Presiden Prabowo Diminta Layangkan Nota Protes Resmi ke Pemerintah Belanda Terkait Riset OCCRP

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 17 Januari 2025 - 05:53 WIB

Presiden Prabowo Subianto Didampingi Wakil Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Mengumumkan Susunan Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam. (Foto: Tangkapan YouTube BPMI)
Presiden Prabowo Subianto Didampingi Wakil Presiden Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Mengumumkan Susunan Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam. (Foto: Tangkapan YouTube BPMI)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melayangkan nota protes resmi kepada pemerintah Belanda terkait riset OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Pada akhir Desember 2024, OCCRP yang berbasis di Amsterdam merilis nama Jokowi sebagai salah satu finalis tokoh yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan paling korup di dunia.

Menurut R Haidar Alwi, Jokowi adalah presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui pemilu yang sah. Karenanya, pelecehan terhadap Jokowi adalah pelecehan terhadap negara, pemerintah dan mayoritas rakyat Indonesia.

"Dengan segala hormat saya memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Kementerian Luar Negeri melayangkan nota protes secara resmi kepada pemerintah Belanda terkait riset OCCRP. Hal itu demi menjaga harga diri dan kehormatan bangsa di mata dunia agar tidak mudah dilecehkan oleh siapa pun. Jika sekarang Jokowi, bukan tidak mungkin di masa depan OCCRP atau lembaga lainnya menyasar Presiden Prabowo Subianto," kata R Haidar Alwi, Kamis (16/1/2025) malam.

Setelah berhasil mengguncang Indonesia dengan kegaduhan yang ditimbulkannya, OCCRP kemudian mengakui tidak memiliki bukti Jokowi terlibat dalam korupsi. Mereka berdalih kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli menilai pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan lembaga antikorupsi, lembaga pemilihan umum dan lembaga peradilan.

R Haidar Alwi menjelaskan, kalau revisi UU KPK disebut melemahkan KPK, bukankah sudah banyak putusan MK yang memastikan bahwa UU tersebut tidak bermasalah. Lalu, kalau pencalonan Gibran sebagai cawapres disebut melemahkan lembaga pemilu dan peradilan, bukankah MK dalam putusannya sudah menyatakan bahwa pencalonan Gibran sah dan intervensi presiden tidak terbukti.

"Jadi, yang dijadikan dalih oleh OCCRP itu tidak lebih dari sekadar persepsi para ahli dan kelompok masyarakat sipil yang tidak taat konstitusi. Oleh karena tidak ada bukti, hanya berlandaskan persepsi melawan konstitusi, maka predikat negatif yang disematkan oleh OCCRP kepada Jokowi semata-mata usulan tanpa dasar," ungkap R Haidar Alwi.

OCCRP mengklaim nama-nama yang masuk nominasi dan perolehan suara diusulkan atau berasal dari para pembaca, jurnalis, dewan juri serta pihak lain dalam jaringan global OCCRP melalui Google Form. Metode pengumpulan data seperti itu dinilai rawan kecurangan.

"Satu orang satu akun mungkin bisa mengisi form berkali-kali. Andaikan satu akun dibatasi satu kali mengisi form, satu orang bisa membuat dan menggunakan banyak akun Google. Polling online tertentu juga bisa diakali dengan menghapus cache dan cookie. Pada tingkat lanjut, alamat IP bisa diakali dengan proxy. Itu beberapa bentuk potensi kecurangan yang dapat mengurangi keandalan data OCCRP," jelas R Haidar Alwi.

Dengan demikian, celah-celah tersebut berpeluang dimanfaatkan oleh lawan politik Jokowi dengan mengisi dan mengirimkan Google Form sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan perolehan suara yang cukup untuk masuk dalam nominasi finalis OCCRP.

"Sebelumnya, siapa yang tahu OCCRP? Saya yakin tidak banyak. Hanya kalangan terbatas. Teman-teman jurnalis ada yang mengisi? Karyawan Tempo partner OCCRP? Tempo saja mengaku terlambat tahu. Juri OCCRP? Cuma beberapa orang. Makanya pertanyaannya, siapa yang mengisi dan mengirimkan Google Form kepada OCCRP sampai Jokowi mendapatkan suara terbanyak ke-dua kalau bukan kecurangan lawan politik Jokowi? Tegas R Haidar Alwi.

Kejanggalan lainnya yakni pemenangnya justru tidak masuk dalam nominasi finalis. Padahal dalam sebuah ajang, lazimnya pemenang merupakan salah satu finalis yang mengantongi suara terbanyak.

Tidak masuknya nama Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dalam daftar tersebut juga patut menjadi perhatian. Netanyahu selama ini sering dikaitkan dengan berbagai tindakan kejahatan kemanusiaan, terutama terkait kebijakannya terhadap Palestina. Ia juga menghadapi sejumlah dakwaan pidana, termasuk kasus penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi dalam pengadilan domestik Israel.

"Netanyahu yang sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh Pengadilan Kriminal Internasional justru luput dari riset OCCRP. Sedangkan Jokowi yang tanpa vonis kejahatan malah masuk. Ini semakin menunjukkan kelemahan OCCRP dalam melakukan risetnya. Maka dari itu, OCCRP layak diprotes secara resmi, " pungkas R Haidar Alwi.

         

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jajaran CO- Founder Linktown saat menerima penghargaan di ajang Summarecon Anual Award

Minggu, 09 Februari 2025 - 15:40 WIB

Sukses Sabet Empat Penghargaan Bergengsi, Linktown Bidik Omzet Capai Rp3,5 Triliun di 2025

Linktown berasil meraih empat penghargaan dalam ajang Summarecon Annual Awards 2025 yang digelar di The Springs Club, Summarecon Serpong, Kamis 6 Februari 2025. Pada acara tahunan tersebut,…

BRI bersama petani Jagung

Minggu, 09 Februari 2025 - 11:13 WIB

Program BRI Menanam - Grow & Green di Tanjung Prepat Berau Berhasil Serap Karbon 2.987 CO2e (Kg) per tahun dan Dorong Ekonomi Masyarakat

Program BRI Menanam - Grow & Green di Tanjung Prepat Berau Berhasil Serap Karbon 2.987 CO2e (Kg) per tahun dan Dorong Ekonomi Masyarakat Berau – BRI terus memberikan kontribusi nyata dalam…

Raker Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi)

Minggu, 09 Februari 2025 - 10:55 WIB

Gelar Rakernas 2025. Forjukafi Dorong Optimalisasi Potensi Wakaf Melalui Digitalisasi

Potensi wakaf yang sangat besar, perlu terus dioptimalisasi dengan bermacam strategi, termasuk memanfaatkan teknologi digital.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat hadir di acara Appreciation Night MotoGP Mandalika dan Aquabike World Champions Danau Toba 2024 yang diselenggarakan ITDC di Plataran Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Minggu, 09 Februari 2025 - 10:12 WIB

Menpar Widiyanti Apresiasi Dukungan Stakeholder dalam MotoGP dan Aquabike 2024

Kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi bukti bahwa kerja sama yang solid mampu menghasilkan dampak positif nyata bagi industri pariwisata.

Caption: The Local Market.ID berhasil menampilkan kualitas dan keunggulan produk lokal Indonesia, Wamenekraf melihat potensi dan berharap bisa segera berkolaborasi.

Minggu, 09 Februari 2025 - 09:55 WIB

Wamenekraf Irene Ingin Berkolaborasi dengan The Local Market.ID untuk Mendorong Ekonomi UMKM

Wamenekraf Irene mengapresiasi pengembangan produk lokal di Indonesia yang semakin memperhatikan aspek sustainability. Dengan adanya The Local Market.ID, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk…