Hipmi Minta Pemeritah Perbaiki Iklim Industri dan Bisnis Guna Menekan kenaikan Impor

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk memperbaiki iklim industri dan iklim bisnis agar tren kenaikan impor berbagai barang bisa ditekan. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia hanya surplus USD 474 juta pada Mei 2017. Ini merupakan surplus terendah dalam setahun terakhir karena lonjakan impor, khususnya impor nonmigas.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengungkapkan, tren lonjakan impor dalam jangka panjang tentu tidak positif, karena ujungnya memukul industri dan merugikan pengusaha nasional.

"Indonesia saat ini terjebak dalam pluktokrasi dibarengi oleh pencari rente. Ditambah lagi ada fenomena kleptokrasi, tak heran fundamental ekonomi kita semakin lemah. Ini diperparah dengan sistem ekonomi politik yang  sangat liberal dan tidak menciptakan  meritokrasi," ungkap Anggawira melalui keterangan tertulisnya di Jakarta (10/7/2017).

Ia menambahkan, problem kebijkan impor ini sebenarnya sudah  sangat terasa dari masa pemerintahan SBY. Kenaikan impor, memberi pesan, bahwa pemerintah terkesan mau gampang saja.

 "Kalau pun impor, seharusnya barang yang diimpor pun dicek terlebih dahulu apakah memang dibutuhkan dan juga apakah produksnya sesuai dengan standar di Indonesia," terangnya.

Lebih lanjut, Angga menjelaskan, di era pemerintah sekarang ini pun, impor selalu jadi pilihan ketimbang mendorong industri dalam negeri. Sebagai pengusaha, ia juga menilai ada situasi yang kurang pas. BUMN yang harusnya bersinergi dengan swasta, menjadi motor penggerak ekonomi, justru masuk ke wilayah  yang dilakukan swasta.

Di sisi lain, ia mewanti-wanti, jika semua pintu impor dibuka, maka tentu saja ada dampak buruk yang tak terelakkan yakni industri dalam negeri tidak berkembang. "Ibaratnya, jika impor makin besar, ibarat perahu yang sudah mau karam. Agar tak terjadi, harus benar-banar dipilih dan tentukan komoditas strategis nasional," ucapnya.

Menurut Anggawira, perlu ada perbaikan dari sisi suplai chain atau rantai pasok agar berbagai produk di Indonesia, seperti komoditi pangan, bisa terdistribusi merata sehingga impor-impor pangan bisa dihindari.

Ia berharap BUMN bisa bekerjasama dengan swasta tidak hanya bersinergi sesama BUMN saja.  Jangan ada kesan, di tengah situasi ekonomi masih sulit, justru swasta ditinggalkan. "Problem utamanya bukan produksi tapi suplai chain, sdh ada best practice yang ada tinggal dimodifikasi. Benahi juga tata kelola distribusi barang. Tentu saja, konsistensi kebijakan juga diperlukan," pungkas Angga.