INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan kapasitas pelatihan vokasi hingga 11.000 peserta per tahun untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Langkah ini dilakukan bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar global.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, fasilitas pelatihan Kemenperin dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan pekerja migran sesuai kebutuhan negara tujuan, mulai dari sektor manufaktur hingga bidang lainnya.

“Kemenperin tidak hanya memiliki balai diklat, tetapi juga politeknik, SMK, dan akademi komunitas. Dengan kapasitas yang tersedia, ke depan akan lebih banyak calon pekerja migran yang bisa kita latih,” kata Sarmuji di Balai Diklat Industri Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Kemenperin memiliki ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang lengkap, mulai dari balai diklat industri, politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga akademi komunitas. Fasilitas tersebut telah memiliki kompetensi khusus serta keterhubungan dengan dunia usaha dan industri sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan pekerja migran sesuai kebutuhan pasar internasional.

Saat ini, kerja sama pelatihan Kemenperin dengan KP2MI mencakup sekitar 1.066 peserta. Kedua kementerian pun memperbarui nota kesepahaman untuk memperluas sektor pelatihan sekaligus meningkatkan sertifikasi kompetensi calon pekerja migran.

Menperin menilai penguatan kompetensi tenaga kerja semakin penting seiring perubahan karakter industri nasional akibat perkembangan teknologi. Meskipun industri pengolahan terus tumbuh dan menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, penerapan teknologi dalam proses produksi turut mengubah kebutuhan dan pola penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan, penguatan kerja sama tersebut mendukung program SMK Go Global yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan mempersiapkan lulusan pendidikan vokasi agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Menurut Mukhtarudin, pelatihan akan disusun berdasarkan kebutuhan pemberi kerja di negara tujuan, mulai dari pemetaan permintaan tenaga kerja hingga penyesuaian kompetensi dan sertifikasi.

“Metodologi yang kita pakai mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa,” ujarnya.

Mukhtarudin mengungkapkan, terdapat sekitar 291.000 peluang kerja di luar negeri pada 2026 berdasarkan pesanan tenaga kerja (job order) yang telah terverifikasi. Namun, Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 25 persen dari kebutuhan tersebut.

Peluang kerja itu tersebar di berbagai sektor, antara lain manufaktur, teknologi informasi, perhotelan, kesehatan, konstruksi, dan transportasi, dengan negara tujuan potensial seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.

Pemerintah juga menargetkan pelatihan sekitar 140.000 peserta secara nasional pada 2027 melalui program SMK Go Global. Pelaksanaannya akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenperin.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Adie Rochmanto Pandiangan menambahkan, kerja sama tersebut mencakup pembentukan migrant center sebagai pusat layanan terpadu serta pemanfaatan fasilitas pendidikan vokasi industri.

Kemenperin saat ini menyelenggarakan pendidikan vokasi melalui 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan SMK. Sinergi lintas kementerian diharapkan membuka lebih banyak akses kerja bagi lulusan vokasi sekaligus memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi sesuai standar internasional.