Soal Rencana Caplok BTN Syariah, Analis: Rencana Akuisisi Sulit Terwujud

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 28 September 2022 - 12:13 WIB

Petugas usai melayani transaksi nasabah di kantor layanan BTN Syariah, Jakarta (ilustrasi).
Petugas usai melayani transaksi nasabah di kantor layanan BTN Syariah, Jakarta (ilustrasi).

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Rencana akuisisi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dinilai sulit terwujud dalam waktu dekat. Sedikitnya ada tiga faktor mengapa rencana akusisi BTN Syariah sulit diwujudkan mulai dari kondisi internal hingga alasan jumlah saham publik yang masih minim.

Analis MNC Sekuritas Tirta Gilang Citradi mengatakan, faktor pertama yang membuat BSI sulit mengakusisi BTN Syariah yakni BSI masih dalam tahap konsolidasi internal paska merger raksasa antara BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah. Menurut Tirta, tantangan terberat BSI paska merger adalah menyatukan tiga bank menjadi satu kekuatan, di mana culture, way of working dan mindset karyawan sudah pasti banyak perbedaan. “Ambisi boleh saja setinggi langit, tapi internalisasi tidak segampang yang dibayangkan dan itu dapat mempengaruhi kinerja perseroan,” kata Tirta.

Faktor Kedua, BSI memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah dan mesti direalisasikan segera, yakni menambah jumlah saham publik (free float) dan meningkatkan permodalan melalui penerbitan saham baru atau rights issue.

Paska merger tiga bank syariah, porsi kepemilikan saham publik BSI terdilusi hingga tersisa 7%. Sedangkan ketentuan Bursa Efek Indonesia mensyaratkan free float minimal sebesar 7,5%. Bank Mandiri tercatat sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan 50,83%, sementara BNI dan BRI berbagi kepemilikan dengan porsi masing masing 24,85% dan 17,25%.

“Untuk menambah free float, BSI katanya akan rights issue akhir tahun ini atau awal tahun depan. Tapi, sejauh ini, BMRI sebagai pengendali BSI belum memberikan penjelasan yang clear terkait hal ini. Kesiapan BMRI menjadi sangat krusial karena mereka harus siap injeksi dana cukup besar agar porsi kepemilikan sahamnya tidak terdilusi,” jelas Tirta.  

Daripada memikirkan akuisisi bank lain, lanjut Tirta, sebaiknya BSI fokus pada agenda free float melalui skema rights issue. Setelah mengantongi tambahan modal, rasio kecukupan modal (CAR) BSI baru akan terlihat lebih meyakinkan untuk tumbuh secara anorganik atau menampung UUS milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kesulitan memenuhi ketentuan permodalan. Per akhir Juni 2022, rasio kecukupan modal BSI berada di level 17%, atau di bawah rata rata CAR industri perbankan sebesar 24,28%. Sedangkan non performing financing (NPF) sebesar 2,9%.

Ketiga, Bank BTN sedang melaksanakan rights issue dan karena itu membutuhkan dukungan luar biasa dari investor publik. Mengacu ke prospektus awal, Bank BTN menargetkan dana sekitar Rp4,13 triliun dengan rincian Rp2,48 triliun berupa penyertaan modal negara (PMN), mewakili kepemilikan 60% saham pemerintah, sedangkan Rp1,65 triliun sisanya diharapkan dari investor publik selaku pemilik 40% saham. “Di tengah upaya menggalang dana publik, sangat tidak mungkin Bank BTN melakukan manuver yang justru membingungkan investor publik. Apalagi, kalau sampai melepas unit bisnisnya ke pihak lain,” kata Tirta.

Jadi, saran Tirta, sebaiknya BSI menyelesaikan dulu pekerjaan rumahnya sendiri dan BTN fokus menuntaskan agenda rights issue. “Setelah kedua agendanya rampung, silahkan ngobrol lagi soal akuisisi. Ini penting demi menjaga kepercayaan investor publik, baik terhadap BSI (BRIS) maupun BBTN

Sebelumnya, kepada sebuah media, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan tengah meninjau ulang (review) opsi BTN Syariah apakah akan digabungkan dengan BSI atau dibiarkan tetap di BTN. Erick menilai, BTN masih diperlukan untuk menjadi bank mortgage guna memberikan akses bagi masyarakat terutama generasi muda terhadap perumahan. Sedangkan BRIS akan terus diperbesar.

Karena itu, sebagai bank mortgage, BTN masih di-review untuk diharapkan bisa menghimpun dana yang lebih besar dengan skala jangka panjang antara 10-20 tahun. “Ini yang kita lihat kenapa BTN kita review apakah nanti BTN Syariah bergabung kepada BRIS atau BTN kita perbesar dengan strategi yang namanya konsolidasi,” papar Erick.

           

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kemenperin Selenggarakan Program D1

Sabtu, 10 Desember 2022 - 05:47 WIB

Kemenperin Selenggarakan Program D1, Lulusan Bisa Langsung Kerja

SDM angkatan tenaga kerja secara keseluruhan di Indonesia pada Era Industri 4.0 berjumlah 144,01 juta jiwa atau 69,06% dari total penduduk usia kerja berjumlah total 208,54 juta, dengan komposisi…

Prajurit dan PNS Denma Mako Kormar Laksanakan Olahraga

Sabtu, 10 Desember 2022 - 05:30 WIB

Prajurit dan PNS Denma Mako Kormar Laksanakan Olahraga

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh serta Stamina, Prajurit dan PNS Denma Mako Kormar selesai apel laksanakan olahraga di Markas Komando Korps Marinir Jl. Prajurit KKO Usman…

KASAL Laksamana TNI Yudo Margono

Sabtu, 10 Desember 2022 - 05:00 WIB

KASAL Laksamana TNI Yudo Margono: Program Kerja TNI AL Harus Sesuai Prioritas Nasional

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Anggaran Keuangan (Renaku) II UO TNI Angkatan Laut (TNI AL) tahun anggaran 2023…

Ketua MPR RI Bersama Ajik Krisna Berikan Bantuan 800 Paket Sembako kepada Warga Desa Tangguwisia Bali

Sabtu, 10 Desember 2022 - 04:48 WIB

Ketua MPR RI Bersama Ajik Krisna Berikan Bantuan 800 Paket Sembako kepada Warga Desa Tangguwisia Bali

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Ketua IMI Bali sekaligus Founder Krisna Holding Company Ajik Krisna memberikan bantuan 800 paket sembako…

Babinsa Koramil 1710-03 Kuala Kencana Laksanakan Musrenbang dengan Jajaran

Sabtu, 10 Desember 2022 - 04:30 WIB

Babinsa Koramil 1710-03 Kuala Kencana Laksanakan Musrenbang dengan Jajaran

Dalam mendampingi Pemerintah Distrik melaksanakan pembangunan, Koramil 1710-03/Kuala Kencana bersama-sama dengan jajaran melaksanakan musyawarah kepada masyarakat, Jumat (09/12/2022). Hal tersebut…