Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah 'Suntik Mati' Mafia Impor

Oleh : Ridwan | Selasa, 11 Maret 2025 - 14:55 WIB

Pakaian bekas impor
Pakaian bekas impor

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty mendesak kementerian/lembaga untuk segera mengambil tindakan bersama terkait penyelamatan industri dalam negeri, dengan makin meluasnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri akibat membanjirnya barang-barang impor.

“Ini harus segera ada tindakan bersama secara nasional, tidak boleh hanya Kementerian Perindustrian sendirian. Peraturan atau regulasinya dievaluasi dan dicabut kalau tidak pro kepada industri, Bea Cukai diawasi dengan benar, dan mafia-mafia impor yang bercokol lama bahkan seperti sudah mengakar disini harus diberantas,” tegas Evita Nursanty melalui keterangan resminya di Jakarta (11/3).

Menurut Ervita, membanjirnya barang-barang impor murah berdampak mematikan bagi industri dalam negeri, yang terakhir ini sektornya makin meluas bukan hanya tekstil tapi juga elektronik, alas kaki, bahkan diduga bisa merambah ke otomotif dan lainnya jika tidak ada tindakan kesegeraan.

“Industri kita ini tidak sedang baik-baik saja. Ini harus ada tindakan nyata misalnya terhadap mafia-mafia ini. Jika terpaksa harus berhadapan dengan penegakan hukum ya harus dilakukan. Kalau tidak salah kita punya Satgas Pengawasan Barang Impor, bagaimana kabarnya? Bila dianggap perlu Bapak Presiden bisa intervensi bikin tim mengawasi oknum-oknum yang 
bermain yang menganggu industri kita ini, apalagi kan bukan hanya impor tapi juga diganggu sama preman-preman,” terangnya.

Dari sisi peraturan, Evita dengan tegas mendesak agar Menteri Perdagangan (Mendag) untuk segera mencabut Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dan juga meminta Menteri Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat yang dinilai ikut merusak daya saing industri dalam negeri yang 
berdampak pada membanjirnya PHK terakhir ini.

Menurut Evita, dihapusnya syarat pertimbangan teknis (pertek) dalam proses impor, awalnya bertujuan untuk memperlancar arus barang, tapi hal itu justru mempermudah masuknya produk impor ke Indonesia dan mematikan industri di dalam negeri. 

"Peraturan itu juga membuat pelaku usaha sulit membedakan barang impor resmi atau impor illegal," ucap Ervita.

Begitu juga dengan PMK No 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, yang selama ini oleh pihak Kementerian Perindustrian juga sudah meminta adanya revisi karena diduga ikut membuat melemahnya industri karena banyak produk impor diduga dimasukkan ke kawasan berikat yang diorientasikan untuk pasar ekspor justru malah membanjiri pasar dalam negeri.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku mendukung perizinan impor diatur mengenai siapa saja yang diperbolehkan, siapa yang tidak. "Silakan Kementerian Perindustrian membuat aturannya terutama dalam kaitan mengurangi penggunaan produk luar," katanya.

Evita bahkan merasa aneh, kenapa setelah sekian lama terus disuarakan oleh industri maupun asosiasi industri,, dan masyarakat bahkan setelah terjadi PHK besar-besaran, Kemendag dan Kemenkeu termasuk Bea Cukai terkesan tidak juga serius menyikapi permasalahan yang dihadapi industri di dalam negeri. 

"Industri kita membutuhkan keberpihakan segera untuk mencegah kerusakan yang lebih massif," tegas Ervita.

Terkait oknum Bea Cukai dan mafia impor, selama ini banyak modus yang diduga digunakan untuk meloloskan barang dari luar negeri, sehingga diharapkan adanya upaya penegakan hukum yang tegas, dan berkelanjutan.

“Mafia-mafia seperti ini yang terbiasa melakukan kecurangan semacam ini harus ditindak tegas. Saya harapkan bisa saja bentuk tim investigasi ke lapangan, siapa yang bermain ini ditindak saja. Lha, ini nggak ada kapok-kapok-nya. Seluruh Indonesia sudah teriak-teriak eh barang impor terus saja membanjir. Ini kan aneh,” tutupnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi: Hanggar Maskapai Garuda Indonesia

Jumat, 28 Maret 2025 - 08:29 WIB

Serikat Karyawan Garuda Indonesia Sampaikan Sikap Internal Tetap Jamin Kelancaran Penerbangan di Lebaran

Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., yang terdiri dari Asosiasi Pilot Garuda (APG), Serikat Karyawan Garuda Indonesia (SEKARGA), dan Ikatan Awak Kabin Garuda…

Indibiz berangkatkan pelanggan setia dalam program mudik gratis bumn 2025.

Jumat, 28 Maret 2025 - 05:02 WIB

Indibiz Berangkatkan Pelanggan Setia dalam Program Mudik Gratis BUMN 2025

Indibiz kembali menghadirkan program mudik gratis bagi pelanggan setianya dalam rangka mendukung kelancaran perjalanan Lebaran 2025.

One Global Gallery

Kamis, 27 Maret 2025 - 22:35 WIB

Keren! Pasca Diakuisisi dari Crown Group, One Global Gallery Milik Iwan Sunito Catat Kinerja Gemilang

Setelah mengakuisisi dari Crown Group pada akhir tahun 2024 senilai Rp218 miliar, pusat perbelanjaan The Grand Eastlakes yang kini berganti nama menjadi One Global Galery menunjukan kinerja…

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau seluruh pengelola destinasi wisata untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan tempat wisata, hal tersebut disampaikan saat _doorstop_ setelah mengunjungi Jakarta Aquarium & Safari, Kamis (27/3/2025).

Kamis, 27 Maret 2025 - 21:43 WIB

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Imbau Pengelola Destinasi Wisata Patuhi Aturan Perizinan

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau seluruh pengelola destinasi wisata untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan pembangunan tempat wisata yang…

Under Secretary of State Kementerian Kesehatan Kamboja, HE Dr. Peas Muslim dan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Dr. Santo Darmosumarto (ketiga dan kelima dari kiri), bersama jajaran direksi Dexa Group dan Dynamic Group Kamboja

Kamis, 27 Maret 2025 - 21:40 WIB

25 Tahun Dedikasi Dexa Medica untuk Kesehatan di Kamboja: Hadirkan Obat-obatan Berkualitas Tinggi

Sejak tahun 2000, Dexa Medica telah menjadi bagian penting dalam peningkatan layanan kesehatan di Kamboja. Saat ini, Dexa Medica telah menghadirkan lebih dari 100 SKU produk farmasi terdaftar…