Beberkan Dua Data Valid, Menperin Agus Patahkan Isu Ngawur dari Pihak Sebelah: RI Tidak Dalam Fase Deindustrialisasi

Oleh : Ridwan | Rabu, 07 Mei 2025 - 07:20 WIB

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) dengan tegas menyebut bahwa Indonesia tidak menglami fase deindustrialisasi atau kondisi sektor manufaktur tidak lagi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dapat terbantahkan dengan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional pada triwulan I-2025 sebesar 17,50 persen. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut membuktikan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi prime mover atau sebagai sektor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan juga daya saing ekspor nasional.

Selain itu, Bank Dunia (Wolrd Bank) juga melaporkan bahwa Manufacturing Value Added (MVA) atau nilai tambah manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai USD 255,96 miliar atau setara Rp4,26 kuadraliun (kurs Rp16.634). Angka tersebut mendorong Indonesia masuk ke posisi 12 besar negara manufaktur global.

Indonesia unggul jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti, Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari Indonesia. MVA Thailand berada di posisi ke-22 dengan nilai USD 128 miliar, sedangkan Vietnam di posisi ke-24 dengan nilai USD 102 miliar.

Dengan kedua data tersebut, Menperin Agus menyindir pihak-pihak (pengamat-red)yang terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara yang tengah mengalami deindustrialisasi.

“Dari dua saja, dari dua faktor saja, MVA dan share terhadap GDP, itu dengan mudah bisa dipatahkan bahwa Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi. Dengan mudah kita bisa patahkan,” tegas Menperin Agus di Jakarta (6/5).

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong agar diterbitkannya kebijakan-kebijakan yang mendukung sektor manufaktur nasional, sehingga daya saing industri dalam negeri terus meningkat.

“Pemerintah terus menerus bertekad atau sadar akan pentingnya menernitkan kebijakan-kebijakan strategis yang selalu pro-bisnis dan pro-investasi, yang juga untuk mendukung atau meningkatkan daya saing global dari industri nasional,” terangnya.