INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen agar daerahnya bisa sejajar dengan daerah lain dalam bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur pun dikebut termasuk tiga pelabuhan yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo.
Sebagai provinsi termuda di Indonesia, wajar bila Provinsi Maluku Utara yang merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia cukup tertinggal dalam bidang ekonomi dibanding provinsi lain di Indonesia, terutama dengan provinsi yang berada di Jawa dan Sumetara. Ketersediaan infrastruktur yang belum mencukupi salah satu penyebabnya.
Sadar dengan kondisi tersebut Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya mengejar ketertinggalan dengan memacu pembangunan infrastruktur. Selain itu akses dengan daerah lain termasuk dalam pergaulan dunia pun terus dibuka. Hal itu diungkapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba saat membuka The 1st North Maluku International Business Forum 2017 beberapa waktu lalu. "Saya ingin agar kita keluar. Jangan hanya berkutat pada proyek di Maluku Utara saja. Kenalilah model bisnis dari negara luar," ujar Abdul Gani, melalui siaran pers.
Pada The 1st North Maluku International Business Forum negara-negara yang mengirimkan delegasinya adalah Australia, Malaysia, Singapura dan Yordania. Abdul Gani menyebut potensi Maluku Utara masih cukup besar terutama di sektor kelautan. 73 persen wilayah Maluku Utara adalah laut. Sehingga potensi ekonomi dari kelautan dan perikanan masih sangat besar.
Kadis Perindag Provinsi Maluku Utara yang juga Ketua Panitia Eksekutif The 1st North Maluku International Business Forum, Asrul Gailea menambahkan Maluku Utara memiliki sejarah perdagangan rempah. Sehingga hubungan dengan dunia luar harus terbuka.
Saat ini, papar Asrul, banyak produk-produk Maluku Utara langsung diekspor tanpa harus melalui pelabuhan singgah di Makassar atau Singapura. Kelebihan ini membuat peluang ekspor produk Maluku Utara semakin besar. Namun, ia mengakui saat ini jalur pelabuhan belum terintegrasi. "Kita targetkan punya pelabuhan terpusat sehingga bisa membesarkan ekonomi Malut. Termasuk kita harus pusatkan satu Bandara Internasional," kata Asrul.
Pada 1st North Maluku International Business Forum, papar Asrul, Maluku Utara menawarkan beberapa produk unggulan seperti perikanan, perkebunan, kehutanan dan wisata. "Sementara delegasi yang datang melihat infrastruktur, kehutanan dan bidang kesehatan," kata dia.
Potensi kemaritiman yang belum tergali maksimal lantaran masih kurangnya sarana infrastrukutur penunjang juga menggerakan pemerintah pusat untuk membangun tiga pelabuhan di Maluku Utara, yakni Pelabuhan Tapaleo, Bicoli, dan Wayabula. Tiga pelabuhan tersebut kini telah rampung dan resmi beroperasi. Presiden Joko Widodo yang langsung meresmikan pengoperasian tiga pelabuhan tersebut pada, Mei 2017 lalu.
Peresmian tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangun aksesibilitas transportasi di wilayah terpencil, terluar, terdalam (3T) Indonesia sesuai komitmen yang telah dicantumkan dalam program Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK.
Saat melakukan peresmian, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani di Pelabuhan Tapaleo, yang terletak di Desa Tapeleo, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Presiden menjelaskan, Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu wilayah yang menjadi prioritas untuk pembangunan insfrastruktur pelabuhan. "Negara kita, negara besar. Ada 17 ribu pulau. Tetapi baru sebagian kecil yang memiliki pelabuhan. Oleh karena itu, di sini termasuk yang kami berikan prioritas. Alhamdulilah dalam tiga tahun pembangunan ketiga pelabuhan (Tapaelo, Bicoli, dan Wayabula) selesai," kata Kepala Negara dalam pernyataan resminya.
Lebih jauh, Pelabuhan Tapaleo ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal. Pembangunan Pelabuhan Tapaleo dilaksanakan mulai 2014-2015 dengan total anggaran Rp 34,7 miliar. Dengan spesifikasi, dermaga tipe finger sepanjang 56 meter, kedalaman 5 meter hingga 14 meter untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran 1.000 DWT, trestle sepanjang 58 meter, serta fasilitas daratan berupa lapangan penumpukan seluas 420 meter persegi, gudang seluas 375 meter persegi (m2), dan terminal penumpang seluas 112,5 m2.
Sedangkan Pelabuhan Bicoli ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional. Pembangunan Pelabuhan Bicoli dilaksanakan mulai tahun 2014 -2016 dengan total anggaran Rp 56,2 miliar. Dengan spesifikasi, dermaga tipe finger sepanjang 93 meter dengan kedalaman 5 meter hingga 6 meter untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran 1.000 DWT, trestle sepanjang 118 meter, causeway sepanjang 50 meter, serta fasilitas daratan berupa lapangan penumpukan seluas 777 m2, gudang seluas 375 m2, dan, terminal penumpang seluas 112,5 m2.
Kemudian, Pelabuhan Wayabula ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul. Pembangunan Pelabuhan Wayabula dilaksanakan mulai tahun 2010-2016 dengan total anggaran Rp 59,5 miliar. Dengan spesifikasi, dermaga sepanjang 70 meter dan kedalaman 6 meter untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran 1.000 DWT, trestle sepanjang 90 meter, causeway sepanjang72 meter, serta fasilitas daratan berupa kantor pelabuhan seluas 150 m2, gudang seluas 150 m2, dan terminal penumpang seluas 250 m2.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta kepada Menhub, agar menambah frekuensi kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Maluku Utara ini, termasuk di Pelabuhan Tapaleo.
"Saya minta agar frekuensi kapal yang datang ke Tapaleo lebih banyak. Sekarang kan dua minggu sekali. Kalau bisa tambah jadi seminggu sekali. Kalau bisa sehari sekali. Kenginan harus seperti itu. Harus lebih baik dan baik lagi," ungkap Presiden yang disambut tepuk tangan warga.
OPERASIONAL KAPAL FERY
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini pelabuhan Tapaleo baru disinggahi kapal perintis dan kapal fery dengan frekuensi masing-masing dua kali sebulan. Menhub mengungkapkan telah berdiskusi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan frekuensi kapal.
"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kami untuk meningkatkan frekuensi kapal di Pelabuhan Tapaleo dan dua pelabuhan lainnya. Kami sudah diskusi dengan pemda dan bupati," ujar Budi.
Menhub juga mengungkapkan, Pelabuhan Tapaleo dibangun selama tiga tahun, mulai dari tahun 2014 hingga 2017. Dengan kedalaman kolam pelabuhan hingga 15 Lws yang mampu disinggahi kapal berkapasitas 1.000 DWT. Demikian pula dengan dua pelabuhan lainnya yaitu Pelabuhan Bicoli di Kabupaten Halmahera Timur, dan Pelabuhan Wayabula di Kabupaten Morotai yang memiliki kapasitas yang sama.
Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani mengungkapkan rasa bahagianya atas kedatangan Presiden ke Desa Tepelo, Halmahera Tengah untuk meresmikan Pelabuhan Tapaleo. "Alhamdulillah, desa ini bisa dikunjungi. Lebih dari 60 tahun yang lalu Presien RI yang pertama tiba di sini. Pak Jokowi menjadi presiden kedua setelah Bung Karno yang menginjakkan kaki di sini," ungkap Abdul Gani.
Dia menuturkan, keberadaan pelabuhan sangat penting bagi masyarakat Maluku Utara khususnya di Tapaleo dikarenakan masih belum tersambungnya akses jalan darat dan belum adanya akses transportasi udara. "Pelabuhan ini sangat penting yang merupakan bagian dari program tol laut yang dicanangkan pemerintah," pungkas Gubernur Provinsi Maluku Utara tersebut. (Arya Mandala)
