Menteri Bahlil Sebut Pengusaha Inginkan Pilpres Mundur, Pengamat: Itu Ide Bahlul

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 12 Januari 2022 - 08:32 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahwa para pengusaha menginginkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) mundur menuai kritik dari berbagai kalangan, baik dari partai politik maupun dunia akademik. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Septa Dinata, menilai wacana ini memiliki landasan yang rapuh.

“Landasannya gak kuat itu alias _bahlul_. Ekonomi memang penting dan fundamental, tapi alasan ekonomi tidak bisa menjadi landasan untuk menabrak konstitusi, apalagi Undang Undang Dasar. Apalagi situasinya bukan dalam kegentingan,” ujar Septa.

Menurut Septa rujukan sistem hukum kita sebagian besar adalah model kontinental. Para penyelenggara negara perlu meletakkan konstitusi di atas segala-segalanya supaya wibawa negara tetap terjaga.

“Dalam tradisi kontinental, hukum yang tertulis itu sangat penting. Mari belajar menghormatinya. Bukan malah menjadikan aturan, terlebih undang-undang dasar, sebagai bagian dari permainan politik untuk kepentingan sesaat. Ini akan menjadi preseden buruk ke depannya. Gampang sekali mengotak-atik sesuai selera penguasa semasa,” tuturnya.

Septa juga mempertanyakan independensi Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan jadwal pemilu. Menurutnya, kewenangan delegatif dari undang-undang itu ada pada KPU. Namun, alasan perlu berkonsultasi dengan pemerintah menjadi kendala bagi KPU dalam menggunakan kewenangannya tersebut.

“Meski wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah seperti Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, konsultasi tersebut sudah tidak lagi mengikat seperti putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016. Jika dilihat gelagat soal wacana pemilu mundur, pemerintah dan DPR bisa dilihat pihak yang berkepentingan agar pemilu mundur. Ini sudah tidak sehat,” tungkasnya.

Menurut Septa, salah satu tujuan konsultasi tersebut adalah untuk menemukan kata sepakat terkait anggaran.

“Jangan sampai hal yang bersifat teknis mengalahkan yang lebih prinsipil. Jadwal pemilu dan anggaran adalah teknis. Pergantian kekuasaan dalam demokrasi adalah prinsip,” ujarnya

Maka dari itu, Septa menghimbau agar KPU segera menggunakan kewenangannya dalam menetapkan jadwal pemilu. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati kewenangan tersebut.

“Ini perlu dikunci agar tidak liar ke mana-mana dengan segera mentapkan jadwal pemilu. Jika tidak, wacana ini akan semakin tak menentu dan KPU akan semakin terseret dengan agenda politik kelompok tertentu,” ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita

Minggu, 07 Agustus 2022 - 16:00 WIB

Kebutuhan Meningkat, Menperin Agus Bakal Genjot Produksi Gula Nasional

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan terus mendorong peningkatan produktivitas industri gula melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi hingga pemanfaatan digitalisasi. Langkah ini…

Penyanyi Pop Melayu Andrigo

Minggu, 07 Agustus 2022 - 14:46 WIB

Penyanyi Pop Melayu Andrigo Rilis Single Karam Ditengah Harapan

Dalam bermusik bila ingin mudah dikenali, mesti konsisten d:-\engan genre musik yang sebagai pilihannya. Hal itu yang tengah dijalani, Andrigo, ia setia sebagai penyanyi pop melayu. Sebagai…

OPPO Bazaar Fashion Festival

Minggu, 07 Agustus 2022 - 14:38 WIB

OPPO Bazaar Fashion Festival Jadi Fashion Show Didokumentasikan demham Smartphone OPPO Find X5 Pro 5G

Berbeda dari peragaan busana lain yang menampilkan fashion show dengan sorot pencahayaan yang terang dan gemerlap, OPPO Bazaar Fashion Festival membawa nuansa redup dan temaram namun tetap dengan…

Danone Indonesia Raih Penghargaan di Ajang IDEAS Awards 2022

Minggu, 07 Agustus 2022 - 13:50 WIB

Danone Indonesia Raih Juara Umum Dengan 7 Penghargaan di Ajang IDEAS Awards 2022

Danone Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan 7 penghargaan dalam ajang IDEAS 2022 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia bagian dari PR Indonesia Group yang berlangsung secara offline…

Migas Ilustrasi

Minggu, 07 Agustus 2022 - 13:50 WIB

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, AKLP Harap Pemerintah Jamin Keberlanjutan Harga Gas Industri USD6/MMBTU

Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) optimis pemerintah sesegera mungkin akan menetapkan regulasi booster/penguat untuk menghadapi gejolak ekonomi global selepas pandemi Covid-19 yang…