BPKH Bersinergi dengan PP Muhammadiyah, Kuatkan Pengelolaan Keuangan Haji yang Berkeadilan

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan kunjungan ke Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan dana haji agar semakin profesional, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat Islam di Indonesia.

Kepala BadanPelaksana BPKH Fadlul Imansyah didamping Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Harry Alexander dan Arief Mufraini diterima dengan hangat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir didampingi Bendahara Umum PP Muhammadiyah sekaligus Dirjen Haji dan Umroh Hilman Latief serta Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam pertemuan ini menyampaikan harapannya agar Muhammadiyah dapat memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan pengelolaan dana haji yang lebih profesional dan diterima baik oleh masyarakat serta para pemangku kebijakan. “Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta membawa manfaat yang nyata bagi umat Islam di Indonesia,” ujar Fadlul.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kunjungan ini dan menekankan pentingnya pengelolaan dana haji secara produktif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menyoroti perlunya kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder sehingga BPKH dapat terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan Haji yang lebih adil. “Selain untuk menciptakan ekosistem haji yang berkeadilan, penguatan sistem juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya umat Islam yang akan menitipkan dana haji mereka ke BPKH,” ujar Haedar.

BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola dana haji agar lebih profesional dan berkeadilan. Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi Islam seperti Muhammadiyah untuk memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan dana haji dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BPKH Dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2017 mengenai BPKH

BPKH melakukan pengelolaan keuangan haji dengan berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.