Ketua MPR RI Apresiasi dan Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 24 September 2022 - 06:30 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil membongkar mafia peradilan di Mahkamah Agung terkait suap pengurusan perkara. Setidaknya, KPK telah menetapkan enam tersangka penerima suap, yaitu Sudrajad Dimyati (Hakim Agung pada Mahkamah Agung), Elly Tri Pangestu (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung), Desy Yustria (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung), Muhajir Habibie (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung), Redi (PNS Mahkamah Agung), dan Albasri (PNS Mahkamah Agung).

Sedangkan pihak pemberi suap yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain, Yosep Parera (pengacara), Eko Suparno (pengacara), Heryanto Tanaka (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID/Intidana), dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (swasta debitur Koperasi Simpan Pinjam ID/Intidana). KPK juga turut mengamankan uang sebesar SGD 205 ribu atau setara Rp 2,1 miliar.

"Di satu sisi, kejadian ini sangat memprihatinkan karena menunjukan bahwa mafia peradilan masih terdapat di institusi sekelas Mahkamah Agung, bahkan sampai melibatkan langsung seorang Hakim Agung. Di sisi lain, kita patut apresiasi kinerja KPK yang berhasil membongkar kasus ini. Menjadi tamparan keras bagi institusi Mahkamah Agung maupun bagi aparat penegak hukum lainnya agar tidak lagi main-main dengan hukum," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (23/9/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mendorong agar peradilan yang dijalankan terhadap para tersangka tersebut bisa tetap berjalan dengan mengedepankan asas profesionalitas. Siapapun yang bersalah di mata hukum, harus mendapat ganjaran yang setimpal.

"Penegakan hukum harus dilakukan dengan transparan, tidak boleh ada yang ditutupi. Jika nantinya terbukti bersalah, para tersangka harus mendapat ganjaran yang setimpal di hadapan hukum. Sehingga bisa memberikan efek jera, khususnya kepada para penegak hukum lainnya, agar tidak ada yang berani main-main dengan hukum," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, kejadian ini menjadi alarm peringatan bagi para penegak hukum, khususnya di Mahkamah Agung, untuk melakukan berbagai pembenahan. Sebagaimana juga tergambar berdasarkan indeks supremasi hukum (rule of law index) yang dirilis World Justice Project tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara. Salah satu aspek yang diukur adalah penegakan hukum dan proses peradilan, baik perdata maupun pidana.

"Merujuk hasil survei yang diterbitkan Indonesia Political Opinion pada Oktober 2020, angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mencapai 64 persen. Menunjukan persoalan penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan. Ditambah dengan adanya kasus ini, semakin mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum punya pekerjaan rumah yang berat untuk meningkatkan kepercayaan rakyat. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata," pungkas Bamsoet. (*)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Senior Director, Worldwide Nutrition Education and Training, Herbalife Nutrition Susan Bowerman

Senin, 26 September 2022 - 19:48 WIB

Berapa Banyak Protein yang Dibutuhkan Tubuh Anda dalam Sehari? Cobalah Hitung dengan Metode Ini

Jakarta– Kata "protein" berasal dari kata Yunani "protos," yang berarti "peringkat satu atau posisi yang paling utama" dan kata ini dipilih karena alasan yang bagus.

Mitsubishi New Xpander Cross

Senin, 26 September 2022 - 19:30 WIB

Dibekali Fitur Canggih, New Xpander Cross Lebih Unggul dari Mobil Sekelas

New Mitsubishi Xpander Cross resmi diluncurkan pada 11 Agustus 2022 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022. Mengusung tagline “Rise to Your Life’s Adventure”,…

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Senin, 26 September 2022 - 19:19 WIB

Sebelum Diberlakukan, Pemerintah Diminta Masifkan Uji Coba Konversi ke Kompor Listrik

Jakarta- Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah untuk melanjutkan ujicoba konversi elpiji ke listrik dan membuktikan bahwa dengan cara ini masyarakat bisa berhemat.

CEO Telin Budi Satria Dharma Purba (kedua dari kanan) berdiskusi dengan para Panelis, dari TI Sparkle Leonardo Cerciello (paling kanan), China Unicom Global Dr. Meng Shusen (tengah), Head of Asia GSMA Julian Gorman (kedua dari Kiri), dan SMD Delta Partners Sam Evans (paling kiri)

Senin, 26 September 2022 - 19:15 WIB

Perkuat Infrastruktur, Telkom Bidik Potensi Konektivitas Asia Pasifik

PT Tekom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menilai konektivitas Asia Pasifik memiliki potensi pertumbuhan yang sangat tinggi, seiring dengan transformasi digital yang dilakukan negara-negara…

Kepala BKSJI Kemenperin Doddy Rahadi

Senin, 26 September 2022 - 18:40 WIB

Keren! Balai Besar Kemenperin Ciptakan Sistem Monitoring Kualitas Udara & Air Limbah Industri Terintegrasi Digital

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang telah menciptakan sistem monitoring kualitas udara maupun air limbah industri yang terintegrasi…