INDUSTRY.co.id - Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mendorong industri dalam negeri memproduksi alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer dan kebutuhan lain dalam menghadapi pandemi corona atau Covid-19. 

Kepala BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bila industri dikerahkan maka tak perlu ada impor berbagai produk tersebut. 

"Semua industri yang berpotensi untuk mendukung penanganan Covid-19 ini akan dioptimalkan," kata Doni dalam konferensi video di Kantor Presiden, Jakarta (24/3/2020). 

Dikatakan Dony, pihaknya telah meminta secara langsung kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mendorong industri memproduksi barang-barang tersebut. 

Dia memperhitungkan, Indonesia membutuhkan jutaan APD jika pandemi corona berlangsung dalam waktu lama. Untuk itu, pasokan di dalam negeri harus dipastikan cukup. Jika kebutuhan dalam negeri cukup, Indonesia juga dapat membantu negara lain yang juga menghadapi pandemi corona. Saat ini sebagian besar industri tekstil berada di kawasan Asia Selatan dan Tenggara. 

"Negara maju justru telah kurangi industri tekstil mereka," ujar dia. 

Hingga Selasa (24/3/2020), Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah menyalurkan 105 ribu unit APD yang merupakan produksi dalam negeri. Beberapa produsen rencana mengekspor APD tersebut ke berbagai negara, namun pemerintah mencegahnya dan meminta mereka memprioiritaskan kebutuhan domestik. BNPB mendistribusikan 40 ribu APD ke pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan kardus APD merek perusahaan merk Korea Selatan dengan bertuliskan Made in Indonesia. 

Sebelumnya, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebutkan mampu memproduksi masker dan APD. Namun, produksi masker dan APD saat ini terganjal kebijakan safeguard dan bea masuk terhadap bahan baku impor. 

Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengatakan berharap ketentuan safeguard dan bea masuk bahan baku impor tak berlaku untuk produksi masker dan APD. Sehingga produsen tekstil dapat memasok kebutuhan masker dan APD dalam negeri dengan kualitas baik dan harga yang lebih terjangkau. 

"Jadi kami minta pembebasan safeguard dan bea masuk bahan baku tekstil impor, bukan untuk komersial tapi untuk biaya kepentingan para petugas yang di bagian depan (dalam menghadapi corona)," kata Patricia, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/3).