Andreas Hugo Pareira Minta Pemerintah Kaji Kembali Prosedur Pengangkatan Guru Besar di Indonesia

Oleh : Kormen Barus | Minggu, 09 Januari 2022 - 09:42 WIB

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan rezim indeks Scopus seringkali menghambat kelulusan mahasiswa doktoral (S3). Karena itu, ia meminta Kemendikbudristek untuk mengkaji kembali prosedur pengangkatan guru besar di Indonesia, di mana salah satu syaratnya adalah publikasi penelitian melalui jurnal internasional terindeks Scopus tersebut.

“Ini sangat birokratis dan seringkali terhambat karena rezim Scopus. Kita masuk dalam perangkap pada pengakuan Scopus,” kata Andreas kepada media, Kamis (6/1/2021). Andreas menangkap ada semacam keresahan sebagian besar kalangan dosen atau peneliti serta mahasiswa program doktoral.

Selain hasil riset yang memenuhi syarat, mereka juga harus merogoh biaya lebih dalam supaya karya ilmiahnya dapat indeks dari Scopus. “Scopus ini tidak bertanggung jawab dan memberikan reward apapun untuk kepentingan pendidikan tinggi kita,” ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.

Kendati demikian, Andreas mengakui perguruan tinggi Indonesia tetap harus memiliki kriteria akademis dengan standar mutu dan kualifikasi nasional untuk mampu bersaing dalam skala global. “Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan Kemendikbud dalam menilai kualifikasi karya-karya ilmiah dari para akademisi kita. Jadi, tidak mengikuti jalur scopus, tidak berarti kita akan mengobral gelar profesor,” jelas dia.

Hal ini, lanjut Andreas, bisa berimplikasi pada saling curiga antarperguruan tinggi mengenai mutu dan kualifikasi gelar profesor antar perguruan tinggi dalam negeri. Selain itu, jangan sampai dihapuskannya kewajiban publikasi di Scopus tersebut, membuat hilangnya kepercayaan dunia pendidikan baik secara nasional maupun internasional terhadap kualifikasi dunia perguruan tinggi. “Mengingat sangat beragamnya mutu dan standar kualifikasi perguruan tinggi kita saat ini,” ucap legislator dapil NTT I itu.

Diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyepakati usulan melepaskan diri dari ketergantungan jurnal ilmiah yang harus terindeks internasional. "Dan ini memang searah dengan merdeka belajar. Saya tidak menjanjikan policy seperti apa, tapi secara spesifik adalah otonomi universitas untuk menentukan itu," kata Nadiem.

Lebih penting lagi, universitas bisa merdeka secara finansial. Hal ini, kata dia, agar bisa membebaskan perguruan tinggi untuk mengangkat guru besarnya sendiri secara otonom. “Alasan pemerintah sama universitas saling gak percaya karena universitas yang angkat guru besar yang bayar nanti pemerintah. Itu harus kita pecahkan dulu, kalau gak bakal mentok terus," terang Nadiem.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

WINGS Group Indonesia Dukung Potensi UMKM Bangka Belitung

Selasa, 24 Mei 2022 - 15:03 WIB

WINGS Group Indonesia Dukung Potensi UMKM Bangka Belitung

Wings Group Indonesia, mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi…

Penari Bali (Dok. Kemenparekraf)

Selasa, 24 Mei 2022 - 14:30 WIB

5 Negara dengan Wisman yang Paling Banyak Mengunjungi Bali

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengungkapkan terdapat lima negara yang banyak menyumbang kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris,…

Logo Starbucks Coffee

Selasa, 24 Mei 2022 - 12:15 WIB

Tutup 130 Gerai, Starbucks Resmi Keluar dari Rusia

Setelah hampir 15 tahun, Starbucks Corp mengatakan pada Senin (23/5/2022) akan keluar dari pasar Rusia. Hal ini dikarenakan jaringan kopi bergabung dengan McDonald's Corp dalam menandai berakhirnya…

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo

Selasa, 24 Mei 2022 - 12:00 WIB

Ketum IMI: 50 Motor Besar Siap Ikuti Wonderful Indonesia Motorbike IMI Touring 2022

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Direktur Mobilitas Sepeda Motor IMI Pusat Joel D. Mastana dan jajaran Anpreso International mematangkan…

Peternakan sapi perah (Doc: Kementan)

Selasa, 24 Mei 2022 - 11:50 WIB

Singgung Impor Vaksin! DPR Ini Ingatkan Pemerintah Perhitungkan Rencana Vaksinasi PMK

Jakarta-Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin menekankan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk benar-benar memperhitungkan persiapan pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia…