INDUSTRY.co.id - Bogor - Presiden Joko Widodo kembali meluapkan kejengkelannya didepan ratusan Kepala Daerah se- Indonesia.

Lantaran para Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut lamban dalam melakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Dimana berdasarkan data yang Ia terima, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan hingga saat ini baru Rp2,3 triliun.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu," tegas Jokowi kepada kepala daerah se-Indonesia, seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari keterangannya dilaman Setkab pada Selasa (20/7/2021).

"Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan," sambungnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyayangkan lambannya penyaluran anggaran perlindungan sosial untuk masyarakat ditengah kondisi sulit PPKM Darurat dan pandemi Covid-19.

Dimana menurut catatan yang Ia miliki, anggaran Perlinsos mencapai Rp12,1 triliun sementara realisasi di lapangan baru Rp2,3 triliun. 

"Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” geramnya.

Selanjutnya, hal serupa terjadi pula dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. 

Menurut Jokowi, dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. 

Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tandasnya.

Selain itu, masih dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. 

Kemudian, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien COVID-19.

“Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 [persen] atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 [persen] yang didedikasikan kepada [pasien] COVID-19," tegasnya.

"Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada [pasien] COVID-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” pungkasnya.