Menteri Bahlil Sebut Pengusaha Inginkan Pilpres Mundur, Pengamat: Itu Ide Bahlul

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 12 Januari 2022 - 08:32 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahwa para pengusaha menginginkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) mundur menuai kritik dari berbagai kalangan, baik dari partai politik maupun dunia akademik. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Septa Dinata, menilai wacana ini memiliki landasan yang rapuh.

“Landasannya gak kuat itu alias _bahlul_. Ekonomi memang penting dan fundamental, tapi alasan ekonomi tidak bisa menjadi landasan untuk menabrak konstitusi, apalagi Undang Undang Dasar. Apalagi situasinya bukan dalam kegentingan,” ujar Septa.

Menurut Septa rujukan sistem hukum kita sebagian besar adalah model kontinental. Para penyelenggara negara perlu meletakkan konstitusi di atas segala-segalanya supaya wibawa negara tetap terjaga.

“Dalam tradisi kontinental, hukum yang tertulis itu sangat penting. Mari belajar menghormatinya. Bukan malah menjadikan aturan, terlebih undang-undang dasar, sebagai bagian dari permainan politik untuk kepentingan sesaat. Ini akan menjadi preseden buruk ke depannya. Gampang sekali mengotak-atik sesuai selera penguasa semasa,” tuturnya.

Septa juga mempertanyakan independensi Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan jadwal pemilu. Menurutnya, kewenangan delegatif dari undang-undang itu ada pada KPU. Namun, alasan perlu berkonsultasi dengan pemerintah menjadi kendala bagi KPU dalam menggunakan kewenangannya tersebut.

“Meski wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah seperti Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, konsultasi tersebut sudah tidak lagi mengikat seperti putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016. Jika dilihat gelagat soal wacana pemilu mundur, pemerintah dan DPR bisa dilihat pihak yang berkepentingan agar pemilu mundur. Ini sudah tidak sehat,” tungkasnya.

Menurut Septa, salah satu tujuan konsultasi tersebut adalah untuk menemukan kata sepakat terkait anggaran.

“Jangan sampai hal yang bersifat teknis mengalahkan yang lebih prinsipil. Jadwal pemilu dan anggaran adalah teknis. Pergantian kekuasaan dalam demokrasi adalah prinsip,” ujarnya

Maka dari itu, Septa menghimbau agar KPU segera menggunakan kewenangannya dalam menetapkan jadwal pemilu. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati kewenangan tersebut.

“Ini perlu dikunci agar tidak liar ke mana-mana dengan segera mentapkan jadwal pemilu. Jika tidak, wacana ini akan semakin tak menentu dan KPU akan semakin terseret dengan agenda politik kelompok tertentu,” ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Satgas Yonif 126 KC Bantu Mengobati Masyarakat yang Sakit Malaria

Sabtu, 22 Januari 2022 - 04:12 WIB

Satgas Yonif 126 KC Bantu Mengobati Masyarakat yang Sakit Malaria di Perbatasan RI-PNG

Atas perhatian Dansatgas kepada seluruh personel Satgas Yonif 126/KC jangan tanggung-tanggung membantu masyarakat dalam kesulitanya.

Ketua Umum Kornas-Jokowi Milenial, Riyon

Jumat, 21 Januari 2022 - 20:23 WIB

Kornas-Jokowi Milenial Tantang Wakil Wali Kota Tangsel Laporkan Pihak Sekolah Yang Lakukan Pungli

Inspektorat Kota Tangerang Selatan banyak menerima laporan masyarakat bahwa telah terjadi pungutan liar dibeberapa sekolah di Tangerang Selatan.

Menperin Agus

Jumat, 21 Januari 2022 - 20:12 WIB

Menperin Agus: Peran Jajaran Kemenperin Sangat Dibutuhkan dalam Mencapai Target Sektor Industri

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita melantik total sejumlah 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama┬ádi lingkungan Kementerian Perindustrian(Kemenperin),…

Ilustrasi industri baja

Jumat, 21 Januari 2022 - 19:45 WIB

Berkat Substitusi Impor, Kinerja Industri Logam dan Baja Makin Mengkilap Tahun 2021

Kinerja sektor industri logam dan baja mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal III tahun 2021, sektor industri logam dengan HS 72-73…

Presidensi G20

Jumat, 21 Januari 2022 - 18:35 WIB

Bapak Ibu Tolong di Catat! Ini Tujuh Fakta Penting Presidensi G20 Indonesia

Untuk pertama kalinya di tahun 2022 Indonesia memegang Presidensi G20. Mandat ini dilaksanakan sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 mendatang. Diperkirakan ada sekitar 150 rangkaian…