DPR setuju proses right issue BTN dijalankan

Oleh : Kormen Barus | Senin, 04 Juli 2022 - 22:21 WIB

Right Issue BTN dapat restu DPR untuk dukung program satu juta rumah
Right Issue BTN dapat restu DPR untuk dukung program satu juta rumah

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Rapat Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah perusahaan pelat merah melalui aksi korporasi rights issue tahun 2022.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) termasuk salah satu BUMN yang mengantongi restu PMN tahun anggaran 2022 dengan nilai tambahan modal mencapai Rp2,98 triliun. “BUMN selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Kami mendukung dan menyetujui seluruh usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN,” kata Evita Nursyanti dari Fraksi PDIP, Senin (4/7). 

Selain PDIP, seluruh fraksi juga menyatakan dukungan atas usulan pemerintah, meski dengan beberapa catatan untuk beberapa BUMN penerima PMN. Antara lain catatan untuk Krakatau Steel, Garuda Indonesia, dan Kereta Api. Setelah mengantongi restu dari Komisi VI, langkah selanjutnya adalah menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan.

Mengacu ke pagu PMN yang diterima BTN senilai Rp2,98 triliun, maka nilai penerbitan saham baru atau rights issue diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun. Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60%. Sisanya berasal dari investor publik dengan proporsi 40%.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menilai keputusan PMN untuk BTN merupakan langkah tepat dan bernilai strategis. Yang diuntungkan bukan hanya BBTN dalam bentuk penguatan modal dan kapasitas pembiayaan lebih besar. “Yang paling banyak menikmati manfaat dari tambahan modal adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Piter.

Paska rights issue, Piter melanjutkan, BBTN punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi sekaligus menekan angka backlog perumahan sebagaimana agenda besar pemerintahan Jokowi dalam program Sejuta Rumah Rakyat. “Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Dan sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional paska pandemi,” katanya.

Pada rapat kerja sebelumnya, Haru Koesmahargyo, Direktur Utama BTN mengatakan penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank. Yang paling penting, tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

"Pemerintah sangat mensupport BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat," ujar Haru pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pekan lalu.

Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp 12 triliun. Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60% saham pemerintah di BTN maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.

Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp4,9 triliun dengan Rp 12 triliun.

“Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet. Oleh karena itu, BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit,” katanya. 

Dalam menurunkan angka backlog perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai rumah subsidi.

Dengan program itu, pemerintah memberikan bantuan likuditas dalam KPR rumah subsidi sebesar 75% dan 25% sisanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Tahun ini, pemerintah memberikan kuota FLPP sebanyak 200.000 unit atau senilai Rp 28 triliun. Itu meningkat dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 178.728 unit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan memperhatikan dan memperdalam masukan serta catatan dari beberapa fraksi yang telah hadir dan memastikan PMN membawa hasil yang baik dan maksimal kepada negara juga terhadap pelayanan publik.

"Kalau dilihat dari data-datanya kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih sebesar Rp1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya kurang lebih Rp4.013 triliun. Artinya dalam 3 tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing pertahunnya Rp50 triliun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya secara kumulatif tentu inilah hasil daripada upaya kerja sama antara kementerian BUMN dan Komisi VI,” ucap Erick.

Erick menambahkan Kementerian BUMN akan berusaha menargetkan dividen di tahun 2023 hingga 2024 mencapai kurang lebih Rp50 triliun. Hal ini dilihat dari data dividen tahun 2022 yang mencapai Rp39,7 triliun, sehingga nantinya PMN dan dividen dapat berimbang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dunia Properti Kembali Bergairah, Saatnya Beli Rumah

Kamis, 18 Agustus 2022 - 08:06 WIB

Dunia Properti Kembali Bergairah, Saatnya Beli Rumah

Jakarta-Sepanjang semester I tahun 2022 investasi di bidang properti mengalami pertumbuhan yang positif dengan nilai Rp 584,6 triliun atau tumbuh 8,8 persen. Hal ini terjadi sering mulai pulihnya…

Mentan SYL di HUT RI

Kamis, 18 Agustus 2022 - 07:59 WIB

Mentan SYL Sampaikan Terimakasih Kepada Para Petani

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyampaikan terimakasih atas perjuangan para petani yang selama ini terus berproduksi.

Kementan MoU dengan Nestle

Kamis, 18 Agustus 2022 - 07:09 WIB

Kementan Gandeng PT. Nestle Tingkatkan Produksi Susu di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan produksi susu di Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggandeng PT. Nestle Indonesia.

Penyanyi Cilik Farel Prayoga Sanggup Goyangkan Sejumlah Menteri Kabinet

Kamis, 18 Agustus 2022 - 06:08 WIB

Penyanyi Cilik Farel Prayoga Sanggup Goyangkan Sejumlah Menteri Kabinet

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 17 Agustus 2022, tidak hanya berlangsung khidmat, tapi juga meriah. Selain…

 Purnawirawan Angkatan Laut Gelar Upacara HUT RI 77 di KRI Semarang

Kamis, 18 Agustus 2022 - 06:00 WIB

Purnawirawan Angkatan Laut Gelar Upacara HUT RI 77 di KRI Semarang

Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) akan terus berkontribusi untuk bangsa," demikian disampaikan Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. kepada awak media sesaat…