INDUSTRY.co.id - Jakarta, Papua Pegunungan merupakan wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Salah satu wilayah yang memiliki peran sentral dalam perkembangan Papua Pegunungan adalah Kabupaten Jayawijaya yang menjadi daerah induk dari berbagai pemekaran kabupaten di sekitarnya, seperti Tolikara, Puncak, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, hingga Lanny Jaya.
Dari Jayawijaya inilah, masyarakat mulai berkembang dan menyebar ke berbagai daerah. Meski kini tersebar, masyarakat masih memegang erat akar sejarah dan budaya mereka yang berasal dari Jayawijaya. Tak hanya sebagai pusat sejarah, Jayawijaya juga menjadi salah satu kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata unggulan di Papua.
“Yali Hubula”: Identitas Kultural Suku Yali
Salah satu suku asli yang mendiami wilayah Papua Pegunungan adalah suku Yali, yang terbagi ke dalam dua kabupaten, yakni Yalimo dan Yahukimo. Mereka menyebut diri mereka sebagai “Yali Hubula”, yang memiliki arti mendalam: Yali berarti manusia, sedangkan Mo berarti matahari – mencerminkan filosofi bahwa mereka adalah manusia dari arah matahari terbit.
Masyarakat Yali memegang teguh nilai-nilai turun-temurun, dan meskipun kini tersebar di berbagai wilayah, mereka tetap menjaga keterikatan emosional dan budaya dengan Jayawijaya sebagai tanah asal mereka.
Potensi dan Tantangan Pariwisata
Papua Pegunungan, termasuk Kabupaten Yalimo, memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Air terjun, pegunungan, dan lanskap yang masih alami menjadi daya tarik wisata yang belum banyak terjamah. Sayangnya, potensi besar ini masih belum dikelola secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran.
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan pariwisata adalah sumber daya manusia yang belum siap. Banyak masyarakat lokal yang belum memiliki kapasitas memadai untuk mengelola sektor ini secara profesional dan berkelanjutan. Padahal, jika dikelola dengan baik, pariwisata bisa menjadi penggerak ekonomi daerah.
Keamanan dan Persepsi yang Salah
Terkait keamanan, memang masih ada persepsi yang keliru dari luar tentang kondisi Papua, terutama soal gerakan separatis. Banyak yang menganggap keberadaan masyarakat tertentu sebagai bagian dari OPM (Organisasi Papua Merdeka), padahal pada dasarnya mereka hanya ingin bahagia dan hidup sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Konflik sering kali bukan berasal dari ideologi, tetapi lebih pada kecemburuan sosial dan ketimpangan pembangunan. Papua, yang kaya akan sumber daya alam, masih menyisakan pertanyaan besar: mengapa masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan?
Otonomi Khusus dan Harapan Masyarakat
Pemerintah pusat telah memberikan Otonomi Khusus (OTSUS) kepada Papua. Namun, menurut Nahor Nekwek, kekhususan dari OTSUS tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Banyak keputusan penting masih diambil di pusat, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat lokal.
Efisiensi anggaran yang memotong dana OTSUS juga menjadi pukulan tersendiri, sebab hal itu dinilai bertentangan dengan semangat undang-undang yang memberikan kekhususan kepada Papua. "Pemerintah daerah berharap adanya pelimpahan kewenangan yang lebih nyata agar mereka bisa lebih mandiri dalam mengelola daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," Ujar Nahor Nekwek yang kini menjabat sebagai Bupati Yalimo untuk keduakalinya saat ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kabupaten-kabupaten hasil pemekaran seperti Yalimo masih sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa menjadi andalan karena belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, para kepala daerah di Papua membahas tentang strategi mengatasi inflasi daerah dan penguatan PAD sebagai bagian dari kemandirian fiskal.
Papua bukan hanya tentang sumber daya alamnya, tetapi juga tentang manusia dan sejarahnya. Pemerintah diminta untuk benar-benar mendengar isi hati rakyat Papua, agar program-program pembangunan, termasuk OTSUS, bisa berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. "Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari laporan-laporan administratif, tetapi dari keberhasilan rakyat itu sendiri untuk hidup sejahtera dan bermartabat di tanah mereka sendiri," pungkas Nahor.
