INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$459,3 miliar pada Agustus 2026. Angka tersebut tumbuh 5,6% secara tahunan atau year-on-year (yoy), terutama didorong peningkatan utang sektor publik di tengah penurunan utang luar negeri swasta.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan perkembangan tersebut melalui siaran pers pada Kamis (15/10/2026). Meski meningkat, BI menilai struktur ULN Indonesia masih terjaga dan didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” demikian keterangan Bank Indonesia.
Berdasarkan komponennya, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2026 tercatat sebesar US$220,9 miliar, tumbuh 3,3% yoy. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah, menurut BI, tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan ULN juga dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk memastikan pembiayaan berjalan efisien dan optimal.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan sektor penggunaannya, ULN pemerintah antara lain dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7%, serta jasa pendidikan sebesar 16,2%. Selanjutnya, sektor konstruksi menyerap 11,4% dan transportasi serta pergudangan sebesar 8,5%.
Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan nonresiden pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perkembangan tersebut sejalan dengan strategi operasi moneter pro-pasar atau pro-market untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Berbeda dengan sektor publik, ULN swasta justru mengalami kontraksi. Posisi ULN swasta pada Agustus 2026 tercatat sebesar US$195,6 miliar, turun 0,8% yoy.
Penurunan tersebut berasal dari kelompok peminjam perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 0,8% yoy serta lembaga keuangan (financial corporations) yang turun 0,6% yoy.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama terkonsentrasi pada industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,5% dari total ULN swasta.
Dari sisi risiko, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 30,9% pada Agustus 2026. Struktur utang juga masih didominasi ULN berjangka panjang, baik pada sektor pemerintah maupun swasta.
BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan utang luar negeri tetap optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
