INDUSTRY.co.id - Terkait dugaan adanya mafia karantina di Bali dan permainan e-visa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, akan mengusut tuntas mafia pengurusan visa cepat untuk liburan ke Bali.
Sandiaga mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan adanya mafia visa yang mematok harga mahal untuk pembuatan visa bagi wisatawan mancanegara yang ingin liburan ke Bali.
Disebutkan para mafia karantina yang merupakan pengelola hotel karantina menarik tambahan biaya karantina Rp500 ribu per hari untuk per orang. Sementara, mafia e-visa menawarkan paket pengurusan instan e-visa lewat media sosial. Mereka mematok biaya hingga Rp5,5 juta.
"Gubernur Bali membenarkan dan melaporkan adanya mafia karantina di Bali dan permainan e-visa pada Kamis 17 Februari 2022. Pada intinya saya sangat menyayangkan adanya mafia karantina yang mematok harga visa di atas harga yang telah ditetapkan. Banyak laporan dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) WNA yang merasa dirugikan oleh oknum yang diduga melakukan praktik ‘mafia karantina’. Perbuatan oknum tersebut selain merugikan para PPLN WNA juga mencoreng pariwisata Indonesia di mata dunia," kata Sandiaga saat weekly press briefing, Senin (21/2/2022).
Sandiaga menyampaikan bahwa Kemenparekraf bersama instansi terkait akan mengusut tuntas dan akan memberikan sanksi berat kepada mereka yang melanggar regulasi pemerintah.
"Dalam waktu dekat saya akan berkunjung ke Bali dan membahas masalah ini dengan Gubernur Bali. Kami juga akan tegas mengusut tuntas dan kami akan memberikan sanksi yang berat bagi para pelanggar atau pelaku mafia karantina dan mafia visa. Bareskrim dan Polri telah membentuk tim khusus untuk penyelidikan karena ini pesan khusus Presiden agar citra pariwisata kita terjaga," kata Sandiaga.
Kemenparekraf bersama dengan sejumlah K/L seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas Covid-19, Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, hingga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), saat ini juga sedang membentuk help desk bagi wisatawan mancanegara. Tujuannya, agar tidak terjadi masalah serupa.
