INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Pemerintah menaikkan target cadangan bahan bakar minyak (BBM) di Bali dari 11 hari menjadi 15 hari untuk mempercepat pemulihan pasokan sekaligus meredam antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini ditempuh setelah keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa sempat menekan cadangan di Pulau Dewata hingga hanya tersisa 3–4 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, penambahan cadangan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pasokan BBM di Bali. Keputusan itu disampaikan setelah rapat koordinasi di Fuel Terminal (FT) Sanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026).
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak memangkas kuota BBM untuk Bali, melainkan justru meningkatkan cadangan yang ditargetkan tersedia di wilayah tersebut.
"Saya malah hari ini baru memerintahkan, memutuskan lewat Dirjen Migas dan BPH Migas, untuk menaikkan kuota yang tadinya 11 hari, saya naikin menjadi 15 hari. Jadi bukan mengurangi, menambah," ujar Bahlil.
Menurut dia, gangguan distribusi yang dipicu keterlambatan kapal pengangkut dari Jawa sempat menyebabkan cadangan BBM Bali merosot tajam. Namun, kondisi pasokan berangsur pulih dan cadangan rata-rata kini kembali berada di kisaran 11–12 hari.
"Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, untuk di sini (Provinsi Bali) sudah bisa teratasi," katanya.
Tambahan pasokan dijadwalkan tiba melalui sejumlah kapal pengangkut di Fuel Terminal Sanggaran dan Terminal Manggis. Pertamina Patra Niaga juga memperkuat penyaluran BBM guna memastikan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi Bali tetap terpenuhi.
Di tengah pemulihan tersebut, distribusi BBM menjadi perhatian utama pemerintah. Pasalnya, gangguan pasokan di Bali tidak hanya dipicu keterbatasan stok, tetapi juga kendala bongkar muat kapal tanker, gelombang tinggi, serta lonjakan pembelian yang terjadi sejak pekan lalu.
Untuk mengantisipasi gangguan pelayanan, Pertamina Patra Niaga menyalurkan sekitar 3 juta liter BBM per hari ke Bali. Volume tersebut berada di atas konsumsi normal Pertalite yang mencapai sekitar 2,2 juta liter per hari.
Sebanyak 66 SPBU di Denpasar dan Badung juga dioperasikan selama 24 jam. Operasional tersebut didukung tambahan 16 mobil tangki dan 100 personel TNI guna membantu kelancaran distribusi serta mengurai antrean kendaraan.
Pemerintah Provinsi Bali turut menerapkan skema pembelian BBM berdasarkan nomor polisi ganjil-genap sejak Sabtu (17/10/2026). Gubernur Bali menyebut kebijakan tersebut efektif mengurangi antrean sehingga masa penerapannya diperpanjang hingga Jumat (23/10/2026).
Bahlil menjelaskan, target cadangan 15 hari tidak berarti pasokan BBM akan habis setelah periode tersebut. Perhitungan cadangan dilakukan dengan mempertimbangkan aliran pasokan yang terus masuk dan disalurkan kepada konsumen.
"Bukan berarti 15 hari itu habis. Enggak. Dia bergulir terus, datang terus," ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan utama yang tengah ditangani pemerintah adalah menjaga kesinambungan pasokan dari terminal hingga SPBU. Sebab, cadangan yang memadai di tingkat terminal belum tentu menjamin pelayanan berjalan normal apabila pengiriman dan distribusi ke titik konsumsi mengalami hambatan.
Pemerintah juga mengevaluasi distribusi BBM di sejumlah wilayah lain, termasuk Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di beberapa daerah, pendangkalan sungai menghambat pengiriman sehingga distribusi harus dialihkan melalui jalur darat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keandalan rantai pasok masih menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan energi di berbagai wilayah Indonesia.
Secara nasional, cadangan Pertalite berada di kisaran 16–18 hari, sedangkan jenis BBM lainnya tercatat di atas 20 hari. Dengan tingkat cadangan tersebut, pemerintah menilai prioritas penanganan saat ini terletak pada kelancaran distribusi, bukan semata-mata penambahan stok.
"Sekarang distribusinya yang kita perlancar," kata Bahlil.
Direktur Utama Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas gangguan pelayanan yang terjadi dan berkomitmen mencegah kejadian serupa terulang. Pemerintah pusat, Pertamina, dan Pemerintah Provinsi Bali akan mengevaluasi distribusi BBM setiap hari hingga pelayanan kembali normal.
Pemulihan pasokan menjadi penting bagi Bali, mengingat kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah kini dituntut memastikan penambahan cadangan tidak berhenti sebagai target administratif, tetapi benar-benar diikuti distribusi yang stabil agar antrean di SPBU tidak kembali mengganggu kegiatan ekonomi di Pulau Dewata.
