Komitmen Kerja Sama Perpajakan Internasional Sangat Penting

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, komitmen kerja sama perpajakan di tingkat internasional sangat penting untuk mencegah penghindaran pajak baik korporasi besar maupun para pengusaha kaya.

"Penghindaran pajak harus ditekan dan ini bukan perjuangan satu negara saja karena merupakan perjuangan bersama," kata Sri Mulyani saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi Bersama IMF-Indonesia di Jakarta, Rabu (12/7/2017)

Konferensi bersama ini bertema "International Taxation in Asia: Issues and The Way Forward", dihadiri para pemangku kepentingan, pejabat tinggi di Asia, serta ahli perpajakan internasional.

Sri Mulyani mengatakan, komitmen kerja sama internasional ini telah dikuatkan melalui penerapan pertukaran informasi data secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEOI) yang akan diikuti oleh Indonesia pada 2018.

"Kerja sama perpajakan sangat kritis untuk dilakukan. Indonesia percaya bahwa cara untuk mengurangi praktik penghindaran pajak adalah dengan menerapkan BEPS 'action plan' dan AEOI secara konsisten," katanya seperti dilansir Antara.

Menurut dia, kerja sama perpajakan ini sangat krusial karena dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi saat ini upaya penghindaran pajak dengan pengalihan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak masih terjadi.

"Era globalisasi berarti kita membutuhkan peraturan yang baru dan komitmen untuk menjawab tantangan ini. Karena 'tax planning' yang agresif saat ini menjadi hal biasa dilakukan perusahaan multinasional," ujar Sri Mulyani.

Padahal, tambah dia, penerimaan dari sektor pajak menjadi salah satu instrumen untuk memberikan rasa keadilan dan dapat menyejahterakan masyarakat kurang mampu agar tingkat ketimpangan makin berkurang.

"Kita harus menekan imbas buruk dari pihak-pihak yang tidak mau membayar pajak, karena kalau mereka tidak membayar, penerimaan melambat, padahal kita harus membiayai infrastruktur sosial yang penting bagi pembangunan ekonomi," katanya.

Sri Mulyani mengajak negara-negara yang belum menerapkan BEPS Action Plan dan AEOI untuk mulai mempertimbangkan penggunaan instrumen ini guna menciptakan kesempatan (playing field) yang lebih adil dan seimbang.

Terkait pembenahan sektor perpajakan dalam negeri, Sri Mulyani memastikan otoritas pajak Indonesia secara konsisten akan melakukan reformasi dalam bidang perpajakan agar basis pajak makin meningkat dan kesadaran masyarakat terhadap pajak makin tumbuh.

Konferensi perpajakan internasional ini merupakan forum bagi para pembuat kebijakan untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang terkait dengan mobilisasi sumber daya domestik guna penguatan sistem perpajakan, BEPS Action Plan, AEOI dan insentif perpajakan.

Pertemuan ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia 2018 yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada Oktober 2018.