BPKH Perkuat Kolaborasi Dalam Pengelolaan Dana Haji dan Komitmen pada Pengembangan Pendidikan

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat, sektor pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan di berbagai sektor, termasuk industri, ekonomi, dan teknologi, menuntut pendidikan tinggi untuk beradaptasi guna menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan pasar kerja global. Kurikulum pendidikan kini perlu disesuaikan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan relevan yang sejalan dengan perkembangan tren industri.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dr. Mulyadi, S.E., M.M., M.Si., Akt., CA., CPMA., SAS., QIA, saat menjadi keynote speaker pada acara Internasional AppliedHE Xchange 2025 yang digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) di Bali, Senin (24/2). Dalam pidatonya, Mulyadi menyoroti peran penting sektor ekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara dengan ekosistem ekonomi syariah terbesar di dunia, tantangan ini semakin nyata.

“Sektor ekonomi syariah, termasuk keuangan dan perbankan Islam, terus tumbuh secara signifikan. Salah satu aspek penting dalam sektor ini adalah pengelolaan dana haji, yang berperan memastikan efisiensi dan keberlanjutan dana jamaah haji. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi di Indonesia perlu mempersiapkan lulusan dengan pemahaman mendalam tentang keuangan Islam, khususnya dalam pengelolaan dana haji,” tutur Mulyadi.

Saat ini, dana kelolaan BPKH telah mencapai angka Rp171 triliun dengan tren pertumbuhan yang positif. Untuk mendukung pengelolaan dana haji yang berkelanjutan, BPKH terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak melalui sejumlah inisiatif strategis. Beberapa di antaranya adalah kemitraan dengan universitas dan lembaga penelitian, yang bertujuan menggali strategi keuangan terbaik dalam pengelolaan dana haji. BPKH juga menyediakan program magang bagi mahasiswa guna memberikan pengalaman langsung dalam praktik keuangan Islam. Selain itu, komitmen BPKH dalam mendukung pendidikan ditunjukkan melalui program beasiswa yang mereka sediakan.

Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret, Profesor Fitria Rahmawati, menyatakan apresiasi tinggi atas kontribusi BPKH terhadap pengembangan pendidikan. “Program- program yang diinisiasi BPKH, seperti penelitian, magang, dan beasiswa, sangat membantu universitas dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantanganindustri, khususnya dalam bidang keuangan syariah,” ungkapnya.

Sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, BPKH, menurut Mulyadi, terbuka untuk berbagaibentuk kolaborasilainnya. “Kami mendorong masyarakat untuk mendaftar hajidengan keyakinan bahwadana mereka dikelola secara aman, sesuai prinsip syariah, dan memberikan manfaat luas bagi umat,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, BPKH menurut Mulyadi terbuka untuk berbagai bentuk kolaborasi, termasuk penelitian, program magang, dan beasiswa. Dengan inisiatif ini, BPKH berupaya untuk mendorong lebih banyak masyarakat untuk mendaftar hajidengan keyakinan bahwadana mereka dikelola secara aman, sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat yang luas bagi umat.

Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia

BPKH adalah lembaga yang melakukanpengelolaan Keuangan Haji. BPKH merupakan badanhukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BPKH Dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2017 mengenai BPKH

BPKH melakukan pengelolaan keuangan haji dengan berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.