INDUSTRY.co.id, Jakarta-Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menyelenggarakan 8th International Hajj Fund Forum (IHFF) 2026 pada 15 Oktober 2026 di Jakarta. Forum itu menjadi bagian dari Indonesia Shariah Economic Festival (ISEF) 2026.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pengelolaan dana haji kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tantangan itu tidak hanya menyangkut pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga keberlanjutan manfaat bagi jutaan calon jemaah saat ini dan generasi mendatang.
“Pengelolaan dana haji merupakan tanggung jawab antargenerasi. Kita harus memastikan dana haji dikelola secara aman, transparan, produktif, dan tetap memberi manfaat bagi jemaah yang berangkat saat ini maupun calon jemaah di masa mendatang,” kata Fadlul dalam keterangan resmi, Selasa (13/10/2026).
Forum bertema “Pengelolaan Dana Haji Berkelanjutan melalui Sinergi Strategis dan Transformasi Digital” itu dirancang sebagai ruang dialog internasional. Fokusnya adalah memperkuat tata kelola, mendorong investasi yang bertanggung jawab, serta memperluas kolaborasi antarlembaga dalam membangun ekosistem haji dan umrah yang tangguh.
Tantangan pengelolaan
Fadlul menjelaskan, tantangan pengelolaan dana haji semakin besar akibat dinamika ekonomi global, pergerakan pasar keuangan, kenaikan biaya penyelenggaraan haji, serta tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dinilai membuka peluang untuk memperkuat pengambilan keputusan, pengawasan, manajemen risiko, dan efisiensi pengelolaan dana.
“Teknologi digital bukan sekadar alat operasional, tetapi bagian penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji,” ujar Fadlul.
Berdasarkan data BPKH, dana kelolaan badan tersebut mencapai Rp185,73 triliun per September 2026. Besarnya dana itu menuntut strategi pengelolaan yang cermat, termasuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas, prinsip kehati-hatian, pemenuhan syariah, dan optimalisasi manfaat.
Forum internasional
IHFF 2026 menghadirkan sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, keuangan, serta pengelolaan haji. Agenda forum mencakup pembahasan Kampung Haji Indonesia, pembangunan ekosistem keuangan haji berkelanjutan, serta penguatan tata kelola haji global melalui kemitraan strategis dan inovasi digital.
Paparan utama akan disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy.
Panel diskusi menghadirkan Fadlul Imansyah, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Sugiri Suparwan, Kepala Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) Amb Ismail Abba Yusuf, dan CEO ISRA Consulting Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasidi.
Pembahasan akan menyoroti tata kelola dan investasi dana haji, penguatan sinergi Indonesia–Arab Saudi, potensi ekonomi dalam ekosistem haji, serta peluang investasi dan pengembangan infrastruktur di Makkah.
“Forum ini penting sebagai sarana pertukaran pengalaman dan praktik terbaik. Tantangan dana haji, perubahan demografi jamaah, perkembangan teknologi, dan kebutuhan investasi jangka panjang tidak bisa dijawab sendiri oleh satu negara,” kata Fadlul.
Pada hari yang sama, BPKH juga menggelar talkshow “Gen Z Naik Haji”. Kegiatan ini mengajak generasi Z, milenial, dan masyarakat luas memahami bahwa persiapan haji perlu dimulai jauh sebelum waktu keberangkatan.
Fadlul menekankan, persiapan haji tidak hanya menyangkut niat dan kesiapan spiritual, tetapi juga perencanaan keuangan, kebiasaan menabung, pemahaman pengelolaan dana, serta kesehatan fisik.
“Kami ingin generasi muda memahami bahwa haji adalah tujuan hidup yang perlu dipersiapkan secara terencana, realistis, dan berkelanjutan sejak usia produktif,” ujarnya.
Talkshow menghadirkan Fadlul Imansyah, dokter sekaligus penulis dr Gia Pratama, musisi Arda Hatna, serta penyanyi dan influencer Tantri Kotak. Diskusi dipandu aktivis dan seniman Inayah Wahid.
BPKH menilai, ekosistem haji dan umrah melibatkan berbagai sektor yang saling terhubung, mulai dari jasa keuangan syariah, teknologi, infrastruktur, transportasi, perhotelan, layanan kesehatan, hingga industri halal.
Oleh karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengembangkan ekosistem yang produktif tanpa mengabaikan kehati-hatian, kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas.
“Keberlanjutan dana haji dan kesiapan jamaah adalah dua sisi yang saling terkait. Keduanya bertemu pada tujuan yang sama, yakni menjaga amanah, mempersiapkan jamaah lebih baik, dan menjamin manfaat bagi generasi sekarang maupun mendatang,” kata Fadlul.
