INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Kesenjangan akses pembiayaan masih menjadi tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, terutama bagi usaha yang membutuhkan modal US$ 100.000 hingga US$ 2 juta. Indonesia Impact Alliance (IIA) memperkirakan kesenjangan pembiayaan pada segmen tersebut mencapai US$ 50,8 miliar per tahun.
Persoalan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam Indonesia Impact Investment Summit 2026 yang mempertemukan sekitar 200 investor, pimpinan bisnis, dan perwakilan pemerintah di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Forum yang diselenggarakan IIA bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut mendapat dukungan Pemerintah Australia melalui Investing in Women dan KINETIK.
Kesenjangan pembiayaan tersebut menjadi persoalan penting mengingat UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, besarnya kontribusi sektor ini belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pertumbuhan usaha.
Laporan pemetaan ekosistem IIA pada 2024 menemukan bahwa 55% usaha yang disurvei membutuhkan pembiayaan dalam rentang US$ 100.000 hingga US$ 2 juta. Sementara itu, sebagian besar dana investasi berorientasi dampak yang tercatat dalam laporan tersebut umumnya menetapkan nilai investasi minimum sebesar US$ 1 juta.
Ketidaksesuaian antara kebutuhan modal pelaku usaha dan kriteria investasi tersebut membuat banyak bisnis dalam kategori missing middle kesulitan memperoleh pendanaan. Kelompok ini merupakan usaha yang telah berkembang melampaui tahap awal, tetapi belum memiliki skala atau kapasitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan pembiayaan dari investor besar.
Direktur Eksekutif Indonesia Impact Alliance Atika Benedikta mengatakan, persoalan pembiayaan tidak cukup diselesaikan dengan meningkatkan jumlah modal yang tersedia. Kesesuaian antara karakteristik usaha, kebutuhan pendanaan, dan persyaratan investor juga menjadi faktor penentu agar modal dapat tersalurkan secara efektif.
“Pembiayaan perlu disesuaikan dengan cara pelaku usaha beroperasi dan bertumbuh,” ujar Atika.
Menurut dia, penyedia modal lokal atau perantara pembiayaan memiliki peran strategis karena memahami karakteristik bisnis di Indonesia. Mereka dapat menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan investor yang menawarkan skema pendanaan sesuai dengan kapasitas dan prospek pertumbuhan bisnis.
“Melalui forum ini, kami ingin mempertemukan pemilik modal, investor, perantara pembiayaan, dan para pendukung ekosistem untuk berkolaborasi dalam memobilisasi modal, sehingga semakin banyak usaha berdampak dapat bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Atika.
Selain besarnya kesenjangan pembiayaan, akses modal bagi usaha yang dipimpin perempuan juga menjadi perhatian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 menunjukkan usaha yang dipimpin perempuan mencakup 64,5% dari total UMKM di Indonesia. Namun, perempuan hanya menempati 18,2% posisi pengambil keputusan di sektor modal ventura Indonesia.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk memperluas penerapan investasi berperspektif gender, yakni pendekatan yang mempertimbangkan aspek gender dalam proses pengambilan keputusan investasi. Selain mendorong kesetaraan gender, pendekatan ini dinilai berpotensi membuka peluang pendanaan bagi bisnis yang dipimpin perempuan sekaligus memberikan keuntungan finansial kepada investor.
Di sisi lain, Bappenas menempatkan investasi berdampak atau impact investment sebagai salah satu instrumen untuk membantu mengatasi kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan Indonesia yang diperkirakan mencapai US$ 1,7 triliun hingga US$ 8,7 triliun.
Investasi berdampak merupakan penanaman modal yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menargetkan manfaat sosial dan lingkungan yang dapat diukur. Pendekatan ini dinilai relevan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan agenda Indonesia Emas 2045.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, mobilisasi modal swasta perlu diarahkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat.
“Harapan kami terhadap Indonesia Impact Investment Summit 2026 tidak hanya memobilisasi modal swasta. Forum ini diharapkan mempercepat terwujudnya manfaat pembangunan bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Leonardo.
Dia menyebutkan, lebih dari 62% indikator SDGs Indonesia telah tercapai. Capaian tersebut, menurut dia, perlu diperkuat melalui solusi berbasis pasar yang mampu menjawab kesenjangan pembangunan yang masih tersisa.
Bappenas juga mendorong penguatan ekosistem investasi melalui perluasan akses pendanaan, pembiayaan campuran atau blended finance, kolaborasi pentaheliks, serta mekanisme pengurangan risiko secara struktural. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investor domestik maupun global untuk mendanai proyek yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang investasi mencakup transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan, usaha mikro, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan terhadap inovasi tahap awal dan peningkatan kesiapan proyek agar dapat memenuhi persyaratan pembiayaan.
“Kami berharap forum ini dapat menyalurkan investasi kepada usaha yang berada di tahap awal dan usaha yang sedang berkembang di sektor energi bersih, kesehatan, pendidikan berkualitas, serta usaha mikro,” kata Leonardo.
Dengan penyaluran modal yang lebih tepat sasaran, dia berharap investasi swasta dapat memperkuat penghidupan masyarakat, mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, serta memperluas pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Meski demikian, mempertemukan investor dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal bukan perkara mudah. Pengalaman Instellar dalam mendukung pertumbuhan usaha sosial menunjukkan bahwa kesiapan bisnis untuk menerima investasi masih menjadi salah satu hambatan dalam penyaluran pendanaan.
Kinerja usaha, tata kelola, dan skala bisnis yang relatif kecil dapat membatasi peluang perusahaan untuk mendapatkan modal. Program akselerator memang membantu pelaku usaha memperkuat kapasitas bisnis, tetapi kelulusan dari program tersebut tidak otomatis membuat usaha memenuhi kriteria investasi.
COO Instellar Impact Adisti Chandra mengatakan, terdapat perbedaan antara kriteria yang digunakan penyelenggara program pengembangan usaha dan persyaratan yang ditetapkan investor.
“Usaha yang telah menyelesaikan program akselerator belum tentu siap menerima investasi,” ujar Adisti.
Menurut dia, skala usaha, dampak yang dihasilkan, dan tingkat kesiapan bisnis mungkin telah memenuhi kriteria program akselerator, tetapi belum tentu sesuai dengan standar investor. Karena itu, koordinasi yang lebih erat antara pengelola program dan investor diperlukan agar proses pendampingan dapat diarahkan pada kebutuhan nyata pembiayaan.
Koordinasi tersebut juga diharapkan membantu pelaku usaha mengidentifikasi sumber pendanaan yang sesuai, sehingga kesenjangan antara kesiapan bisnis dan ekspektasi investor dapat dipersempit.
Sementara itu, Chairperson of the GSG Impact Indonesia National Partner Advisory Board Indra Darmawan menekankan pentingnya tindak lanjut setelah forum investasi berlangsung. IIA berperan sebagai sekretariat Global Steering Group (GSG) Impact Indonesia National Partner, yang memungkinkan penguatan hubungan sektor investasi berdampak di Indonesia dengan jaringan calon investor internasional.
“Investasi berdampak bertujuan menghasilkan keuntungan finansial sekaligus memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Indra.
Melalui jaringan GSG dan IIA, investor internasional diharapkan dapat memahami karakteristik bisnis Indonesia sekaligus kebutuhan pembiayaan yang dihadapi pelaku usaha lokal. Namun, menurut Indra, pertemuan dan penjajakan investasi perlu dilanjutkan dengan penilaian usaha serta pembahasan ketentuan pendanaan.
“Setelah forum ini, hubungan yang terbangun perlu ditindaklanjuti dengan penilaian usaha dan pembahasan ketentuan pembiayaan,” ujarnya.
Dengan demikian, tantangan investasi berdampak di Indonesia tidak hanya terletak pada besarnya modal yang dapat dihimpun, tetapi juga pada kemampuan ekosistem untuk mempertemukan kebutuhan usaha dengan kapasitas investor. Keberhasilan memperkecil kesenjangan tersebut akan menentukan sejauh mana investasi swasta mampu memperluas akses pembiayaan UMKM, mendorong pertumbuhan usaha yang dipimpin perempuan, dan menghasilkan manfaat sosial serta ekonomi secara berkelanjutan.