INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp319 triliun hingga akhir September 2026, setara 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pelebaran defisit dari posisi bulan sebelumnya sebesar 0,9% PDB terjadi ketika realisasi belanja negara masih lebih tinggi dibandingkan penerimaan, meski pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan positif.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pelaksanaan APBN hingga September masih sesuai dengan desain fiskal yang ditetapkan sejak awal tahun. Pemerintah memastikan keseimbangan antara penerimaan dan belanja tetap dijaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global dan ketidakpastian ekonomi dunia.
“Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal, sejak ditetapkan didesain untuk defisit. Nah, defisitnya kalau bulan lalu, kalau ingat data bulan lalu bisa dilihat lagi, defisit bulan lalu 0,9 persen. Hari ini, per akhir September 1,2 persen,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Hingga akhir September 2026, penerimaan negara tercatat Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target APBN. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun, setara 69,2% dari pagu anggaran.
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak menjadi salah satu penopang utama dengan realisasi Rp1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun, meningkat 8,5%, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau melonjak 41,7% secara tahunan.
Pertumbuhan penerimaan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas. Namun, besarnya realisasi pendapatan belum menghapus tekanan defisit karena belanja negara tetap membutuhkan pembiayaan lebih besar daripada penerimaan yang terkumpul.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4% dari pagu APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah, layanan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta subsidi dan kompensasi energi.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau pelaksanaan belanja agar sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di sisi lain, efektivitas penyerapan anggaran menjadi penting untuk memastikan belanja negara tidak sekadar mendorong realisasi fiskal, tetapi juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi.
Tantangan pengelolaan fiskal semakin kompleks ketika perubahan harga komoditas memengaruhi penerimaan sekaligus pengeluaran negara. Kenaikan harga minyak, misalnya, berpotensi meningkatkan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun, kondisi yang sama juga dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi.
Situasi tersebut menuntut pemerintah menjaga keseimbangan fiskal secara cermat. Peningkatan penerimaan dari komoditas tidak serta-merta memperbaiki posisi anggaran apabila diikuti kenaikan belanja yang sebanding atau lebih besar.
Selain menjaga defisit, pemerintah juga menghadapi tantangan mempertahankan kepercayaan investor di tengah suku bunga global yang masih tinggi dan volatilitas pasar keuangan yang meningkat. Kredibilitas kebijakan fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga persepsi risiko Indonesia, termasuk dalam pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Suahasil menegaskan pemerintah akan memperhatikan kondisi pasar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, sembari mempertahankan kehati-hatian dan fleksibilitas penerbitan SBN. Strategi tersebut diperlukan agar kebutuhan pembiayaan defisit tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan stabilitas fiskal.
“Yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN. APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya. Dan ini adalah modal kita,” tegas Suahasil.
Pernyataan tersebut menempatkan kredibilitas fiskal sebagai salah satu modal pemerintah dalam menghadapi tekanan pasar. Kepercayaan investor berpengaruh terhadap persepsi risiko dan biaya pembiayaan negara, terutama ketika persaingan memperoleh modal di pasar global semakin ketat.
Ke depan, ruang fiskal akan bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan penerimaan, mengendalikan belanja, serta mengelola kebutuhan pembiayaan secara terukur. Di tengah defisit yang mencapai Rp319 triliun, konsistensi kebijakan menjadi penting agar pembiayaan program prioritas tidak mengganggu keberlanjutan anggaran.
“Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan mudah-mudahan menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari perekonomian kita,” pungkas Suahasil.
Dengan realisasi penerimaan yang telah mencapai 74,2% dari target dan belanja sebesar 69,2% dari pagu, pemerintah masih memiliki ruang untuk melanjutkan program hingga akhir tahun. Namun, perkembangan defisit, dinamika harga energi, dan kondisi pasar SBN akan menjadi faktor penentu dalam menjaga ketahanan fiskal Indonesia pada sisa 2026.
