rakyat (JAPRA), yang mengembangkan pinjaman perbaikan rumah melalui koperasi dan tabungan warga. Model tersebut memperlihatkan potensi pembiayaan berbasis komunitas, meski masih menghadapi keterbatasan sumber dana.

Koperasi dinilai dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memperluas akses pembiayaan adaptasi hunian, termasuk melalui dana bergulir yang dikelola komunitas. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah, penguatan riset, panduan desain pasif yang terjangkau, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.

Dengan dukungan tersebut, pembiayaan adaptasi diharapkan tidak hanya dapat diakses rumah tangga yang telah memiliki sumber daya, tetapi juga menjangkau warga yang paling membutuhkan perbaikan hunian.

Perlu kebijakan lintas sektor dan kepastian bermukim

Peneliti Arkom Indonesia Indra Yuda mengatakan, berbagai strategi yang dilakukan masyarakat di tingkat individu, rumah tangga, dan lingkungan memperlihatkan kapasitas warga untuk menghadapi panas. Namun, upaya tersebut masih cenderung menjadi strategi bertahan dan belum cukup untuk memperbaiki kondisi termal hunian secara berkelanjutan.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah kesenjangan antara desain bangunan dan kebutuhan penghuninya. Pada rumah susun, misalnya, elemen bangunan yang dirancang untuk mendukung sirkulasi udara belum tentu digunakan sesuai fungsi yang diharapkan karena desain tidak selalu mengakomodasi kebutuhan dan praktik hidup warga.

Karena itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan perbaikan hunian menjadi penting. Permukiman yang adaptif terhadap panas perlu memiliki ventilasi memadai, luas hunian sesuai standar minimum, ruang terbuka bersama, akses pembiayaan kolektif, fasilitas ramah kelompok rentan, serta jaminan keamanan bermukim.

Di tingkat kebijakan, penanganan panas perkotaan masih tersebar di sejumlah sektor, mulai dari perumahan, tata ruang, lingkungan hidup, kebencanaan, hingga kesehatan. Belum tersedianya kerangka koordinasi lintas sektor yang menyeluruh dinilai menjadi tantangan dalam mengubah berbagai inisiatif yang sudah berjalan menjadi aksi yang terintegrasi.

Sejumlah upaya sebenarnya mulai berkembang. Bappeda DKI Jakarta telah mendorong pengarusutamaan isu iklim melalui dokumen perencanaan pembangunan, kebijakan tata ruang, pengembangan ruang terbuka hijau, serta pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Palang Merah Indonesia bersama BMKG juga mengembangkan kajian persepsi masyarakat, indikator suhu ekstrem, dan sistem peringatan dini panas. Sementara itu, inisiatif Pantau Panas Jakarta memetakan wilayah rentan melalui indeks prioritas panas, pemasangan sensor suhu, serta edukasi kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Di Semarang, edukasi dan identifikasi dampak panas terhadap kesehatan turut dilakukan, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam rencana aksi bersama masyarakat.

Riset BeHousing menekankan tiga fondasi utama untuk memperkuat kebijakan adaptasi panas, yakni kepastian hak atas tanah, desain bangunan adaptif, dan tata kelola kolaboratif. Ketiga aspek tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, mulai dari pelibatan warga dalam perencanaan hunian, pengelolaan ruang komunal bersama pemerintah dan komunitas, hingga pengembangan panduan penghijauan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan.

Kepastian bermukim juga menjadi perhatian penting, terutama bagi warga yang tinggal di kampung-kampung kota informal yang telah berkembang selama puluhan tahun. Legalisasi kawasan tersebut dipandang sebagai salah satu agenda kebijakan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan landasan bagi masyarakat dalam memperbaiki rumah dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap panas.

Pada akhirnya, riset BeHousing menegaskan bahwa panas perkotaan bukan semata-mata persoalan cuaca atau kenyamanan bangunan, melainkan juga berkaitan dengan kesehatan publik, ketimpangan ekonomi, dan keadilan perkotaan.

Pekerja luar ruangan, lansia, anak-anak, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di permukiman padat perlu menjadi prioritas dalam kebijakan dan pembiayaan adaptasi. Kolaborasi pemerintah, peneliti, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas menjadi kunci untuk memastikan upaya menghadapi panas tidak lagi bertumpu pada kemampuan masing-masing rumah tangga, tetapi berkembang menjadi perlindungan yang terukur dan berkelanjutan bagi seluruh warga kota.