INDUSTRY.co.id - KARAWANG – Ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) masih menjadi beban besar bagi ketahanan energi dan anggaran negara. Di tengah kebutuhan LPG nasional yang mencapai 8,5 juta ton per tahun, pemerintah mulai mengandalkan optimalisasi gas bumi domestik, salah satunya melalui pengoperasian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat.
Kilang milik PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) yang diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada Kamis (15/10/2026) tersebut mampu memproduksi sekitar 160 ton LPG per hari. Produksi fasilitas ini diperkirakan dapat memenuhi 10%–15% kebutuhan LPG masyarakat di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Kilang tersebut mengolah gas dari Pertamina Hulu dengan kapasitas pengolahan terpasang mencapai 40 juta kaki kubik standar per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD). Selain memperkuat pasokan domestik, fasilitas ini menyerap 82 tenaga kerja.
Bahlil mengatakan, pembangunan kilang LPG berskala kecil menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan sumber daya gas bumi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menurut dia, fasilitas dengan kapasitas terbatas tetap dapat memberikan kontribusi signifikan apabila dikembangkan di sejumlah titik produksi gas.
“Kita berangkat dari hal kecil untuk mencapai hal besar. Kecil gak apa-apa, tapi kalau ada beberapa titik yang seperti ini dikumpulkan, besar juga,” ujar Bahlil saat peresmian Kilang LPG Cilamaya.
Pemerintah menilai pengembangan kilang skala kecil dan menengah menjadi penting karena sumber bahan baku LPG di Indonesia tidak tersebar secara merata. Dengan membangun fasilitas pengolahan di dekat sumber gas, potensi produksi domestik diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Jika kebutuhan industri petrokimia di Cilegon turut diperhitungkan, total kebutuhan gas untuk produk terkait mencapai sekitar 11 juta–12 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi LPG dalam negeri tidak lebih dari 1,8 juta ton per tahun.
Kesenjangan antara konsumsi dan produksi tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta–8 juta ton LPG setiap tahun. Kondisi ini membuat pasokan dan biaya pengadaan LPG rentan terhadap perubahan harga energi global maupun gejolak geopolitik.
Tekanan terhadap anggaran negara juga tidak kecil. Bahlil menyebut subsidi LPG mencapai sekitar Rp87 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran US$70 per barel. Jika ICP meningkat ke rentang US$90–US$100 per barel, nilai subsidi LPG dapat mendekati Rp100 triliun.
Besarnya kebutuhan subsidi tersebut memperkuat urgensi pemerintah mencari sumber pasokan alternatif sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik.
CNG Disiapkan untuk Tekan Impor LPG
Meski demikian, peningkatan produksi LPG dalam negeri menghadapi kendala karakteristik gas yang tersedia. Bahlil menjelaskan, sebagian besar gas Indonesia yang menjadi bahan baku LNG didominasi komponen metana (C1) dan etana (C2), yang tidak cocok diolah menjadi LPG melalui proses pengolahan konvensional.
Karena itu, pemerintah menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan LPG impor. Berbeda dengan LPG, CNG menggunakan gas alam yang sebagian besar terdiri atas metana sehingga dapat memanfaatkan sumber gas yang melimpah di dalam negeri.
Menurut Bahlil, harga CNG berpotensi 30%–40% lebih murah dibandingkan LPG. Pemerintah juga telah menggunakan tabung CNG berkapasitas 12 kilogram, sementara penggunaan tabung 3 kilogram masih dalam tahap pengujian.
“Kalau itu mampu kita adakan, maka impor kita yang 8 juta ton per tahun itu kita bisa selesaikan dengan kebutuhan yang ada dalam negeri kita,” kata Bahlil.
Pengembangan CNG berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk menekan ketergantungan impor, meskipun implementasinya masih membutuhkan kesiapan teknologi, infrastruktur distribusi, standar keselamatan, serta penyesuaian peralatan pengguna. Pengujian tabung berkapasitas 3 kilogram juga menjadi bagian penting sebelum alternatif tersebut dapat diperluas untuk konsumen rumah tangga.
Selain mendorong diversifikasi energi, pemerintah berupaya mempercepat masuknya investasi pada sektor pengolahan gas. Bahlil meminta jajaran Kementerian ESDM, termasuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mempermudah perizinan bagi pelaku usaha skala menengah yang memenuhi persyaratan.
“Jangan hanya ngurus perusahaan yang besar-besar, yang menengah juga diurus,” tegasnya.
Bahlil meminta proses penerbitan izin yang seluruh persyaratannya telah dipenuhi dapat diselesaikan paling lama dalam satu minggu. Percepatan perizinan tersebut diharapkan mendorong lebih banyak pelaku usaha berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan gas dan memperkuat rantai pasok energi nasional.
Hilirisasi Gas Jadi Penopang Ketahanan Energi
Peresmian Kilang LPG Cilamaya juga menjadi bagian dari pengembangan industri hilir gas bumi melalui kerja sama operasi atau KSO antara PT Energi Nusantara Perkasa dan PT Euro Asiatic Jaya (EAJ).
Pengoperasian fasilitas ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah gas bumi domestik, memperkuat pasokan energi, serta mendukung agenda hilirisasi pemerintah. Produksi LPG di dekat sumber bahan baku diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan pasokan, khususnya di wilayah dengan kebutuhan konsumsi tinggi.
Di tengah ketidakpastian geopolitik yang mendorong berbagai negara memperkuat ketahanan energinya, optimalisasi gas domestik menjadi salah satu langkah strategis bagi Indonesia. Namun, kontribusi kilang berskala kecil seperti Cilamaya tetap perlu diperluas melalui pembangunan fasilitas serupa di lokasi lain agar dampaknya terhadap pengurangan impor semakin besar.
Dengan produksi sekitar 160 ton per hari, Kilang LPG Cilamaya menjadi tambahan pasokan domestik di tengah besarnya kebutuhan nasional. Keberhasilan strategi ini pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah memperluas kapasitas pengolahan, mengembangkan alternatif seperti CNG, serta memastikan investasi sektor hilir gas berjalan secara berkelanjutan.
