Evaluasi Seminggu PTM 100%, P2G Temukan Pelanggaran Meningkat, Pengawasan Lemah

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 12 Januari 2022 - 06:47 WIB

Ilustrasi sekolah tatap muka
Ilustrasi sekolah tatap muka

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merilis beberapa temuan dari penerapan PTMT 100%. Beberapa temuan diantaranya adalah kebijakan yang tergesa-gesa, pelanggaran prokes, kurangnya pengawasan.

P2G sangat mengapresiasi keputusan Walikota Solo yang menunda PTM 100% karena vaksinasi anak 6-11 tahun belum tuntas. Begitu pula Dinas Pendidikan Jawa Barat yang menunda PTM 100%, ini menjadi keputusan yang tepat, sangat berhati-hati di tengah meningkatnya kasus varian Omicron.

Ada 3 evaluasi dan 6 rekomendasi P2G

Pertama, berdasarkan laporan P2G Daerah, pelanggaran protokol kesehatan masih kerap terjadi. P2G masih menemukan banyak siswa berkerumun saat pengecekan suhu setiba di sekolah. Ini terjadi karena sekolah tidak memiliki thermogun memadai, P2G berharap agar sekolah memperbanyak thermogun yang dipasang secara terpisah satu sama lain.

"Kami dapat laporan, dari Jakarta maupun luar daerah, ada sekolah diam-diam kantinnya buka, padahal dilarang, jarak siswa tak 1 meter, dan ventilasi udara di kelas tidak ada," tutur Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi P2G.

“Salah satu SMP di Kepulauan Riau mengalami kesulitan dalam melakukan scan barcode Peduli Lindungi saat masuk sekolah. Akhirnya, karena menghindari kerumunan, beberapa anak masuk sekolah tanpa melakukan scan. Selain itu, untuk kebutuhan scan barcode anak-anak membawa HP. Ternyata mereka main tiktok di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi. Itulah diantara alasan P2G meminta PTM 100% dilakukan secara bertahap," cetus Iman. 

Temuan beberapa sekolah yang melakukan pelanggaran prokes seperti di Jakarta, Pandeglang, Cilegon, Kabupaten Bogor, Bengkulu, Kabupaten Agam, Solok Selatan, Situbondo, Bima, intinya terjadi di semua daerah yang sudah PTM 100%.

Salah satu alasan kenapa diam-diam kantin tetap buka adalah: tidak semua siswa membawa bekal makan dari rumah, sebab orang tua mereka bekerja dan tidak memiliki asisten rumah tangga. Sehingga sekolah berinisiatif membuka kantin. Jadi sekolah juga dilematis sebenarnya.

“Ada SD di Banyuwangi mengadakan upacara bendera, dan beberapa anak pingsan. Kebanyakan karena sudah lama tidak upacara dan tidak sempat sarapan. Upacara Bendera memang tidak dilarang, tapi potensi kerumunannya tinggi,” tambah Iman.

Kedua,  Sebetulnya siswa SD masih belum bisa melaksanakan PTM terbatas 100 persen. P2G mengharapkan skema PTM 100% dilakukan secara bertahap. Dimulai 50%, lalu dievaluasi, jika hasilnya bagus, maka lanjut 75%, dan seterusnya sampai 100%. Intinya evaluasi komprehensif secara berkala.

"Misal, lima puluh persen dulu, dua minggu berikutnya naik 75 persen, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100 persen," tambah Iman. Menurutnya, PTM 100 persen ini terlalu terburu-buru.

P2G menghawatirkan gelombang Omicron yang terus merangkak naik. P2G berharap Kemdikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100%. Khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek.

Ketiga, mendesak pemerintah meningkatkan vaksinasi anak 6-11 tahun termasuk melakukan vaksinasi _booster_ untuk guru. P2G meminta vaksinasi guru dan peserta didik menjadi acuan, khususnya untuk siswa sekolah dasar (SD). Sebagai informasi, target sasaran vaksinasi 6-11 tahun adalah 26,5 juta anak. Namun capaiannya masih di bawah vaksinasi anak 12-17 tahun yang capaiannya sudah di atas 80%.

Guru sebagaimana tenaga kesehatan (nakes) berada di garda depan menghadapi risiko terpapar covid-19, karena berinteraksi dengan banyak anak setiap hari. Jadi sudah selayaknya guru mendapatkan _booster_ vaksinasi untuk melindungi diri, keluarga, dan peserta didik.

Rekomendasi

1)P2G mendesak dilakukannya peningkatkan pengawasan oleh Pemda, Satgas Covid-19, dan Pemerintah Pusat. Karena kurangnya pengawasan,

"Kami meminta Dinas Pendidikan atau Satgas melakukan Sidak. Saya yakin, misalnya Disdik DKI atau Satgas Covid-19 DKI sidak ke sekolah-sekolah, akan banyak menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri," tegas Sekretaris P2G DKI Jakarta, Abdul Rahman.

Menurutnya, Disdik seharusnya tidak hanya menerima laporan tertulis saja. Namun kudu langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan.

2)P2G meminta agar aparat seperti Satpol PP, Tim Satgas, atau aparat lainnya melakukan penyisiran dan pengawasan di jam-jam krusial siswa pulang sekolah, sekitar pukul 12-13 siang.

"Sebagai tindakan preventif, supaya anak-anak tidak menularkan atau tertular karena mereka nongkrong sepulang sekolah," imbuh guru SMK ini.

3)Orang tua dan wali kelas juga bisa saling berkomunikasi, utamanya jika sudah waktunya pulang sekolah, namun anak didik belum pulang.

4) P2G mengkritik pihak Satgas Covid-19 sekolah yang kebanyakan hanya aktif saat jam datang dan pulang sekolah saja. Seharusnya, di sela-sela waktu tersebut tim juga aktif mengontrol secara bergantian.

5)P2G meminta agar sekolah mengatur jam istirahat tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit saja, sehingga siswa tidak berkerumun. Guru piket pun harus aktif mengawasi tidak duduk saja pasif di meja piket.

"Guru piket jangan hanya pasif, harus berkeliling di sekitar area sekolah, memantau kegiatan olahraga atau tamu yang masuk termasuk pengantar siswa. Saat istirahat bagaimana, disiplin prokes atau nggak," jelas guru Fisika ini.

"SKB 4 Menteri di daerah banyak penyimpangan, tetapi tidak ada tindakan yang tegas, baik oleh pusat, Kemdikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkes, dan Pemda," tambahnya.

Pelanggaran prokes di sekolah terus berlanjut akibat tidak adanya mekanisme pengawasan.

 "Bahkan kami menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri sebelumnya, sejak Agustus 2021 PTM Terbatas, sudah banyak sekolah yang buka 100 persen siswa dan masuk setiap hari," tambah Iman.

Beberapa contoh, di Kabupaten Agam, Kepulauan Riau, Kabupaten Situbondo, Kabupaten di NTB dan NTT.

6)P2G juga mengingatkan pentingnya melakukan skrining, Pemda hendaknya melakukan tes swab acak dan berkala kepada siswa dan guru di sekolah.

"Suasana PTM 100% yang mirip kondisi normal jangan sampai membuat kita lengah. Covid-19 dan varian-variannya masih harus tetap diwaspadai. Tes swab acak salah satu cara untuk melacaknya," tutup Iman.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prajurit Yonif 1 Marinir Perdalam Martir MO 60 MM

Kamis, 26 Mei 2022 - 05:00 WIB

Prajurit Yonif 1 Marinir Perdalam Martir MO 60 MM

Dalam rangka menjalankan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono tentang pembangunan Sumber Daya Manusia unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi…

Prajurit Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir Tingkatkan Kemampuan Selam

Kamis, 26 Mei 2022 - 04:30 WIB

Prajurit Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir Tingkatkan Kemampuan Selam

Prajurit Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir melaksanakan latihan penyelaman bawah air dalam rangka Latihan Satuan Dasar (LSD) II TW II Aspek Laut Tahun 2022, di Diving Tank Dinas Penyelaman Bawah…

Satgas Yonif 126 KC Ajak Masyarakat Keerom Karya Bakti Bersama

Kamis, 26 Mei 2022 - 04:00 WIB

Satgas Yonif 126 KC Ajak Masyarakat Keerom Karya Bakti Bersama

Sebagai upaya menata lingkungan menjadi rapi dan bersih, Satgas Yonif 126/KC Pos Bompay mengajak warga melaksanakan karya bakti pembersihan Balai Desa di Kampung Bompay, Distrik Waris, Kabupaten…

Presiden Jokowi

Kamis, 26 Mei 2022 - 03:00 WIB

PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 di Indonesia

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Majelis Umum PBB, Abdulla Shahid, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada…

Pergantian Komisaris Independen SUCOFINDO- Zainal Abidin

Kamis, 26 Mei 2022 - 00:02 WIB

Zainal Abidin Diangkat Jadi Komisaris Independen Sucofindo

Jakarta– Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SUCOFINDO mengambil keputusan untuk mengangkat Zainal Abidin sebagai Komisaris Independen PT SUCOFINDO menggantikan Achmad Sudrajat,…