INDUSTRY.co.id, Jakarta-Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dr. Iswadi, M.Pd., akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, menilai program tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar nelayan melalui penyediaan infrastruktur perikanan dan pengembangan ekosistem ekonomi di kawasan pesisir.

Menurut Dr. Iswadi, selama puluhan tahun nelayan Indonesia selalu berada di posisi tawar yang lemah. Mereka melaut tanpa akses yang memadai, bergantung pada tengkulak, dan harga jual tangkapan ditentukan oleh pihak lain. Pola ini terjadi berulang di hampir seluruh desa pesisir Indonesia, dan menjadi akar persoalan kemiskinan struktural masyarakat nelayan yang sulit terurai dalam puluhan tahun terakhir.

“Yang dilakukan Presiden Prabowo melalui KNMP adalah membalik posisi itu. Nelayan diberi infrastruktur, diberi akses ke koperasi, dan diberi kepastian offtaker melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ini bukan kebijakan karitatif yang hanya memberi bantuan sesaat, tetapi pemberdayaan struktural yang mengubah cara nelayan bertahan hidup,” ujar Dr. Iswadi dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Jumat (16/10/2026). 

Dr. Iswadi menyebut keseriusan pemerintah dalam program ini tercermin dari data yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Sakti Wahyu Trenggono terkait hasil uji coba selama dua tahun  2023 - 2025 dengan Pilot Project Kampung Nelayan Modern di Samber-Binyeri Biak yang menunjukkan produktivitas nelayan meningkat lebih dari 78 persen dan pendapatan naik lebih dari 105 persen. 

Berdasarkan hasil tersebut, program kemudian diusulkan kepada Presiden Prabowo untuk diperluas secara nasional. Pada 30 Juli 2026, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di KNMP Desa Warloka Pesisir, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Trenggono menegaskan target besar pemerintah membangun 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga berakhirnya periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo pada 2029.

Salah satu bukti nyata yang menguatkan apresiasi akademisi ini terlihat di KNMP Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mulai beroperasi sejak April 2026. Kawasan pesisir Palangpang di Desa Ciwaru yang sebelumnya hanya berupa tempat pendaratan ikan sederhana kini bertransformasi menjadi pusat ekonomi pesisir modern.

Fasilitas yang tersedia mencakup 40 kios terdiri dari 30 kios pasar ikan, 4 kios perbekalan nelayan, dan 6 kios pengepul, dilengkapi cold storage berkapasitas 10 ton, mesin pembekuan cepat (Air Blast Freezer) berkapasitas 1 ton, mobil berpendingin Thermoking, armada distribusi roda tiga Viar, hingga dermaga permanen. Total anggaran yang dialokasikan Kementerian KKP untuk kawasan ini mencapai lebih dari Rp14 miliar.

Dampak paling nyata di Ciwaru dirasakan langsung oleh para nelayan melalui kenaikan harga jual ikan yang signifikan dibandingkan sebelum dan sesudah adanya KNMP harga ikan tongkol atau ikan lisong  sempat anjlok hingga Rp5.000 per kilogram ketika panen berlimpah, kini stabil dikisaran Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogram, atau naik lebih dari dua kali lipat berkat keberadaan mesin ABF dan cold storage, bahkan setara dengan sentra pendaratan ikan besar seperti Pelabuhan Ratu, sehingga nelayan tidak perlu lagi menjual tangkapan ke daerah lain untuk mendapatkan harga yang layak.

Dr. Iswadi menggarisbawahi bahwa cerita di Ciwaru adalah bukti bahwa program ini tidak berhenti di atas kertas tapi bukti sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 

“Yang dirasakan masyarakat adalah hidup yang terasa lebih baik. Harga ikan nelayan naik dua kali lipat. Hasil tangkapan tidak lagi terbuang. Pasar antar kota mulai terbuka. Ini bukan statistik makro yang jauh dari realitas, ini uang yang masuk ke rekening keluarga nelayan dan dipakai menyekolahkan anak, memperbaiki rumah, dan membeli bahan pangan. Inilah definisi kebijakan yang berdampak nyata,” tegasnya.

Dr. Iswadi juga menyoroti bahwa dampak KNMP tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga meluas ke pelaku ekonomi di sekitar kawasan. Para pengepul kini dapat bekerja dengan fasilitas yang lebih tertata, pedagang warung sekitar merasakan peningkatan kunjungan, dan pelaku UMKM pengolahan ikan rebus serta ikan asin bahkan dapat memperluas distribusi hingga ke Bogor berkat armada Viar yang disediakan di kawasan KNMP. Menurutnya, efek berantai inilah yang menjadi ciri khas kebijakan publik yang berdampak sistemik, bukan sektoral.

“Target 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir periode pertama Presiden Prabowo adalah ambisi yang patut didukung. Pemerintah tidak bermain aman dengan target moderat, tetapi menetapkan skala yang benar-benar mampu mengubah wajah desa pesisir Indonesia. Bagi saya sebagai pengamat kebijakan publik, kombinasi target yang ambisius dengan hasil uji coba yang sudah terbukti di lapangan seperti di Ciwaru adalah tanda kepemimpinan yang serius, bukan sekadar retorika,” tutup Dr. Iswadi.