Menteri Susi Geram dengan Kartel Pangan di Indonesia

Oleh : Irvan AF | Jumat, 16 Juni 2017 - 14:26 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Bay Ismoyo/AFP)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Bay Ismoyo/AFP)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kartel pangan di Indonesia luar biasa dan diharapkan aktivitas yang dilakukan oleh mereka tidak sampai menyurutkan semangat pemerintah dalam membenahi tata niaga garam.

 

"Kita tahu kartel pangan di Indonesia luar biasa, tidak mudah untuk menghentikannya," kata Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari (GMB) IV di kantor KKP, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Menurut dia, kebijakan pemerintah ke depan adalah tetap meningkatkan kesejahteraan petambak garam serta BUMN PT Garam diharapkan dapat mampu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena industri yang terkait dengan komoditas pergaraman tetap harus diatur dan bila tidak diatur maka hal itu dinilai "sama juga bohong".

Mengenai kasus penyimpangan importasi dan distribusi dengan tersangka Dirut PT Garam, Susi menyatakan pihaknya sedang menunggu hasil penyidikan polisi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menegaskan, kebijakan impor garam diminta tidak mengorbankan jerih payah petambak di berbagai daerah.

"Impor garam mencerminkan minusnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petambak garam di Indonesia," katanya.

Dia mengingatkan bahwa pengendalian impor komoditas garam sudah tertuang dalam UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, tindakan tersangka itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 125 tahun 2015 tentang Ketentuan Importasi Garam.

Dalam regulasi tersebut jelas tertuang bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.

"Dampaknya sekitar tiga juta petambak garam, baik laki-laki dan perempuan menjadi semakin sulit bersaing di pasar nasional dan semakin terpuruk," kata Susan.

Polri telah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.

Puluhan saksi tersebut berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, PT Garam dan dari perusahaan garam yang membeli garam dari PT Garam.

Achmad Boediono yang merupakan Dirut PT Garam (Persero) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.(ant)

INDUSTRY.co.id

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kembalinya The Winner (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 22:00 WIB

Kembalinya The Winner Band

Meski industri musik belum menunjukan gairahnya, ini ditandai belum maraknya para musisi dan penyanyi meluncurkan karya-karyannya. Namun hal itu tidak membuat para musisi muda yang tergabung…

Konferensi pers RedDoorz buka peluang jelajahi Indonesia melalui program 'Tenaga Kerja Impian' di Jakarta, Kamis (22/8).(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 21:12 WIB

Buka Peluang Jelajahi Indonesia Melalui Program 'Tenaga Kerja Impian'

Tiga orang terpilih akan berkesempatan menjelajahi Indonesia selama tiga bulan dan mewujudkan mimpi menjadi travel influencer.

First Media Luncurkan First Warriors (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:05 WIB

Siapkan Atlet eSport Handal, First Media Hadirkan First Warriors Berhadiah Total Rp1,3 Miliar

Dalam upayanya membangun ekosistem eSports, First Media bersama dengan para mitranya menyelenggarakan First Warriors melalui kompetisi di enam kota besar, yaitu Jakarta, Medan, Batam, Surabaya,…

Ilustrasi ekonomi.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 20:01 WIB

Desas-desus Tentang Stimulus Fiskal Menguat

Kekhawatiran resesi dunia meningkat menyusul perpindahan dana dari ekuitas ke obligasi.

Narada melakukan literasi keuangan terhadap anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.(Ist)

Kamis, 22 Agustus 2019 - 19:47 WIB

Cetak Duta Investasi dan Ibu Cerdas Keuangan

Kelas tersebut dihadiri oleh 73 anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, yang terdiri dari anggota delapan TP PKK Kecamatan Se-Jakbar, dan 56 Ketua PKK Kelurahan Se-Jakbar.