Implementasi SPBE Perwujudan Pemerintahan yang Adaptif

Oleh : Wiyanto | Kamis, 01 Desember 2022 - 11:23 WIB

pemerintah telah menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Arsitektur SPBE Nasional.
pemerintah telah menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Arsitektur SPBE Nasional.

INDUSTRY.co.id-Jakarta – Sejalan dengan modernisasi atau proses keterbukaan terhadap perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang lebih memberikan dampak positif terhadap kehidupan, konsep pemerintahan di masa depan (Future Governance atau Governance 5.0) dituntut untuk lebih memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan industri, demi terciptanya inovasi-inovasi yang berdampak.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia pun terus berbenah diri seperti yang tercermin dalam arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi yang bertujuan mewujudkan birokrasi masa depan yang berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita ini adalah dengan dikeluarkannnya Perpres No. 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pemerintah Indonesia tengah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Berbicara dalam forum SPBE 2022, Cahyono Tri Birowo selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, mengatakan “Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam digitalisasi administrasi pemerintahan, terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, yaitu: perubahan lingkungan global yang sulit diprediksi sehingga menuntut birokrasi bekerja secara agile, adaptive, dan cepat; kebutuhan digitalisasi di seluruh sektor untuk membawa RI menjadi negara maju (4 besar kekuatan ekonomi dunia); serta tuntutan masyarakat akan kecepatan dan kemudahan pelayanan publik.”

Dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta peningkatan daya saing digital Indonesia, pemerintah pun perlu mempercepat strategi penerapan Layanan Digital Nasional yang terpadu. Oleh karena itu, pemerintah telah menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Arsitektur SPBE Nasional. “Dalam Kerangka Arsitektur SPBE Nasional yang tertuang dalam SE Menteri PAN-RB No. 18/2022, pada tahun 2045 diharapkan dapat tercapai tata kelola pemerintahan digital yang berlandaskan pada Satu Data Indonesia (SDI). SDI memainkan peranan yang sangat penting untuk menjawab kebutuhan pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan guna meningkatkan kualitas pembangunan serta kebutuhan keterpaduan untuk mendukung terwujudnya SPBE,” Cahyono Tri Birowo menambahkan.

Sebagai salah satu dimensi dari Gerakan Menuju Smart City 2022, Kemenkominfo pun kembali menekankan peran penting SPBE dalam mempercepat perwujudan transformasi digital yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bambang Dwi Anggono S.Sos, M. Eng, CEH selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, mengatakan “Tranformasi digital terutama dalam pemerintahan tidak hanya sekedar tren melainkan suatu kebutuhan esensial terutama dalam menghadapi tantangan global, salah satunya pandemi COVID-19 yang menyadarkan kita semua mengenai pentingnya digitalisasi untuk menunjang performa kerja aparatur Negara.

Kemenkominfo pun mendorong Dinas Kominfo (Diskominfo) se-Indonesia untuk terus mengukuhkan perannya dalam mewujudkan Pemerintahan Cerdas (smart governance) Indonesia melalui pengelolaan arsitektur SPBE, pengkoordinasian pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK, serta pelaksanaan manajemen aset TIK dan layanan.”

Seperti tahun sebelumnya, menjelang akhir tahun, dilakukan evaluasi penerapan SPBE untuk melihat apakah pencapaian sudah sesuai dengan yang ditargetkan. Hasil evaluasi dijadikan dasar perencanaan kegiatan yang akan dilakukan pada penerapan SPBE di tahun mendatang. Dalam melakukan evaluasi SPBE ini, terdapat 4 (empat) domain yang menjadi area penilaian, yaitu kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE, dimana 4 domain tersebut seluruhnya terdiri dari 47 indikator yang kemudian diolah dan digunakan sebagai dasar untuk mempercepat implementasi SPBE ke depannya.

“Beberapa langkah strategis yang tengah diupayakan oleh pemerintah untuk mempercepat implementasi SPBE antara lain: mempercepat pembangunan infrastruktur internet di daerah, membangun infrastruktur berbasis cloud guna mendorong kolaborasi untuk memudahkan pengelolaan dan mempercepat inovasi, mendukung pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan super apps demi mewujudkan kebijakan yang tepat dan terarah, penerapan teknologi Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan masyarakat, serta mendorong literasi digital masyarakat untuk menjawab kelangkaan akan talenta digital di Indonesia.

Diharapkan langkah-langkah strategis ini dapat meningkatan Indeks SPBE seluruh instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah demi mendorong integrasi aplikasi di berbagai sektor guna mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pupuk Bersubsidi Ilustrasi (ist)

Selasa, 31 Januari 2023 - 17:15 WIB

Pupuk Indonesia Siapkan Pupuk Subsidi Capai 16.770 Ton untuk Banten

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsisidi sebesar 16.770 ton untuk Provinsi Banten per tanggal 25 Januari 2022. Angka tersebut cukup memenuhi kebutuhan petani dalam beberapa…

SKIN+

Selasa, 31 Januari 2023 - 16:36 WIB

Perawatan Kulit Tetap Sehat dan Glowing

Tahun baru selalu diiringi dengan resolusi baru, mencapai kulit yang sehat dan glowing adalah salah satunya. Tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kulit sehat dan bercahaya.…

Menko Airlangga Hartarto bersama Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita saat peresmian Pabrik Lead Rubber Bearing (LRB), Bearing, Expansion Joint dan Fasilitas Uji Seismik Isolator PT Magdatama Multi Industri (MMI) di Karawang, Jawa Barat

Selasa, 31 Januari 2023 - 16:30 WIB

Kemenperin Pacu Substitusi Impor Industri Pengolahan Karet

Pemerintah bertekad untuk terus mewujudkan kemandirian industri dalam negeri dengan upaya aktif meningkatkan investasi dan mendorong program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menko Polhukam Mahfud MD

Selasa, 31 Januari 2023 - 15:43 WIB

Ketua MPR RI dan Menko Polhukam Sepakat Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Papua

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR RI/DPR RI dan DPD RI…

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Selasa, 31 Januari 2023 - 15:33 WIB

Picu Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pemerintah Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Sektor Pariwisata

Kondisi perekonomian global tengah menunjukkan sejumlah perbaikan ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, kenaikan harga energi yang tidak setinggi perkiraan semula, hingga adanya perubahan…