Sandiaga Uno: Tarif Parkir Mahal jadi 'Biang Kerok' Sepinya Kunjungan Wisatawan ke Yogyakarta

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kunjungan wisatawan di Yogyakarta pada periode libur Lebaran 2023 tak seramai tahun lalu. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah meningkatnya tarif parkir di Yogyakarta.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno angkat bicara mengenai keluhan para wisatawan tentang tarif parkir naik lima kali lipat di Yogyakarta dan sempat viral di media sosial.

Menurut Sandiaga Uno, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Yogyakarta mengenai tarif parkir kendaraan yang naik lima kali lipat pada masa Hari Raya Idulfitri 1444.

"Jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta dikabarkan menurun (salah satu faktornya akibat polemik tarif parkir), ini lagi kita cek ya karena belum terkonfirmasi," kata Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi yang digelar secara hybrid pada Selasa (2/5).

Dirinya menjelaskan bahwa jika tarif parkir yang naik lima kali lipat tersebut sudah menjadi kebijakan Pemda DI Yogyakarta, maka sebaiknya dilakukan sosialisasi terlebih dulu, sehingga wisatawan tidak kaget dan menjadi keluhan selama berwisata ke Yogyakarta.

"Jadi saya minta soal tarif parkir ini dilakukan sosialisasi yang baik lebih dulu," terangnya.

Sandiaga Uno juga angkat bicara perihal pungutan liar (pungli) yang masih marak dilakukan di beberapa destinasi wisata di masa libur Lebaran 2023. 

"Hal ini berulang kali terjadi dan digitalnya akan ada. Saya sangat yakin bahwa untuk mendapatkan rekomendasi bagi kunjungan wisatawan berikutnya orang akan berpikir dua kali," katanya.

"Saya titip pesan yang sangat tegas bahwa instruksi saya agar pengelola wisata ini mengawasi dan menindak tegas yang melanggar kesepakatan ini. Tentunya harus ada sanksi," tambah Menparekraf.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata untuk menyerukan kepada pengelola-pengelola wisata yang nakal untuk mendapatkan sanksi. 

"Yang sampai paling beratnya itu adalah pencabutan izin dalam beroperasi," katanya.

"Kami menyadari ini adalah tahun pertama kita selesai dari PPKM tapi bukan artinya kita meningkatkan biaya yang sangat tinggi, masyarakat mengeluhkan biaya tiket mahal, biaya hidup yang tidak terjangkau. Kita harus lebih berempati dan masukan-masukan ini terus kita olah," tutup Sandi.