Saatnya Bu Susi Fokus Urusi Garam

Oleh : Ridwan | Selasa, 08 Agustus 2017 - 13:19 WIB

Ilustrasi Tambak Garam
Ilustrasi Tambak Garam

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang selama ini kinclong dalam mengurus perikanan laut, khususnya pencurian ikan dari nelayan asing, kini diuji dengan kisruhnya pergaraman kita. Sayangnya, tidak ada yang bisa ditenggelamkan dalam urusan garam ini.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Abdul Halim mengatakan, buruknya kinerja di Instansi terkait pergaraman ini tidak berhasil mendorong produksi garam serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam.

Dia mengingatkan produksi garam pada 2016 hanya sebesar 118.056 ton atau setara 3,7 persen dari 3,2 juta ton yang menjadi target pemerintah pada 2016. "Agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah mesti memperbaiki kinerjanya di bidang pergaraman dan lebih mengedepankan semangat gotong-royong demi tercapainya target swasembada dan meningkatnya kesejahteraan 3 juta petambak garam di Indonesia," kata Abdul Halim di Jakarta (8/7/2017).

Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menjelaskan bahwa selama beberapa tahun ini kapasitas produksi garam nasional tidak menunjukan performa yang baik. Menurutnya itu merupakan suatu indikasi bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam untuk mengangkat hasil produksi garam lokal.

Dari situ aja sebetulnya sudah merupakan indikasi, mestinya dilakukan pembinaan petani garam ya oleh kementerian yang langsung terkait ya kementeriannya Bu Susi, karena turunannya ada disitu," kata Hermanto.

Sebelumnya Peneliti muda Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira mengatakan menurutnya pemerintah sebetulnya punya program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), untuk mendongkrak produktivitas petani untuk menghasilkan garam, namun sayangnya program ini belum memberikan hasil yang memuaskan.

"ini tapi nggak jalan, realisasi bantuan tidak pernah mencapai 100 persen, target produksi garam dari PUGAR hanya 51,4 persen dari target. Jadi programnya sudah ada tapi tidak serius diawasi pemerintah," ungkap Bhima.

Peristiwa langkanya garam ini menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah khususnya KKP agar kedepannya dapat mendorong petani garam, untuk memproduksi garam sesuai target. Persoalan yang simpel namun cukup membuat kalang kabut ini diharapkan tidak terjadi lagi ditahun-tahun berikutnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BCA Torehkan Prestasi Gemilang di Ajang CECT Sustainability Awards 2019

Jumat, 15 November 2019 - 15:00 WIB

BCA Torehkan Prestasi Gemilang di Ajang CECT Sustainability Awards 2019

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menorehkan prestasi atas keberhasilannya melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini penerapan strategi Corporate Social Responsibility (CSR) yang…

Lenovo Legion

Jumat, 15 November 2019 - 14:31 WIB

Juara Legion of Champions Seri 4 Siap Melaju diGrand Final Legion of Champions Bangkok

Lenovo Legion telah sukses menggelar kompetisi lokal final Legion of Champions Seri 4 (LoC IV) yang dilaksanakan di Mall Taman Anggrek – Jakarta pada tanggal 9 –10 November 2019. Kompetisi…

Bank Muamalat (Foto Ist)

Jumat, 15 November 2019 - 13:55 WIB

Peminat Bank Muamalat Wajib Tempatkan Dana Rekening Bersama

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati pemberitaan terkait Bank Muamalat, bahwa pada saat ini terdapat beberapa calon investor yang berminat dan sedang berproses untuk memperkuat…

diskusi Forum A1 bertajuk "Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur"

Jumat, 15 November 2019 - 13:39 WIB

Presiden Jokowi: Ketersediaan Infrastruktur Menjadi Pondasi Indonesia Menuju Negara Maju

Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi…

Industri hasil tembakau (IHT)

Jumat, 15 November 2019 - 13:30 WIB

Gabungan Pengusaha Rokok Malang Dukung Kemenperin Tolak Revisi PP 109/2012

Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) menegaskan menolak rencana revisi PP 109/102. Gaperoma mengaku tidak mendapatkan informasi secara resmi dari Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa…