Industri Mamin Berharap BPJPH Permudah Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Oleh : Hariyanto | Rabu, 19 Juli 2017 - 17:16 WIB

Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)
Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)

INDUSTRY.co.id , Jakarta - Industri Makanan dan Minuman berharap Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) yang saat ini masih terus digodok pemerintah mengedepankan sisi transparansi dan kemudahan dalam pengurusan proses pengajuan sertifikasi halal oleh industri.

"Tentu BPJPH sebagai lembaga pemerintah harus mendorong efisiensi, sertifikasi halal yang merupakan nilai tambah dalam persaingan global. Namun tidak menjadi beban baru bagi daya saing industri Indonesia," tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman, Rabu (19/7/2017).

Selain transparansi, Ia juga mengharapkan lebih ditingkatkan lagi kecepatan pelayanan agar tidak ada persepsi badan baru ini sama dengan yang sebelumnya mengurus sertifikasi halal.

Di sisi lain Gapmmi juga berharap, agar penerapan sertifikasi halal tidak bersifat mandatory alias voluntary saja. Bukan untuk semua produk dan jasa. Adhi mengatakan, di Arab Saudi saja, sertifikasi halal juga tidak mandatory.

"BPJPH memikirkan mandatory halal bukan untuk semua produk dan jasa namun bagi yang menyatakan produk/jasanya halal," kata Adhi.

Persepsi pengurusan sertifikasi halal yang harus mengantre dan berbelit, diharapkan juga bisa ditepis lembaga BPJPH sehingga industri bisa yakin untuk terlibat mengurus sertifikasi.

Menurut Adhi, dari sisi kecepatan dan waktu, memang relatif karena akan bergantung kesiapan perusahaan sendiri. Yang penting, batasan waktu pengurusan sampai keluar sertifikasi, harus juga merujuk undang-undang, sehingga tidak ada kesan bertele-tele dan lambat. "Di UU baru sudah ada batasan waktunya," tegas Adhi.

Ia menilai, BPJPH juga harus memperhatikan para pengusaha skala kecil menengah agar juga bisa mengurus sertifikasi halal dengan mudah dan murah karena bisa menjadi nilai lebih bagi produk jasa yang diberikan ke konsumen. Adhi juga mengingatkan, sertifikasi semata selembar kertas yang lebih penting lagi kepastian bagi pengusaha dan industri.

"Bantuan ke UKM tidak sekadar sertifikasi. Karena sertifikat hanya selembar kertas. Yang penting bagaimana sertifikat jaminan halal dilaksanakan sehingga jaminan halal bisa dipastikan," tegas Adhi.

Adhi menambahkan, industri makanan dan minuman sangat mendukung jaminan produk halal. Menurutnya, potensi pasar halal sangat besar namun harus dibedakan antara potensi pasar dengan kewajiban halal. Ia menambahkan, yang perlu dibangun bersama adalah bagaimana jaminan halal itu berlaku dari hulu sampai hilir.

Seperti diketahui, saat ini ketentuan wajib bersertifikat dilakukan bertahap, yaitu sebanyak tiga tahap terhitung mulai 1 November 2016 hingga tahun 2019. Kewajiban bersertifikat halal pada tahun pertama dilakukan pada produk berupa barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan minuman.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

TACO dan Senayan City Luncurkan Pameran Karya Kita

Minggu, 18 Agustus 2019 - 13:19 WIB

TACO dan Senayan City Luncurkan Pameran Karya Kita

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bahan bangunan khususnya produk-produk interior, bekerjasama dengan Senayan City menghadirkan KARYA KITA dengan tema Mosaic of Diversity. Didukung oleh…

Daerah Irigasi Lakitan Sumsel

Minggu, 18 Agustus 2019 - 12:16 WIB

Kementerian PUPR Bangun Saluran Irigasi Primer 3,5 Km dan Sekunder 25 Km di Sumatera Selatan

Luasan DI Air Lakitan akan bertambah 2.590 hektar untuk memenuhi luas layanan 9.697 hektare.

Hunian Sementara atau Huntara

Minggu, 18 Agustus 2019 - 12:10 WIB

786 Bilik Huntara Tersisa Segera Dihuni Warga Terdampak Bencana di Palu, Sigi dan Donggala

Jakarta - Kementerian PUPR membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 699 unit yang terdiri dari 8.388 bilik di 72 lokasi di Palu, Sigi dan Donggala. Pembangunan huntara bertujuan agar warga…

Ribuan Warga Namale Ramaikan Gelaran Jalan Sehat BUMN Untuk Negeri di Pulau Buru

Minggu, 18 Agustus 2019 - 12:05 WIB

Ribuan Warga Namlea Ramaikan Gelaran Jalan Sehat BUMN Untuk Negeri di Pulau Buru

Ribuan warga kota Namlea tumpah ruah untuk mengikuti gelaran jalan sehat BUMN Hadir untuk Negeri dalam rangka memperingati HUT ke-74 Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero)…

Pegadaian Peringati Kemerdekaan RI ke-74 di Pulau Buru

Minggu, 18 Agustus 2019 - 11:54 WIB

Pegadaian Peringati Kemerdekaan RI ke-74 di Pulau Buru

Di hari kemerdekaan ini Pegadaian memberikan bantuan dana CSR dan Bina Lingkungan senilai Rp1,7 miliar di Kabupaten Buru, sebagai rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di 34 Provinsi di…