Godok RUU EBET: Tangkis Emisi, Serap Peluang Nilai Ekonomi Karbon

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 21 November 2023 - 09:20 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif/ Foto: kementerian ESDM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif/ Foto: kementerian ESDM

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Pencapaian Indonesia menuju Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission/NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat masih dinilai realistis. Ambisi pemerintah pun mendongkrak porsi energi baru terbarukan atau EBT diproyeksikan bakal sesuai rencana seiring dukungan kejelasan regulasi serta sejumlah insentif pemikat.

Guna meyakinkan kepercayaan para investor energi bersih, pemerintah menginisasi usulan anyar adanya ketentuan nilai ekonomi karbon dalam Daftar Invetaris Masalah (DIM) pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Ide ini dilontarkan oleh pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kepada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

 

"Mengenai (mekanisme) perdagangan karbon pada Pasal 7B yang tadinya tidak ada dalam DIM sebagai usulan baru dari pemerintah," kata Arifin pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Senaya Jakarta, Senin (20/11).

Arifin menjabarkan, apabila beleid telah disepakati oleh pemerintah dan legislatif, badan usaha dapat memperoleh insentif dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) pada kegiatan pengusahaan energi baru dan energi terbarukan dan/atau kegiatan konservasi energi yang dilakukan oleh badan usaha.

Upaya pengurangan emisi GRK tersebut, sambung Arifin, dapat menjadi bagian dari mekanisme perdagangan karbon melalui perdagangan emisi, pengimbangan (offset) emisi GRK, pungutan atas karbon, dan mekanisme lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Kami ingin menambahkan kata mekansime perdagangan karbon," jelasnya.

Pemerintah sendiri menegaskan mekanisme perdagangan karbon harus mempertimbangkan aturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ketentuan ini bakal berlaku serupa bila ada kegiatan investasi pengembangan EBET dan/atau kegiatan konservasi energi sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari pendanaan luar negeri dalam kerangka kerja sama antarpemerintah. "Ini tambahan untuk pelengkap ketentuan nilai ekonomi karbon," jelasnya.

Karpet Merah TKDN

Pengembangan EBET yang masif di masa mendatang juga tengah meninjau penerapan konten lokal atau tingkat komponen kandungan dalam negeri (TKDN). Kendati begitu, langkah itu perlu memperhitungkan ketersediaan atau kemampuan produk dan potensi dalam negeri, harga energi baru/energi terbarukan yang tetap kompetitif, dan pemberian fleksibilitas sesuai sumber pendanaan energi baru/energi terbarukan.

"Ini adalah tambahan kami (pemerintah), mungkin perlu pendalaman lebih lanjut untuk tercapainya kesepakatan," ungkap Arifin.

Sebelumnya, pada Pasal 24/39 DIM RUU EBET, badan usaha yang mengusahakan energi baru dan energi terbarukan diharuskan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Produk dan potensi yang dimaksud meliputi tenaga kerja Indonesia, teknologi dalam negeri, bahan-bahan material dalam negeri, dan komponen dalam negeri lainnya terkait Energi Baru/Energi Terbarukan.

Dalam rancangan regulasi tersebut, pemerintah juga telah memberikan syarat ketat kepada badan usaha untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi jika ingin berinvetasi energi baru/energi terbarukan di Indonesia. Hal ini bertujuan demi meningkatkan pengembangan sumber daya manusia lokal.

Dalam raker tersebut, turut hadir mewakili unsur pemerintah selain Menteri ESDM adalah perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Kementerian ESDM)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama BSI Hery Gunardi (kanan kedua) bersama Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna (kanan pertama), Direktur Compliance Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi (kiri kedua) dan SVP Corporate Secretary & Communication BSI Wisnu Sunandar (kiri pertama) saat konferensi pers BSI International Expo di Sentosa Senayan Jakarta.

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:17 WIB

Wujudkan Komitmen Perkuat Ekosistem Halal Indonesia, BSI Gelar International Expo 2024

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) siap menggelar BSI International Expo 2024 yang akan diikuti lebih dari 270 tenant para pelaku usaha halal dalam dan luar negeri, serta potential buyer dari…

Press Conference Telapak

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:09 WIB

Sebut Tak Ada Pelanggaran HAM di Kawasan Konsesi Blok Tanamalia PTVI, Telapak Sampaikan Rekomendasi

Perkumpulan Telapak Indonesia (Telapak), sebuah perkumpulan aktivis LSM, praktisi bisnis, akademisi, afiliasi media, serta masyarakat adat, menyampaikan rekomendasi kepada tiga pihak yakni PT…

Peran Multidisiplin untuk Penanganan Cedera Olahraga Secara Komprehensif

Jumat, 14 Juni 2024 - 16:42 WIB

Peran Multidisiplin untuk Penanganan Cedera Olahraga Secara Komprehensif

Cedera olahraga seringkali menjadi kendala yang menghalangi para atlet dan olahragawan, bahkan sport enthusiast, untuk mencapai performa terbaiknya. Namun, dengan pendekatan penanganan yang…

Ritel modern (Ist)

Jumat, 14 Juni 2024 - 16:10 WIB

Kemenperin Beberkan Sulitnya Produk IKM Masuk Ritel Modern

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan permasalahan sulitnya produk-produk hasil produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) masuk ke ritel modern di Tanah Air.

Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto Terima CC Panglima US Indo-Pacom Bahas Kerja Sama Militer

Jumat, 14 Juni 2024 - 13:48 WIB

Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto Terima CC Panglima US Indo-Pacom Bahas Kerja Sama Militer

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima dari Courtesy Call (CC) Commanding General United States Army Pacific,Jenderal Samuel J. Paparo, yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan pertamanya…