INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pemantapan lahan sebagai landasan perolehan bahan baku tebu dan peran riset dalam penguatan ketahanan pangan dan industri gula menjadi dua bahasan utama yang diangkatdalam National Sugar Summit (NSS) 2021, 2 Desember 2021, di Jakarta, menghadirkan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang terhubung secara daring, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi Prof. Winarni Monoarfa, Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria, Direktur PT PG Rajawali II Ardian Wijanarko, dan segenap pembicara lainnya.

Dalam penyampaiannya, Menteri Syahrul menekankan pada aspek kemandirian melalui inovasi dan kolaborasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap importasi pangan. Menurutnya, di tengah kondisi disrupsi dan pandemi yang masih terjadi, kebutuhan pangan Indonesia ke depan harus diupayakan untuk tidak tergantung terus dengan importasi.

“Kita harus mandiri, tidak boleh tergantung terus dengan importasi yang besar di gula. Kalau impor terus kapan negara ini bisa lebih mandiri,” katanya.

Ia mengatakan, perlu upaya maksimal dari segenap stakeholder dengan mengedepankan kolaborasi dan aksi nyata untuk dapat mewujudkan kemandirian pangan melalui kolaborasi dan inovasi. “Cita-cita kemandirian harus berangkat dari kemauan, dari inovasi yang kita persiapkan lebih baik juga dari kolaborasi yang kita lakukan maksimal. Tidak bisa lagi Kementerian, BUMN,industri dan privat sektor berjalan sendiri. Harus bisa kita melakukan upaya-upaya bersama,” katanya.

Syahrul mengatakan, penguatan industri gula nasional tidak hanya terkait perspektif lahan, di samping itu juga perlu peningkatan produktivitas dengan mengganti varietas, strategi industri, revitalisasi Pabrik Gula, industri produk turunan, serta membuat benchmark kepada negara yang sudah sukses memproduksi gula.

Syahrul berharap hasil pembahasan dari NSS 2021 dapat ditindaklanjuti dan dibahas bersama Kementerian Pertanian guna menghasilkan aksi dan dampak yang lebih konkrit untuk kemajuan industri gula nasional.

Mengenai perluasan lahan perkebunan tebu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan, Kementerian Pertanian melakukan upaya untuk bisa menelisik lebih jauh potensi kesesuaian dan kapabiliti lahan untuk tebu. “Kami telah melakukan pemetaan di beberapa pulau untuk perluasan tebu berdasarkan kesesuaiannya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian siap bersinergi bersama BUMN untuk mengidentifikasi lebih jauh dan mencocokan rencana BUMN untuk mengembangkan area-area baru. “Sehingga kami dapat membuat data spasial yang lebih konkrit untuk bisa dimanfaatkan,” tambahnya.

Sementara itu, Prof. Winarni yang hadir mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saat membacakan sambutan Menteri LHK yang membahas mengenai arah dan kebijakan penyediaan dan penggunaan lahan kehutanan bagi usaha perkebunan khususnya tanaman tebu sesuai amanah UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyampaikan, pentingnya dukungan

kebijakan alokasi ruang dan lahan perkebunan untuk industri gula. Pasalnya, komoditas pangan gula merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang bahkan masuk di dalam salah satu kewenangan Badan Pangan Nasional (BPN).

“Kebutuhan gula perlu didukung dengan kebijakan alokasi ruang dan lahan perkebunan untuk suplai industri gula dalam negeri sehingga kebutuhan gula nasional dapat dipenuhi dari dalam negeri,” ujarnya.