Kebijakan Lartas Bahan Baku Buat Resah Pelaku Industri

Oleh : Ridwan | Jumat, 08 September 2017 - 08:48 WIB

Kebun Tembakau (Ist)
Kebun Tembakau (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk menerbitkan Lartas (Larangan dan Pembatasan) impor bahan baku industri. Kebijakan ini membuat resah pelaku industri.

Hal ini dikarenakan sejumlah komoditas bahan baku belum bisa sepenuhnya dipenuhi industri domestik. Adapun bilamana Lartas tersebut berhasil terbit maka industri nasional akan kesulitan untuk memperoleh bahan baku sehingga berdampak pada penurunan daya saing dan produktivitas industri

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Muhaimin Moeftie mengatakan, kebutuhan tembakau sebagai bahan baku industri rokok dalam negeri adalah lebih dari 300 ribu ton per tahun. Namun, produksi tembakau dalam negeri hanya mampu memasok sampai 200.000 ton per tahun, hal ini mengakibatkan industri rokok harus impor sekitar 100.000 ton per tahun.

"Larangan dan pembatasan (Lartas) impor bahan baku industri jangan sampai menjadi beban tambahan bagi industri," kats Muhaimin dalam siaran persnya di Jakarta (7/9/2017).

Menurutnya, kebijakan Lartas dinilai dapat menggangu keberlangsungan industri rokok nasional. "Ini akan menjadi beban tambahan buat kami dan mempengaruhi produksi kami," terangnya.

Disisi lain, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Hasan Aoni Azis menyampaikan bahwa industri dalam negeri telah mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Akar permasalahn terjadi karena produksi lokal belum bisa memenuhi kebutuha industri rokok.

"Pemerintah harus memperhatikan kemampuan produksi tembakau dalam negeri, terutama petani dalam pemenuhan kebutuhan industri. Selain itu, pemeritah harus mengedepankan reward bukan punish," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Atong Soekirman menyampaikan, persoalan pemenuhan bahan baku saat ini sedang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya menjamin tercapainya target pertumbuhan industri dalam negeri.

"Tidak semua bahan baku industri bisa dihasilkan di dalam negeri maka impor tidak bisa dihindari," kata Atong.

Ia meminta supaya Kementerian yang terkait dapat mengkordinasikan setiap rencana pembuatan aturan tata niaga ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Apalagi jika terkait raw material industri, tanpa dukungan bahan baku yang memadai hal ini akan berdampak pada penurunan daya saing industri," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kembalinya The Winner (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 22:00 WIB

Kembalinya The Winner Band

Meski industri musik belum menunjukan gairahnya, ini ditandai belum maraknya para musisi dan penyanyi meluncurkan karya-karyannya. Namun hal itu tidak membuat para musisi muda yang tergabung…

Konferensi pers RedDoorz buka peluang jelajahi Indonesia melalui program 'Tenaga Kerja Impian' di Jakarta, Kamis (22/8).(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 21:12 WIB

Buka Peluang Jelajahi Indonesia Melalui Program 'Tenaga Kerja Impian'

Tiga orang terpilih akan berkesempatan menjelajahi Indonesia selama tiga bulan dan mewujudkan mimpi menjadi travel influencer.

First Media Luncurkan First Warriors (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:05 WIB

Siapkan Atlet eSport Handal, First Media Hadirkan First Warriors Berhadiah Total Rp1,3 Miliar

Dalam upayanya membangun ekosistem eSports, First Media bersama dengan para mitranya menyelenggarakan First Warriors melalui kompetisi di enam kota besar, yaitu Jakarta, Medan, Batam, Surabaya,…

Ilustrasi ekonomi.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:01 WIB

Desas-desus Tentang Stimulus Fiskal Menguat

Kekhawatiran resesi dunia meningkat menyusul perpindahan dana dari ekuitas ke obligasi.

Narada melakukan literasi keuangan terhadap anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 19:47 WIB

Cetak Duta Investasi dan Ibu Cerdas Keuangan

Kelas tersebut dihadiri oleh 73 anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.