APPNINDO: Pemerintah Diminta Buat Regulasi Mendukung Pengembangan Produk Tembakau Alternatif

Oleh : Herry Barus | Jumat, 25 Maret 2022 - 08:00 WIB

Ketua APPNINDO Roy Lefrans
Ketua APPNINDO Roy Lefrans

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Kebijakan yang mengatur produk tembakau alternatif (PTA) atau rokok elektrik harus dibuat komperehensif berdasarkan pertimbangan faktor resiko sehingga terpisah dengan kebijakan rokok konvensional.  Kebijakan tersebut selain mengatur standardisasi produk dan batasan umur minimum bagi konsumen, juga  harus menjamin akses terbuka bagi perokok dewasa sehingga nantinya dapat lebih memotivasi produsen untuk semakin mengembangkan industri produk rokok elektrik di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APPNINDO, organisasi gabungan  Pelaku Industri penghantar nikotin elektronik, Roy Lefrans, kepada pers kemarin di Jakarta.

“Sampai saat ini regulasi yang mengatur tentang produk tembakau alternatif di Indonesia baru ada dari segi cukai. Regulasi cukainya sudah membedakan antara cukai bagi rokok dan bagi produk tembakau alternatif. I “papar Ketua APPNINDO Roy Lefrans.

Lebih lanjut Roy Lefrans menyampaikan, idealnya peraturan yang dikeluarkan pemerintah, harus ada regulasi spesifik untuk mengatur PTA  yang menjamin akses yang terbuka bagi perokok dewasa terhadap produk rokok elektrik  sehingga nantinya dapat lebih memotivasi produsen untuk semakin mengembangkan industri produk ini di Indonesia,

Meski demikian, lanjut Roy Lefrans, hal ini merupakan langkah awal yang tepat dari pemerintah menuju kebijakan yang sesuai dalam memisahkan produk yang berpotensi lebih rendah resiko ini. APPNINDO sendiri  berharap kebijakan pemerintah ini tidak hanya berhenti di Cukai, namun juga berlanjut kepada peraturan-peraturan lainnya. 

Namun jika pemerintah ingin produksi PTA  yang lebih rendah kadar nikotinnya maju di Indonesia, menurut Roy Lefrans, terdapat tiga hal yang harus dilakukan pemerintah. Satu, merumuskan regulasi yang berbasis fakta, kajian maupun ilmu pengetahuan, serta profil risiko produk.

Kedua, regulasi yang diharapkan dapat menjamin akses, memberikan informasi yang akurat, serta memberi kepastian dan perlindungan bagi perokok dewasa terhadap produk tembakau alternatif.

“Diharapkan, hal tersebut akan mendukung langkah perokok dewasa yang ingin beralih ke produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko. Selain itu, profil risiko produk tembakau alternatif yang lebih rendah dibandingkan rokok dapat dijadikan dasar untuk merumuskan regulasi yang proporsional sesuai profil risiko produk tersebut,” papar Roy Lefrans.

Yang ketiga, adanya regulasi spesifik tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung perkembangan industri tapi juga memastikan perlindungan konsumen melalui regulasi seperti pembatasan pengguna khusus bagi usia 18 tahun ke atas, serta peringatan kesehatan yang sesuai dengan profil risiko produk tersebut.

Organisasi APPNINDO

Dijelaskan Roy Lefran, rokok elektrik atau PTA  merupakan produk inovasi dari rokok konvensional yang dipercayai memiliki potensi resiko yang jauh lebih rendah daripada produk rokok konvensional. Kajian-kajian ilmiah terkait dengan produk ini sudah sangat banyak dilakukan di luar negeri, sehingga tidak heran jika beberapa negara, seperti Inggris, telah menggunakan produk rokok elektrik ini sebagai upaya menurunkan prevalensi merokok konvensional.

Berdasarkan, laporan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia)  tahun 2018, terdapat   30.4% perokok di Indonesia pernah mencoba berhenti merokok. Namun hanya 9.5% yang berhasil. Sementara Yang gagal mencapai 20.9%. 

Mereka yang ingin berhenti tapi gagal inilah yang menjadi pangsa pasar rokok elektrik, karena mampu memberikan alternatif baru yang sebelumnya  tidak ada untuk mengurangi hingga akhirnya berhenti lewat produk-produk rokok elektrik yang sudah lahir dengan teknologi terbaru yang membuatnya lebih cocok untuk perokok,

Produk Rokok elektrik atau RE  dan HPTL (hasil produk tembakau lain)  merupakan inovasi dari produk tembakau dan memiliki berbagai jenis serta karakteristik yang berbeda-beda sehingga membutuhkan perhatian dan pengaturan yang spesifik. Bersamaan dengan keluarnya PMK 193/2021, yang memisahkan pengaturan cukai rokok dengan RE-HPTL, kami juga mengapresiasi sistem cukai yang sebelumnya ad valorem diganti menjadi sistem spesifik dimana ini menjadi hal yang positif baik bagi industri dalam hal pengenaan cukai bagi berbagai jenis produk yang beragam, juga untuk Pemerintah dalam hal monitoring.

“ Alasan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia atau yang kerap dikenal sebagai APPNINDO,” jelas Roy Lefran tentang alasan dibentuknya organisasi APPNINDO yang dipimpinnya.

Menurut Roy Lefrans, APPNINDO merupakan himpunan para pelaku industri penghantar nikotin elektronik atau yang lebih dikenal pula sebagai produk tembakau alternatif (PTA) di Indonesia. Kegiatan utama APPNINDO adalah mendorong pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan terkait PTA, utamanya vape dan produk tembakau dipanaskan secara lebih komprehensif dan berbasiskan riset..

Asosiasi yang beranggotakan produsen dari berbagai produk vape jenis pod, baik yang bisa diisi ulang (open system pod), tidak bisa diisi ulang (closed system pod), atau produk sekali pakai (disposable pod), serta produk tembakau yang dipanaskan, meyakini bahwa produk-produk ini dapat memberikan potensi manfaat sebagai alternatif bagi para perokok berusia 18 tahun ke atas. Produk dari anggota produsen yang dinaungi APPNINDO telah teruji kualitas dan keamanannya bagi konsumen dan terbukti sangat cocok untuk kebutuhan perokok yang ingin simple dan nicotine delivery experience-nya dapat menggantikan produk rokok konvensional

“APPNINDO fokus menggandeng produsen produk rokok elektronik yang hadir dengan teknologi terbaru yang memungkinkan produk itu jadi jauh lebih mudah digunakan & kepuasan nikotinnya benar2  dapat dirasakan. Saat ini  terdapat produsen rokok elektrik atau PTA yang tergabung  di APPNINDO. Perusahaan tersebut antara lain, 2 perusahaan dari close system POD perusahaan dari open system POD dan satu Perusahaan dari heat not burn,” papar Roy Lefrans.

Selain Roy Lefrans yang didaulat menjadi ketua umum, pengurus inti lainnya adalah        Teguh B Ariwibowo yang didaulat sebagai Sekjen dan Pengawas dan Feranti yang dipercaya menjadi bendahara umum organisasi

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Tempat Wisata di Venesia (Foto: Instagram/fabianalorenzon_tma)

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:30 WIB

Venesia Tunda Pajak Turis untuk Wisatawan Hingga 2023

Sesuai perkembangan terbaru, Venesia telah menunda rencananya untuk membebankan pengunjung 'pajak turis' untuk mengelola overtourism.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:25 WIB

Tinjau Penanganan Banjir Rob Semarang, Menteri Basuki Instruksikan Penanganan Cepat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung ke lokasi penanganan banjir rob dan tanggul laut yang jebol di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang,…

Menperin Agus, Menko Perekonomian Airlangga dan Sejumlah Menteri Gelar Indonesia Night di Davos

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:05 WIB

Pacu Investasi, Menperin Agus, Menko Airlangga Dkk Gelar Indonesia Night di WEF 2022 Davos

Menteri Perindustrian RI (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan tahunan World Economic Forum 2022 di Davos Swiss akan dimanfaatkan oleh…

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat memaparkan proyek IKN di ajang Paviliun Indonesia

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:00 WIB

Gelar Dialog di Paviliun Indonesia Davos, Kepala Otorita IKN Beberkan Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara

Indonesia Pavilion kembali menyelenggarakan sesi diskusi dengan tema “Nusantara: Indonesia New Capital City and Opportunities for The Future” pada Rabu siang waktu setempat (25/2). Sesi…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Jumat, 27 Mei 2022 - 08:53 WIB

Menteri Basuki Ajak Kementerian/Lembaga dan Swasta Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air bersih merupakan sumber kehidupan. Ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Hal disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan…