INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya untuk menekan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, seperti mengoptimalkan transportasi umum dengan menyediakan layanan transportasi hingga depan rumah, pembangunan trotoar, serta layanan integrasi antar moda transportasi.
Hal tersebut dinilai Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu solusi yang tepat agar penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyampaikan dua rekomendasi untuk pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Pengendalian BBM Subsidi itu harus secara operasional dalam arti harus ada insentif dan disinsentif,” kata Tulus Abadi pada diskusi publik "Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta" yang digelar secara daring pada Selasa (8/11/2022).
Tulus menyebut, insentif yang dimaksud adalah Pemprov DKI harus mendorong sebanyak mungkin penyediaan transportasi publik massal sehingga terjadi migrasi ke angkutan umum. “Itu akan berkontribusi untuk menurunkan emisi,” ujar Tulus.
Untuk disinsentif, kata Tulus, bila masyarakat masih tidak mau menggunakan angkutan umum yang sudah disediakan, berarti dia harus menggunakan bahan bakar yang lebih mahal.
“Karena dia telah mencemari lingkungan dengan bahan bakar yang digunakan kendaraan pribadinya,” ujar Tulus.
Menurut Tulus, warga Jakarta seharusnya memang menggunakan bahan bakar yang bekualitas lebih tinggi dan mahal. "Karena tingkat emisi di Jakarta Itu paling tinggi,” ujarnya.
Tulus mengatakan apabila Jakarta menginginkan warganya yang semakin sehat, bersih dan nyaman, mau tidak mau penggunaan BBM di Jakarta harus menggunakan BBM yang berkualitas dan ramah lingkungan.
“Karena ya pasti sekuat apapun angkutan umumnya pasti orang itu memilih kendaraan pribadinya, kalau angkutan umumnya blm dianggap memadai,” pungkas Tulus.
