Ungguli China hingga AS, Menperin Agus: Industri Manufaktur RI Kian Ekspansif

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Deru mesin sektor industri pengolahan nonmigas di tanah air masih berjalan baik pada awal tahun. Geliat positif ini tercermin dari hasil survei S&P Global yang melaporkan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Januari 2023 sebesar 51,3 atau dalam tahap ekspansif karena berada di atas level 50,0.

PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2023 ini naik dibanding bulan Desember 2022 yang berada di angka 50,9. 

"Kinerja gemilang ini sejalan dengan hasil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2023 yang telah kami rilis sebelumnya, dengan menunjukkan posisi 51,54 atau meningkat dibandingkan IKI Desember 2022 yang berada di level 50,9," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (1/2).

Menperin menjelaskan, lonjakan PMI manufaktur Indonesia tersebut lantaran kenaikan tingkat output dan permintaan baru. 

"Artinya, para pelaku industri masih optimistis dan merespons secara positif terhadap sejumlah kebijakan dan kondisi ekonomi nasional, sehingga mereka memperluas aktivitas untuk produksi dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor," paparnya.

Agus menyampaikan dirinya bersyukur karena kondisi ekonomi nasional semakin pulih. Hal ini seiring dengan upaya percepatan pengendalian pandemi Covid-19. 

“Kita bisa mengakselerasi pengendalian Covid-19 dengan baik, dan akhir tahun 2022 PPKM sudah dicabut," tuturnya.

Untuk itu, Menperin memberikan apresiasi kepada para pelaku industri manufaktur di tanah air yang semakin bergeliat. 

"Apalagi tekanan global dari sisi ekonomi mulai mereda. Seperti yang Bapak Presiden sampaikan, bukan berarti resesi tidak terjadi, bisa saja belum. Jadi, kita memang harus tetap optimis, tetapi harus waspada," imbuhnya.

Agus menyatakan, kebijakan hilirisasi industri menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah konsisten menjalankan industrialisasi secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Inilah yang akan mendorong lompatan negara berkembang menjadi negara maju. 

"Jadi, agar bisa menjadi negara maju, kita tidak boleh takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita," ujarnya.

Dampak positif hilirisasi sudah terbukti pada sektor minerba, misalnya nilai ekspor bahan mentah nikel asal Indonesia meningkat dari Rp17 triliun menjadi Rp450 triliun pada tahun 2022 yang merupakan ekspor dalam bentuk produk olahan nikel. 

"Artinya, ada kenaikan nilai tambah yang sangat besar sekali karena efek dari hilirisasi," jelas Agus.

Pemerintah juga secara bertahap akan menghentikan ekspor bahan mentah yang memiliki potensi bisa dikembangkan di Indonesia. 

"Setelah setop ekspor nikel, pemerintah juga akan bertahap untuk setop ekspor bauksit, kemudian nanti setop timah. Sebab, dengan menghasilkan produk jadinya, nilai tambah bisa naik ratusan kali lipat," tandasnya.

Di samping itu, proyeksi dampak dari hilirisasi minerba dan migas itu akan menambah PDB nasional sebesar USD699 miliar serta lapangan kerja yang akan terbuka mencapai 8,8 juta. 

"Ini sebuah dampak yang sangat besar sekali, membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Selain itu, kita menargetkan PDB di tahun 2045 sebesar USD9-USD11 triliun, jadi negara maju kita. Tetapi kita harus konsisten untuk menjalankan hilirisai ini. Jangan takut, dan kawal terus," tegasnya.

Terkait capaian PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2023, Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence Jingyi Pan mengatakan, PMI manufaktur Indonesia pada awal tahun ini menunjukkan menunjukkan perbaikan. 

Tercatat, baik output maupun permintaan baru mengalami kenaikan pada bulan Januari 2023 pada laju tercepat selama tiga bulan dengan pertumbuhan secara fraksional lebih baik dari segi penjualan.

“Ekspansi produk diperkuat oleh penjualan yang lebih baik yang merupakan pertanda positif untuk sektor," ujar Jingyi.

PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2023 mampu melampaui PMI manufaktur ASEAN (51,0), Malaysia (46,5), Vietnam (47,4), dan Myanmar (49,6). Serta lebih tinggi dari Korea Selatan (48,5), Jepang (48,9), Taiwan (44,3), China (49,2), Uni Eropa (48,8) dan Amerika Serikat (46,8).