Bukan Nikel, Menko Airlangga Endus 'Harta Karun' Baru Indonesia, Nilainya Capai Rp1.296 Triliun

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menghadapi kondisi geopolitik yang tengah dilingkupi ketidakpastian saat ini, Pemerintah terus berupaya menjaga konsistensi perekonomian nasional dengan mengoptimalkan berbagai mesin pertumbuhan, salah satunya hilirisasi. 

Dengan dukungan investasi berbagai pihak, hilirisasi nikel yang dilakukan Pemerintah telah mampu memberikan nilai ekonomi dengan capaian ekspor pada tahun 2023 lalu sebesar lebih dari USD 30 miliar.

Meski demikian, Pemerintah menilai bahwa dibutuhkan mesin pertumbuhan ekonomi baru seiring dengan tantangan perkembangan teknologi di masa mendatang, yakni melalui digitalisasi.

Menkoperekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan mesin baru pertumbuhan melalui ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai sebesar USD80 miliar atau Rp.1.296 trilun dan diproyeksikan akan terus meningkat. 

Mempertimbangkan potensi tersebut, diperlukan upaya dalam mendorong penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM)  yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri di masa mendatang.

“Jadi kalau kita bicara ekonomi digital, kita perlu punya SDM, karenanya kita perlu lebih banyak mahasiswa untuk diberi kesempatan belajar di Tsinghua, terutama dalam kondisi geopolitik dan tantangan Artificial Intelligence (AI) dan AI generatif saat ini. Saya rasa ini adalah saat yang tepat bahwa saat ini kita mempunyai fasilitas yang ada di Kura Kura Bali,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Breakfast Meeting bersama Chairperson Of Tsinghua University People’s Republic of China Prof. Qiu Yong, Sabtu (2/08).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menambahkan bahwa Indonesia juga tengah menargetkan untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang. 

Di saat itu, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar USD26.000, sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar USD9 triliun. 

Untuk itu, dibutuhkan pusat pendidikan yang berkualitas terutama di bidang inovasi dan teknologi, salah satunya melalui Tsinghua University.

Dengan memperhatikan urgensi tersebut, Menko Airlangga menuturkan perlu adanya penambahan kuota kesempatan belajar di Tsinghua University bagi mahasiswa Indonesia yang saat ini hanya sebesar 50 mahasiswa agar program tersebut dapat berjalan lebih inklusif, terlebih mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan terdapat proyeksi terjadinya bonus demografi pada beberapa tahun mendatang yang perlu untuk dioptimalisasi.

Lebih lanjut, terkait dengan digitalisasi tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa saat ini terdapat kebutuhan komoditas digital seperti semikonduktor. Dalam rangka mencukupi kebutuhan tersebut, perlu adanya SDM yang kompeten untuk melakukan desain microchip sehingga Menko Airlangga berharap dukungan untuk mendorong kemampuan SDM semikonduktor.

Adapun Indonesia sendiri menjadi basis untuk kendaraan listrik, sel bahan bakar, baterai, dan ke depan akan didorong untuk optimalisasi potensi semikonduktor. 

Untuk itu, ketersediaan SDM dan pusat pertukaran untuk pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pada bidang tersebut.

“Kita memerlukan sumber daya manusia. Maka dari itu, kami harap dukungan Tsinghua untuk mengembangkannya dan memperbolehkan pelajar dari Indonesia belajar di Tsinghua, atau sebaliknya pelatihan untuk para pelatih. Bukan untuk kursus singkat, tetapi untuk waktu-waktu tertentu di universitas. Jadi saya pikir itulah hal berikutnya yang ingin saya kerjakan,” pungkas Menko Airlangga.

Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga juga menyampaikan harapan untuk dapat mengupayakan Tiongkok sebagai mitra Indonesia untuk komoditas dan sektor strategis lainnya seperti minyak, juga dukungan teknologi, AI, perubahan iklim, carbon capture and storage, hingga memitigasi ketergantungan pada impor energi dan bahan bakar fosil.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Mantan Menteri Perdagangan periode 2004-2011, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, serta Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional.