INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan melakukan pertemuan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam rangka memperkuat koordinasi antar lembaga untuk jaminan keamanan laut bagi aktifitas dunia usaha di sektor perikanan.

Hal tersebut dituturkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto yang turut membawa serta sejumlah jajarannya ke Kantor Bakamla RI, Di Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta (20/2/2020).

Yugi mengatakan, selain membahas kerjasama dan koordinasi dalam pertukaran informasi, Kadin dan Bakamla juga membahas terkait sinergi program untuk mendukung kegiatan dunia usaha dari aspek jaminan keamanan laut.

"Tentu yang utama adalah dukungan keamanan bagi para nelayan kita di laut, juga kapal-kapal  berbendera Indonesia milik perusahaan," kata Yugi yang juga merupakan Dewan Pembina Komisi Pemangku Kebijakan Publik dan Konsultasi Publik Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Tak hanya itu, menurutnya koordinasi untuk operasi keamanan terhadap kapal nelayan asing perlu ditingkatkan lebih jauh untuk meminimalisir adanya permasalahan yang kerap terjadi, dimana kapal asing memasuki wilayah perairan nasional.

Yugi mengatakan, pihaknya berharap Bakamla dapat didukung dengan penambahan anggaran untuk lebih memperkuat alutista, sarana dan prasarana yang memadai bagi keamanan laut

Kadin, lanjut dia, juga mendukung adanya penyederhanaan aturan melalui omnibus law mengenai keamanan laut, dengan harapan nantinya dapat lebih memperkuat posisi dan wewenang Bakamla dalam menjalankan tugas di laut.

"Memang aturannya harus lebih sederhana, keamanan di laut kewenangannya masih banyak yang timpang tindih. Ada beberapa instansi yang terlibat, namun kita harapkan setelah ada penyederhanaan aturan semua bisa menjadi lebih jelas," tandas Yugi.

Kepala Badan Kabakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan bahwa sesuai intruksi Presiden RI nantinya hanya ada satu penegak hukum di laut, yaitu Bakamla RI, yang memang butuh waktu, butuh proses, dan saat ini sedang digodok bersama tim Menkopolhukam dan Bakamla RI sehingga penegakan hukum di laut menjadi lebih sederhana dan satu pintu.

Menurutnya, hal itu tentu bisa dicapai bila ada kesepahaman dan saling percaya di antara stakeholder kemaritiman, dan ini menjadi tugas awal yang harus dilakukan oleh Kepala Bakamla RI untuk memberikan keyakinan bahwa konsep yang dikehendaki pemerintah memiliki tujuan jangka panjang untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di laut yurisdiksi nasional Indonesia.

Aan mengatakan, pihaknya akan melaksanakan kunjungan ke seluruh Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyamakan visi dan misi mengamankan laut demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Bila ada nelayan atau pelaku usaha di bidang kelautan menemukan hal-hal yang mecurigakan serta perilaku oknum yang menghambat para nelayan, Bakamla telah memberikan nomor pengaduan di 0895600300846.

"Kami akan selalu terbuka, kira-kira ada permasalah apa dari pelaku usaha di perairan. Kita akan mengawal anak bangsa yang melakukan kegiatan ekonomi di laut. Kita siap kerja sama dan mendukung," pungkasnya.