Gawat! Industri Galvanis Nasional Kritis Akibat Harga Gas PGN Selangit
Oleh : Ridwan | Selasa, 07 Januari 2025 - 14:22 WIB

Ilustrasi industri galvanis
INDUSTRY.co.id -Jakarta – PT Perusahan Gas Negara atau PGN kembali mengeluarkan surat edaran kepada pelaku industri pengguna gas bumi. Surat edaran tersebut dinilai akan membuat industri manufaktur semakin terjepit.
Berdasarkan surat resmi yang diterima Asosiasi Galvanis Indonesia (AGI), PGN menetapkan harga gas regasifikasi seharga USD 16,77 per MMBTU yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari – 31 Maret 2025.
Ketua Umum AGI, Harris Hendraka sangat menyayangkan pengaturan harga gas yang semena-mena oleh sepihak. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membahayakan untuk kelangsungan industri secara keseluruhan.
“Alangkah baiknya karena menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari pengusaha sampai dengan tenaga kerja, kenaikan harga gas harus didiskusikan dan disetujui oleh semua pemangku kepentingan,” kata Harris kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta (7/1).
Dirinya menegaskan bahwa harga gas yang luar biasa tinggi ini justru akan mematikan daya saing, dan pada akhirnya akan mematikan industri galvanizing di Tanah Air.
“Dengan kenaikan semena-mena oleh pihak penyalur, maka industri sebagai tulang punggung ekonomi nasional saya rasa akan sulit untuk mendukung program atau target pemerintahan Presiden Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto menyebut bahwa kebijakan harga gas regasifikasi yang terlalu tinggi sangat merugikan industri nasional, khususnya sektor keramik.
“Dengan adanya kebijakan harga gas regasifikasi tersebut artinya setiap pemekaian gas di atas alokasi gas industri tertentu (AGIT), industri dipaksa harus membayar lebih mahal sekitar 2,5 kali lipat dari ketetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD 6,5 per MMBTU,” jelas Edy.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan mengatakan, kebijakan harg gas regasifikasi yang sangat tinggi dapat langsung menjegal pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025, dan dimulainya pengeroposan manufaktur sebagai fondasi ekonomi menjelang target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2027.
“PGN selalu berdalih hanya sebagai penyalur. Selangitnya harga gas regasifikasi mengindikasikan atau seakan membuktikan pemerintah tidak berdaulat terhadap ketahanan energi bumi pertiwi, karena tersandera oleh ulah PGN,” tandas Yustinus.
Baca Juga
Jenny Margiano, Bos Baru BlueScope Indonesia
Garuda Yamato Steel Luncurkan Baja Tahan Gempa PLUS dengan Kekuatannya…
Mantap! Krakatau Steel Kirim Produk Pelat Baja Perdana Setelah Reaktivasi…
IISIA Kembali Gelar ISSEI 2025 Dorong Penerapan Industri Hijau di…
Unjuk Kemampuan di Vietnam, Kemenperin Bawa Industri Kabel RI Perluas…
Industri Hari Ini

Jumat, 18 April 2025 - 18:48 WIB
PropertyGuru Indonesia Property Awards 2025 Resmi Diluncurkan
PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-11 Diluncurkan dengan CEO & Leaders For yang Mendefinisikan Kembali Keunggulan Real Estate dan Tren Investasi.

Jumat, 18 April 2025 - 17:19 WIB
Dana Aman, Transaksi Non-tunai KJP Plus Lewat EDC Bank DKI Tetap Lancar
Jakarta – Bank DKI memastikan layanan transaksi non-tunai bagi penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap berjalan normal, khususnya untuk transaksi menggunakan mesin Electronic…

Jumat, 18 April 2025 - 16:58 WIB
Telkom Indonesia Dukung Pertumbuhan Bisnis Swasta Lewat Data Center NeutraDC Nxera Batam,
NeutraDC Nxera Batam merupakan bagian dari ekosistem data center Telkom Indonesia, setelah sebelumnya menghadirkan Hyperscale Data Center di Cikarang melalui anak perusahaan Telkom, yaitu PT…

Jumat, 18 April 2025 - 16:44 WIB
Investasi Rp 3 Triliun, Xerana Resort Segera Dibangun di Pantai Pengantap Sekotong Lombok
Dengan luas kawasan 21 Hektar rencana akan di bangun Xerana Resort yang memiliki 57 unit Luxury Villa Mewah dengan investasi sekitar Rp 3 Triliun di Pantai Pengantap, Sekotong, Lombok Barat,…

Jumat, 18 April 2025 - 16:25 WIB
Waduh Bahaya! Perang Tarif Diproyeksi Bakal Tumbangkan 1,2 Juta Pekerja
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan ada 1,2 juta pekerja di Tanah Air yang berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja…
Komentar Berita