INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Forum ini menjadi momentum bagi pelaku industri grafika untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan industri percetakan dan kertas nasional.
Munas XI PPGI dibuka oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa, bertepatan dengan penyelenggaraan pameran mesin grafika ALLPrint Indonesia 2026 yang digelar oleh Krista Exhibition.
Dalam kesempatan tersebut, Sarah menekankan pentingnya pemanfaatan kanal pengadaan pemerintah oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk perusahaan percetakan. Salah satu kanal yang dapat dimanfaatkan adalah katalog elektronik.
“Pemerintah memiliki sejumlah kanal dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satunya yang paling umum digunakan adalah katalog elektronik. Pemerintah mendorong pelaku usaha, termasuk perusahaan percetakan, untuk mengisi dan memanfaatkan kanal tersebut, sehingga kebutuhan pemerintah dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri,” ujar Sarah.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa akses terhadap sistem pengadaan pemerintah merupakan salah satu peluang pasar yang perlu dimanfaatkan industri percetakan nasional. Dengan memahami mekanisme pengadaan secara tepat, pelaku usaha diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan partisipasi dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
Sejumlah pejabat dan tokoh industri turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Citra Rapati; CEO Krista Exhibition, Daud Salim; serta Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPGI, Ahmad Mughira Nurhani.
PPGI merupakan asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan di sektor percetakan dan industri grafika Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 7 November 1974 dan memiliki Dewan Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta, serta Dewan Pimpinan Daerah yang tersebar di 23 provinsi.
Dalam perkembangannya, industri percetakan nasional memiliki karakteristik yang didominasi usaha kecil dan menengah (UKM). PPGI mencatat sekitar 90 persen perusahaan percetakan di Indonesia merupakan UKM yang dikelola langsung oleh pemiliknya.
Kondisi tersebut membuat akses pasar, peningkatan kapasitas usaha, dan pemahaman terhadap mekanisme pengadaan menjadi aspek penting bagi keberlangsungan bisnis percetakan. Karena itu, keterlibatan pemerintah dan asosiasi diharapkan mampu membantu pelaku usaha memanfaatkan peluang pasar secara lebih luas.
Kehadiran LKPP dalam Munas XI PPGI diharapkan memberikan wawasan serta arahan strategis mengenai sistem pengadaan nasional. Dengan demikian, perusahaan percetakan dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pemerintah.
Penguatan kapasitas industri grafika juga dinilai memiliki arti penting bagi perekonomian nasional. Peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, dan pengembangan kemampuan usaha diharapkan dapat memperbesar kontribusi sektor percetakan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dukungan terhadap penguatan industri grafika juga disampaikan Kementerian Perindustrian. Citra Rapati menegaskan pentingnya penyusunan program kerja PPGI yang melibatkan berbagai pihak agar pengembangan industri dapat berjalan secara terarah.
“Kami dari Kementerian Perindustrian sangat mendukung menetapkan langkah-langkah program kerja ke depannya seperti apa. Kita harus berkolaborasi, bersinergi antara asosiasi, pelaku industri, akademisi, dan kami dari pemerintah,” ujar Citra.
Menurutnya, sinergi antara asosiasi, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah diperlukan untuk mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Dalam kesempatan itu, Citra juga menjelaskan adanya program insentif yang dapat mencapai maksimal 35 persen dari harga pembelian mesin. Program tersebut memiliki target anggaran Rp3,2 miliar, dengan nilai penggantian biaya atau reimbursement maksimal Rp1 miliar untuk setiap perusahaan di sektor agro.
Salah satu persyaratan yang disebutkan adalah nilai pembelian mesin minimal Rp300 juta. Program ini menyasar sektor hasil hutan dan perkebunan dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing industri.
Informasi mengenai program tersebut menjadi salah satu hal yang relevan bagi pelaku industri dalam merencanakan investasi peralatan dan modernisasi proses produksi. Namun, perusahaan tetap perlu memastikan kesesuaian sektor usaha serta persyaratan program sebelum mengajukan permohonan insentif.
Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, penyelenggaraan ALLPrint Indonesia 2026 memberikan kesempatan bagi pelaku industri grafika untuk melihat perkembangan teknologi secara langsung.
Pameran ini menjadi ruang bagi perusahaan percetakan untuk mengenal beragam mesin, peralatan, dan teknologi terbaru yang berpotensi mendukung efisiensi serta peningkatan kualitas produksi.
Kehadiran pameran juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjajaki kerja sama bisnis, memperluas jaringan, dan bertukar informasi dengan perusahaan maupun pelaku industri grafika dari berbagai daerah.
Di tengah perubahan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan industri percetakan. Investasi teknologi yang tepat, disertai peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dapat membantu perusahaan memperkuat efisiensi operasional dan daya saing.
Melalui Munas XI, PPGI diharapkan mampu merumuskan program kerja yang menjawab kebutuhan industri, terutama dalam memperluas akses pasar, memperkuat kapasitas UKM, dan mendorong pemanfaatan teknologi.
Kolaborasi yang berkelanjutan antara asosiasi, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha diharapkan menjadi landasan bagi perkembangan industri grafika yang lebih produktif dan kompetitif, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.
