INDUSTRY.co.id - Mataram – Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah vakum selama tujuh tahun. Kembalinya bank daerah tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah di Mataram, Jumat (19/6/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro sekaligus Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan, Bank NTB Syariah kini menjadi lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional pada tahun 2026.
"Alhamdulillah, Bank NTB Syariah kembali diaktivasi sebagai penyalur KUR dan menjadi lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional pada 2026," kata Riza dalam keterangannya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku UMKM, sekaligus mendorong penguatan ekonomi daerah.
Riza menjelaskan pemerintah saat ini terus mengarahkan penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Beberapa sektor yang menjadi fokus di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif.
"Sektor-sektor produktif perlu terus diperkuat melalui dukungan pembiayaan. Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi daerah juga semakin besar," ujarnya.
Selain pembiayaan, Riza menilai pelaku UMKM juga membutuhkan dukungan lain seperti legalitas usaha, pendampingan, digitalisasi, akses pasar, hingga penguatan kemitraan dan rantai pasok.
"Pembiayaan adalah pemicu. Namun keberhasilan UMKM baru benar-benar dirasakan ketika didukung ekosistem yang kuat," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, yang mewakili Gubernur NTB menyebut, akses pembiayaan yang lebih luas dapat membuka peluang besar bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor pariwisata.
"Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB," kata Abul.
Ia menambahkan Pemprov NTB saat ini juga terus menggerakkan program pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan ekonomi desa melalui program Desa Berdaya.
Di sisi lain, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin mengungkapkan, pihaknya memperoleh alokasi KUR sebesar Rp40 miliar pada 2026.
Rinciannya, Rp30 miliar dialokasikan untuk pembiayaan UMKM, sedangkan Rp10 miliar diperuntukkan bagi pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong pertumbuhan sektor produktif dan membantu pengusaha UMKM berkembang secara berkelanjutan," ujar Nazaruddin.
Kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR diharapkan menjadi dorongan baru bagi pelaku usaha di NTB agar lebih mudah mengakses modal dan meningkatkan kapasitas bisnis hingga mampu menembus pasar nasional maupun global.