Peneliti LPEM UI Rekomendasikan Penghapusan DMO-DPO-HET

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 02 Agustus 2022 - 06:12 WIB

kelapa sawit
kelapa sawit

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Peningkatan ekspor minyak sawit mentah dapat menyelamatkan para petani kelapa sawit swadaya dari anjloknya harga tandan buah segar. Namun kebijakan yang menjadi disinsentif bagi industri dalam mendorong laju ekspor, harus diperbaiki, dan sebagian di antaranya dihapuskan.

“Indonesia memerlukan peningkatan ekspor sawit yang besar untuk mendorong kesejahteraan petani, khususnya petani swadaya,” ujar Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Eugenia Mardanugraha dalam Diskusi Virtual ‘Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya’, Senin (1/8/2022).

Tingkatkan Ekspor

Melalui estimasi ekonometrika, dalam studinya bertajuk ‘Analisis Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya’, pihaknya melakukan sejumlah simulasi untuk mengetahui seberapa besar peningkatan ekspor perlu dilakukan, agar tangki penyimpanan dapat segera kosong, kemudian harga tandan buah segar (TBS) petani kembali pulih. Satu di antaranya menunjukkan besarnya ekspor yang diperlukan untuk meningkatkan harga TBS dari Rp861 (asumsi harga petani swadaya per 9 Juli) menjadi setara harga pokok penjualan senilai Rp2.250 per kilogram, butuh peningkatan ekspor sebesar 1.740% atau 17 kali lipat.

Sementara kajian lapangan menjumpai para petani swadaya di Riau dan Kalimantan Barat, mendapati jika harga pokok penjualan ideal TBS adalah Rp2.000 per kilogram. Untuk mencapai harga tersebut, diperlukan peningkatan ekspor minimal 200% dari tingkat ekspor saat ini (per April 2022). Kemampuan Indonesia meningkatkan ekspor sangat terbuka, karena berdasarkan besaran ekspor bulanan sejak Januari 2014 hingga April tahun ini, diketahui ekspor sawit berada pada interval 1 juta sampai 4,3 juta  ton per bulan.

Hapus Hambatan Ekspor

Agar ekspor melaju lancar, para peneliti menyarankan pemerintah mengurai hambatan ekspor. “Kebijakan pengendalian harga minyak goreng jangan sampai mendistorsi pasar, dan berimbas merugikan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir, juga masyarakat serta petani swadaya. Saat ini biaya-biaya untuk melakukan ekspor CPO masih sangat tinggi,” kata Eugenia.

Menurutnya, bila pungutan ekspor ditetapkan menggunakan harga referensi yang akurat serta adaptif dengan dinamika pasar, dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan ekspor, tentunya dengan terlebih dulu memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pihaknya berpandangan jika instrumen ini berfungsi baik, maka kebijakan seperti _domestic market obligation (DMO), _domestic price obligation_ (DPO), harga eceran tertinggi (HET) serta _flush out_ semestinya dihapuskan.   

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendongkrak harga TBS petani hanyalah peningkatan ekspor CPO berserta produk turunannya. “Nah, untuk menggairahkan kembali ekspor CPO kebijakan ekspornya harus disederhanakan,” katanya.

Menurut Joko, penyebab banyaknya instrumen ekspor CPO adalah persoalan meningkatnya harga minyak goreng di dalam negeri. Padahal, kata Joko, total konsumsi minyak goreng di dalam negeri dalam setahun hanyalah 2,5 juta ton saja. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan produksi CPO. “Tapi kenapa yang persoalan 2,5 juta ton ini bisa berkepanjangan? Ya, karena ada kebijakan yang tidak tepat,” kata Joko.

Bantuan Sosial

Sementara kebijakan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng dinilai Eugenia mendistorsi pasar, karena minyak goreng dijual lebih rendah dari harga keekonomiannya. “Akibatnya justru terjadi kelangkaan karena aksi spekulan yang membeli lebih banyak dari kebutuhan, praktik pengemasan ulang minyak goreng curah ke dalam kemasan, serta praktik penyelundupan.”

Eugenia menyarankan, bila harga CPO naik tinggi, DMO dapat kembali diberlakukan dengan penyesuaian. Jika diperlukan, diberikan bantuan sosial bagi masyarakat berupa minyak goreng kemasan, dengan menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dalam pelaksanaannya, hal ini memerlukan revisi Perpres Nomor 66 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dunia Properti Kembali Bergairah, Saatnya Beli Rumah

Kamis, 18 Agustus 2022 - 08:06 WIB

Dunia Properti Kembali Bergairah, Saatnya Beli Rumah

Jakarta-Sepanjang semester I tahun 2022 investasi di bidang properti mengalami pertumbuhan yang positif dengan nilai Rp 584,6 triliun atau tumbuh 8,8 persen. Hal ini terjadi sering mulai pulihnya…

Mentan SYL di HUT RI

Kamis, 18 Agustus 2022 - 07:59 WIB

Mentan SYL Sampaikan Terimakasih Kepada Para Petani

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyampaikan terimakasih atas perjuangan para petani yang selama ini terus berproduksi.

Kementan MoU dengan Nestle

Kamis, 18 Agustus 2022 - 07:09 WIB

Kementan Gandeng PT. Nestle Tingkatkan Produksi Susu di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan produksi susu di Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggandeng PT. Nestle Indonesia.

Penyanyi Cilik Farel Prayoga Sanggup Goyangkan Sejumlah Menteri Kabinet

Kamis, 18 Agustus 2022 - 06:08 WIB

Penyanyi Cilik Farel Prayoga Sanggup Goyangkan Sejumlah Menteri Kabinet

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 17 Agustus 2022, tidak hanya berlangsung khidmat, tapi juga meriah. Selain…

 Purnawirawan Angkatan Laut Gelar Upacara HUT RI 77 di KRI Semarang

Kamis, 18 Agustus 2022 - 06:00 WIB

Purnawirawan Angkatan Laut Gelar Upacara HUT RI 77 di KRI Semarang

Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) akan terus berkontribusi untuk bangsa," demikian disampaikan Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. kepada awak media sesaat…