INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Menurut Rudy, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Kapolda dan Kajati saat berkunjung ke Mapolda Banjarmasin agar dapat ditindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran PNBP di sektor minerba diwilayah kalimantan khususnya kalsel.

"Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah berkaitan dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” ungkap Rudy melalui keterangan tertulis yang dikutip redaksi Industry.co.id pada Senin (8/2/2021).

Rudy mencontohkan, ada kejadian di Teluk Balikpapan, padahal sebuah kapal kargo kapasitasnya hanya sekitar 90.000 ton, tetapi data manifest kargo tertulis hanya 13.000 ton. 

"Bisa dibayangkan ini bertahun-tahun terjadi, tidak menutup kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim saja," ucapnya.

Ia meyakini hal seperti ini bisa terjadi di daerah-daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan pengangkutan minerba.

"Ini tolong menjadi catatan yang serius, jangan sampai kebocoran seperti ini menyebabkan kecilnya sumbangsih yang diberikan untuk PNBP," ujar Rudy.

Dikatakan Rudy, sebagai perbandingan, untuk Kaltim saja, terutama pada perairan Sungai Mahakam, kapal tongkang pengangkut batu bara bisa mencapai 7 juta ton setiap bulan.

"Apalagi Kalsel, mungkin bisa lebih besar lagi," tandasnya.

Perlu diketahui, sepanjang tahun 2020, laporan keuangan PNBP diketahui tidak lebih daripada Rp50 triliun untuk seluruh kegiatan minerba secara nasional.